Bawaslu Minta KPU Samakan Aturan

pemilu-1BENGKULU – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bengkulu, Parsadaan Harahap, SP meminta KPU Provinsi menerapkan standar aturan yang sama dengan KPU Kabupaten/Kota dalam verifikasi berkas caleg. Ini berkaitan dengan adanya laporan yang masuk ke Bawaslu dari para caleg yang merasa dirugikan oleh KPU Provinsi.

“Akan kami kirimkan surat ke KPU Provinsi. Intinya agar dalam penetapan berkas mana yang dikatakan memenuhi syarat (MS), belum memenuhi syarat (BMS) atau tidak memenuhi syarat (TMS) harus sama dengan KPU RI maupun kabupaten/kota. Secepatnya surat itu kami layangkan,” ungkap Parsadaan.

Langkah ini, terang Parsadaan, adalah bentuk pencegahan terjadinya konflik pascamasuknya laporan 3 caleg DPRD Provinsi yang dinyatakan TMS ke Bawaslu. Diakui Parsadaan, hingga saat ini pihaknya hanya bisa memberi masukkan kepada KPU untuk meninjau kembali keputusan 5 Komisioner KPU Provinsi yang menyatakan berkas 3 caleg yang pernah dipenjara dengan ancaman di atas 5 tahun itu sampai dinyatakan TMS.

“Untuk tindaklanjutnya, apakah yang dilakukan KPU itu salah atau tidak, sehingga perlu dilakukan mediasi, itu nanti setelah pengumuman DCT. Karena sampai hari ini belum ada pencoretan oleh KPU. Dimana berkas caleg yang TMS itu tidak akan dimasukkan dalam DCT. Jadi kita tunggu dulu sampai KPU menetapkan DCT,’’ sambung Parsadaan.

Terpisah, Juru Bicara KPU Provinsi, Zainan Sagiman, SH tidak menyalahkan tindakan yang dilakukan 3 caleg TMS yang melapor ke Bawaslu itu. Ketiganya adalah Ali Berti (PPP), Nur Anwar Hamid (PKB) dan Lukman Hakim (PKB). Ditegaskan Zainan, memang mekanismenya ketiga caleg itu harus melapor ke Bawaslu ketika merasa dirugikan oleh KPU.

“Tetapi perlu dipahami apa yang kami lakukan itu semuanya mengacu ke peraturan pemilu. Tidak ada aturan yang kami buat-buat sendiri. Jadi apapun yang akan dilakukan 3 caleg yang sudah kami nyatakan TMS itu, sampai saat ini kami tetap pada pendirian. Kalau nantinya mereka harus menggugat ke PTUN, itu hak mereka,’’ tandas Zainan.

Terkait, rencana Bawaslu yang akan meminta KPU Provinsi menerapkan aturan yang sama dengan KPU Kabupaten/Kota terhadap verifikasi berkas caleg, Zainan mengaku itu bukan kewenangan KPU Provinsi. “Yang jelas sampai hari ini KPU Provinsi menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku. Kalau ada aturan yang berbeda di KPU Kabupaten/Kota, dan itu dirasakan menyimpang silakan sampaikan ke KPU RI,” tutup Zainan.(sca)

Tinggalkan Balasan

%d bloggers like this: