Anggota KPU Belum Bisa Nikmati Gaji Baru

KPUBENGKULU – Harapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/ Kabupaten/Kota agar dapat segera menikmati kenaikan uang kehormatan atau gaji bulanan, tidak dapat terwujud dalam waktu dekat.

Meski Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 2013 tentang Kedudukan Keuangan dan Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sudah diterbitkan sejak 18 Januari 2013, namun hingga saat ini KPU RI masih terkendala anggaran.

Kepala Biro Keuangan KPU RI, Heru Hermawan mengatakan dana kenaikan gaji komisioner KPU RI termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2013. Besar kemungkinan baru akan dianggarkan pada APBN Perubahan 2013 mendatang.

“Kalau pengesahan APBNP, sekitar bulan Juni nanti. Sekarang kami sedang mencari sela kebijakan lain agar kenaikan uang kehormatan KPU ini dapat segera terealisasi,” kata Heru ditemui wartawan usai menyerahkan lembar pertanyaan seleksi calon anggota KPU Provinsi di Hotel Nala Sea Side, Rabu (14/3).

Seperti diketahui bahwa besaran uang kehormatan Ketua KPU Provinsi Rp 9,9 juta sedangkan anggota sebesar Rp 8,25 juta. Sebelumnya uang kehormatan Ketua KPU Provinsi Rp 6 juta dan anggota Rp 5 juta. Dalam Perpres itu juga dengan tegas dikatakan bahwa uang kehormatan diberikan setiap bulan selama masa jabatan 5 tahun. Bukan hanya KPU Provinsi, uang kehormatan KPU Kabupaten/Kota juga mengalami kenaikan. Ketua KPU naik menjadi Rp 6,8 juta dari sebelumnya Rp 5 juta. Sedangkan anggota menjadi Rp 5,55 juta dari Rp 4 juta. “Namun kalaupun menunggu APBNP, kenaikan gaji terhitung sejak diundangkan akan tetap dibayar dengan cara dirapel,” tandas Heru.

Di bagian lain hingga saat ini dana Pemilu yang bersumber dari APBN juga belum terkucur ke KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota. Hal itu disebabkan karena terkendala mekaniseme pencairan. Total dana yang sudah disetujui yakni sebesar Rp 7,3 triliun untuk KPU se Indonesia. Dia sadari salah satu akibat belum dikucurkan dana tersebut yakni PPK dan PPS se Indonesia juga belum bisa diaktifkan.

“Untuk Bengkulu saya tidak tahu persis angka anggarannya. Berbeda, besar kecilnya, sangat variatif. Mudah-mudahan sebelum 20 Maret ini, pembahasan dengan Menteri Keuangan sudah selesai. Setelah itu bisa langsung ke satker masing-masing,” pungkasnya.(ble)

Tinggalkan Balasan

%d bloggers like this: