Antisipasi Warga Miskin Jadi Korban

Parial

Parial

BENGKULU – Pemda Provinsi masih “buta” atas informasi mengenai pendistribusian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) oleh PT. Pos Indonesia. Kebutaan informasi tersebut bisa mengakibatkan Pemda Provinsi tidak siap untuk mengantisipasi kemungkinan polemik atau masalah yang akan muncul. Sehingga, masyarakat miskin bisa menjadi korban dari ketidaksiapan tersebut.

            Karena itu, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Ahmad Ismail, SE meminta agar Pemda Provinsi melalui Biro Kesra harus segera menjemput bola dengan mendatangi Kementerian Kesejahteraan Rakyat di Jakarta. “Kalau kita tidak datang ke pusat, kita tidak punya informasi yang akurat. Informasi sangat penting, untuk mengantisipasi peluang atau celah terjadinya polemik atau masalah dalam distribusi KPS,” ujar Ahmad, Sabtu (15/6).

      Dilansir kemarin, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono telah menyatakan pendistribusian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) akan dilakukan oleh PT. Pos Indonesia mulai 7 – 30 Juni 2013. “Saat ini, kartu KPS masih untuk pengambilan raskin. Selanjutnya, akan digunakan untuk pembagian Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM),” kata Agung.

            Bila mengacu pada data penerima raskin, maka calon penerima KPS sebanyak 121.574 RTS. Meliputi 15.479 RTS di Kota Bengkulu, 12.372 RTS di Bengkulu Selatan, 19.514 RTS di Rejang Lebong, 21.805 RTS di Bengkulu Utara, 8.640 RTS di Kaur, 14.878 RTS di Seluma, 8.383 RTS di Mukomuko, 6.812 RTS di Lebong, 8.726 RTS di Kepahiang, dan 4.925 RTS di Bengkulu Tengah.

            Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Parial, SH Parial meminta agar Pemda Provinsi melakukan evaluasi data calon penerima KPS. Bila mengacu pada data penerima beras miskin, Parial khawatir akan menimbulkan polemik dan masyarakat. Alasannya, akurasi data penerima raskin masih diragukan.

            “Karena masih cukup banyak ditemukan masyarakat kategori mampu menerima bantuan raskin. Sedangkan masyarakat yang kurang mampu dan benar-benar membutuhkan bantuan, tidak. Kita jangan gegabah dalam pendataan,” kata Parial.

            Bila sampai gegabah, lanjut Parial, bukan tidak mungkin akan memicu gejolak sosial. Bila perlu dilakukan evaluasi data calon penerima terlebih dulu. “Distribusi dan penyaluran harus tepat sasaran. Dan jangan salah. Kalau tidak, bisa menimbulkan persoalan,” tambah Parial.

            Karo Kesra Setdaprov Bengkulu Cik Hasan Denn, SH saat dihubungi, belum mau berkomentar banyak. Alasannya, belum melakukan serah terima jabatan dengan pejabat lama, H. Kurnadi Sahab. “Tapi yang pasti akan saya cari tahu informasinya. Saya juga ucapkan terimakasih sudah diberi tahu soal ini,” kata Cik. (ble)

Tinggalkan Balasan

%d bloggers like this: