Awas ! Nilai Unas SD Diubah

Ujian Nasional tingkat SD. ILUSTRASI

Ujian Nasional tingkat SD. ILUSTRASI

BENGKULU – Orangtua dan wali murid mulai harap-harap cemas menjelang pengumuman Ujian Nasional (Unas). Terutama tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD). Pasalnya, berhembus kabar tak sedap ada mafia yang bisa mengubah nilai Unas tingkat SD.

Sejumlah sekolah dikabarkan telah mengumpulkan uang untuk disetorkan ke oknum di Dinas Pendidikan Provinsi melalui oknum pejabat Dinas Kabupaten/Kota. Uang itu dikabarkan untuk mendongkrak hasil Unas siswa di sekolah tersebut.

Masalahnya, upaya mendongkrak nilai Unas siswa di suatu sekolah, dapat berpengaruh menurunkan nilai Unas siswa di sekolah yang lain. Mafia nilai Unas ini diduga sudah berjalan bertahun-tahun.

Namun tahun ini, mafia ini bisa terbongkar. Hasil koreksi manual yang dilakukan pihak SDIT Iqra bakal menjadi pintu masuk mengungkap mafia nilai Unas ini. Bila nanti hasil koreksi manual berbeda dengan hasil pengumuman yang dilakukan Dinas Diknas, maka akan menjadi titik masuk mengusut dugaan mafia permainan nilai Unas.

RB sempat mewawancarai salah seorang guru SD di Kota Bengkulu yang mengaku berinisial, Tn (35). Ia mengaku juga mendapat info pihak sekolah menyiapkan sejumlah uang untuk disetor ke oknum pejabat Dispendik Provinsi Bengkulu.

“Namun tidak tahu realisasinya seperti apa. Uang itu bukan suap, hanya bentuk ucapan terima kasih. Kami cuma ingin, agar nilai Unas siswa bisa didongkrak. Malu kalau kalah dan tertinggal jauh dari sekolah lain,” kata Tn yang mewanti-wanti tidak disebutkan nama lengkapnya.

Dia tidak tahu pasti teknis kecurangan untuk mendongkrak nilai Unas. Pihaknya menerima bersih, setelah diserahkan ke Dispendik Provinsi melalui Dinas Diknas Kota. “Kita tidak tahu. Yang penting nilai yang keluar bervariatif. Tidak kecil-kecil amat,” katanya seraya tidak mau mau berkomentar lagi.

Hal senada juga diungkapkan guru SD di Bengkulu Tengah, Id (33). Dia mengatakan, permainan untuk mendongkrak Unas siswa sudah dianggap lumrah dalam dunia pendidikan. Bukan hanya terjadi tahun ini saja, tetapi tahun-tahun sebelumnya.

“Kalau tidak percaya, tidak ada permainan dalam mendongkrak nilai, bandingkan hasil lembar jawaban yang diisi dengan hasil skorsing. Kalau misalnya ada siswa dapat nilai 10, bisa jadi setelah diskoring jadi 7 atau 8. Nilai siswa di sekolah lain yang bila dihitung mendapat nilai 5 atau 6, bisa menjadi 8 atau 9. Yang mananya ego sekolah itu biasa,” katanya.

Meski belum pasti, santer terdengar mengubah nilai Unas diduga terjadi saat pemindaian atau rekam lembar jawaban Unas di tingkat Provinsi. Dan peluang kedua, kecurangan diduga terjadi saat skoring di pusat. Seperti diketahui, teknis pemeriksaan lembar jawaban Unas, disampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemindaian atau rekam. Bentuknya dalam file, bukan kertas lagi untuk disampaikan ke pusat.

Namun kenyataannya, pemindaian lembar jawaban seluruh SD/MI se Provinsi Bengkulu dilakukan oleh tim IT Dispendik Provinsi. Diduga untuk mendongkrak nilai Unas, terjadi perubahan saat pemindaian itu. Hasil pemindaian yang diduga sudah diubah itu, lalu disampaikan ke pusat untuk diskoring. Dispendik Provinsi kembali menerima hasil skoring itu dalam bentuk Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional (DKHU). Dan terakhir disampaikan kembali ke Dinas Diknas Kabupaten/Kota masing-masing.

Berbeda dengan Unas SMP dan SMA di mana pemindaiannya dilakukan oleh Perguruan Tinggi (PT) yang besar kemungkinan sulit untuk diubah. Lalu disampai ke pusat untuk diskoring.

Anggota Fraksi PKS DPRD Provinsi Bengkulu, Diana Komena, SH, MH menyayangkan bila kecurangan benar-benar terjadi untuk mendongkrak nilai Unas SD. Dia meminta kepada masyarakat yang mendapatkan bukti akan dugaan kecurangan itu, dapat disampaikan ke DPRD Provinsi.

“Kalau memang benar terjadi, tentu akan menjadi preseden buruk di dunia pendidikan Bengkulu. Pengawasan harus diperketat, bukan hanya pada saat pelaksanaan Unas, tetapi juga pada saat pemeriksaan lembar jawaban Unas,” tandas Diana Komena.

Ketua Panitia Unas Dispendik Provinsi Bengkulu, Drs. Budiyanta saat dikonfirmasi membantah telah terjadi kecurangan untuk mendongkrak hasil Unas. Baik Unas SD, SMP maupun SMA. Dia mengakui, penindaian lembar jawaban Unas SD difasilitasi oleh Dispendik Provinsi Bengkulu. Itu dilakukan karena Dinas Diknas Kabupaten/Kota tidak memiliki alat yang lengkap.

“Pemindaian juga mendapatkan pengawasan dari pihak kepolisian. Selain itu, kunci jawaban (Unas SD,red) saya yang pegang. Jadi tidak mungkin bisa terjadi,” kata Budiyanta.

Benteng Waspada

Menyikapi dugaan mafia nilai Unas di Bengkulu Tengah, Ketua Komisi I DPRD Benteng, Ihsan Fajri meminta sekolah-sekolah di Benteng dapat menerima hasil Unas yang benar-benar asli. Dia mengingatkan agar mafia Unas tidak coba-coba “beroperasi” di Benteng. Sebab, pasti terbongkar.

“Perlu diwaspadai dugaan adanya mafia unas di Benteng, jangan sampai di sekolah-sekolah malah mencari mafia tersebut, untuk merekayasa nilai unas dan mencapai target kelulusan. Hal ini saja terjadi di Benteng, apalagi sekolah-sekolah di Benteng sudah bisa memprediksi kemampuan perolehan nilai unas, khususnya sekolah menengah SMA/SMK/MA,” tegas Ihsan.

Menurut Ihsan Fajri, mafia unas biasa gentayangan sebelum dikeluarkan hasil koreksi unas dan sebelum pengumuman hasil secara nasional. Saat itulah, sekolah yang ketakutan dengan rangking terendah berupaya dengan berbagai cara, untuk menolong kelulusan dan nekat merekayasa nilai. “Jangan coba-coba, itu jebakan dan membuat pendidikan terpuruk,” katanya.

Tambah Ihsan Fajri, jika dianalisis unas tahun 2013, sangat berbeda dengan tahun 2012. Jumlah paket soal 20 jenis dan berbeda, kemungkinan kecil sekali harapan untuk mendapatkan lulus 100 persen, bahkan bisa saja ketidaklulusan yang tertinggi di Benteng, membuat pihak sekolah panik. “Inilah alasan saya, ada mafia unas menghubungi kepsek,” imbuh Ihsan.

Pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) harus konsekuensi dan tidak membiarkan mafia unas bergentayangan di Benteng. Sebagaimana mafia unas tidak menjamin kemurnian hasil unas, tapi termasuk kecurangan unas. “Jangan sampai mafia unas ditemukan di Benteng, jika teridentifikasi bisa dilaporkan ke polisi, karena itu kecurangan kebijakan,” terang Ihsan.

Sementara Ketua Dewan Pendidikan Benteng, Amri Mahidin juga menyatakan hal yang sama. Menurut dia, hal picik jika kepala sekolah memilih mafia unas merekayasa perolehan nilai unas, karena pelanggaran terselubung. “Benar-benar pelanggaran, siswa yang nantinya jadi korban. Jadi untuk kepsek di Benteng, harus terima apa adanya hasil unas,” tutur Amri.

Ditambahkan Amri Mahidin, tentunya untuk meminta jasa mafia nilai Unas, memelukan biaya dan memberikan setoran. Hal ini sangat tidak layak untuk dilakukan, disamping sudah merekayasa nilai dan memberi sogok uang. “Imbauan ini penting, kita tidak mau sekolah Benteng jadi sasaran mafia dan merusak nilai-nilai Benteng dan merekayasa palsu,” tukasnya. (ble/rif)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

*
*