Hasil Audit Lampu Jalan, Kerugian Negara Rp 389 Juta

BENGKULU – Penyidikan dugaan korupsi proyek pengadaan jaringan lampu senilai Rp 24,57 miliar, seperti diketahui telah memasuki tahap penetapan tersangka (tsk). Perkembangan teranyar, penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu mengaku telah mengantongi sejumlah nama calon tsk dalam kasus tersebut.

Aspidsus Kejati Bengkulu, DR. Drs. Agus Istiqlal, SH, MH menyebutkan, data dan bukti yang mereka peroleh selama penyidikan yang baru berjalan belum genap dua minggu itu sudah cukup bagi mereka untuk menentukan pihak yang paling bertanggung jawab. ‘’Indikasi tindak pidana korupsi semakin terang. Banyak kejanggalan yang kami temukan dari sejumlah saksi yang diperiksa. Sudah ada sejumlah nama calon tersangka,’’ tegas Agus Istiqlal.

Di sisi lain, penyidik terus melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi. Kemarin (5/7) giliran pihak rekanan yang diperiksa, yakni Gitama Raharja Rusli, kuasa pelaksana PT Dwipa Konektra dan anggotanya, Bastari. Data terhimpun, PT Dwipa Konektra yang berkantor di Jakarta memenangkan tender proyek jaringan lampu jalan tersebut.

Dalam keterangannya, terungkap bahwa proyek yang termasuk dalam paket multiyears tersebut sudah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dari hasil audit, BPKP menemukan jumlah kerugian Negara sebesar Rp 389,79 juta yang sudah dikembalikan oleh kontraktor. Sebaliknya, pernyataan mengejutkan diungkapkan Agus Istiqlal. Menurut Agus, audit tersebut ‘pesanan’ pihak-pihak yang nantinya bakal bertanggung jawab.

‘’Audit itu pesanan. Orang yang berkecimpung di proyek itu yang minta diaudit. Harapannya sudah diaudit dan dikembalikan kerugian Negara, habis perkara. Namun kenyataannya tidak. Kami malah semakin yakin ada ketidakberesan. Dari informan kami, ada kongkalikong dalam audit tersebut. Nah, siapa pun yang terlibat akan kita tangkap semua,’’ kata Agus Istiqlal.

Ditambahkan, jumlah kerugian Negara berdasarkan perhitungan BPKP itu karena temuan perbedaan harga dalam alat jaringan lampu yang kualitasnya sama. Selain itu kerugian juga akibat temuan kurangnya jumlah lampu dalam hitungan tiang. Namun, ia menegaskan penyidikan mereka tidak dalam lingkup itu saja. Masih banyak indikasi kecurangan lainnya yang mereka temukan. Terlebih pihaknya juga mengetahui Biro Umum Sektariat Pemda Provinsi kala itu enggan menerima penyerahan proyek karena hasilnya tidak memuaskan.

‘’Dari penelusuran kami, perkiraan kerugian Negara jauh lebih besar dari hasil audit tersebut. Banyak item yang sudah menimbulkan kerugian Negara. Lihat saja nanti, setelah ada tersangka akan terungkap semua. Perlu diketahui, hingga saat ini tidak ada penyerahan proyek itu ke Pemda Provinsi karena saat itu hasilnya sudah tidak memuaskan,’’ tegas Agus Istiqlal.

 

Versi Rekanan

Sementara itu, versi kedua saksi, Gitama Raharja Rusli dan Bastari, sudah tidak ada permasalahan dalam proyek yang mereka kerjakan. Meski pada akhirnya banyak temuan kerusakan, bahkan yang hilang, dengan jelas itu bukan tanggung jawab mereka lagi. Mereka yakin pekerjaan proyek tersebut dilakukan dengan baik dan benar.

Gitama tak menampik audit yang dilakukan BPKP itu juga permintaan mereka selaku pekerja. Tujuannya agar pekerjaan mereka selesai tanpa masalah. Ketika itu ditegaskannya BPKP sudah melakukan audit investigasi yang melibatkan sejumlah pihak, termasuk PLN dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) serta lembaga sertifikasi independent. Ia juga membenarkan dari hasil audit ditemukan selisih harga. Saat itu dibebankan kepada kontraktor dan konsultan pengawas yang ditemukan kelebihan pembayaran honor.

Dibeberkan Gitama, audit investigasi itu dilakukan setelah penyerahan tahap pertama dari kontraktor ke Dinas Pekerjaan Umum pada awal tahun 2009. Audit tersebut berlangsung lebih dari setahun. Pihaknya mengaku menerima hasil audit dari Deputi Bidang Investigasi pada Oktober 2010. Berselang dua bulan, tepatnya 29 Desember 2010, pihaknya mengembalikan jumlah kerugian sebesar Rp 377, 25 juta ke rekening Pemda Provinsi dengan nomor rekening G – 019. Sedangkan sisanya Rp 12,54 juta yang dibebankan kepada konsultan pengawas dikembalikan pada Maret 2011.

‘’Kami tidak tahu juga apa yang salah lagi dalam proyek itu. Audit sudah dilakukan, kerugian hasil audit sudah dikembalikan. Proyek sudah dikerjakan hingga selesai. Penyerahan tahap pertama dan masa pemeliharaan selama enam bulan sudah. Dalam penyerahan waktu itu, semuanya juga dilakukan pengecekan dan pengujian. Tidak ada permasalahan,’’ ujar Gitama.

Gitama menambahkan, memang banyak kendala yang mereka hadapi dalam pelaksanaan proyek tersebut. Pertama terhadap ancaman pencurian. Selama pelaksanaan proyek dari tahun 2007 hingga 2009, berulang kali mereka harus membuat laporan polisi karena di beberapa titik ada pencurian kabel dan lainnya.

‘’Kami sangat menjaga kualitas, kuantitas dan schedule pekerjaan hingga penyerahan terakhir. Semua peralatan yang kami gunakan sudah lulus sertifikasi SLO (Sertifikat Laik Operasi) dari lembaga independent PT PLN Jasa Sertifikasi,’’ tambahnya.(cuy)

Subscribe to Comments RSS Feed in this post

One Response

  1. Korupsi lagi,, lagi.. dan lagi,, itulah semboyan yang pantas bagi koruptor bengkulu.. Pak KPK yang terhormat coba sekidiki Penerimanaan PNS Yang akan datang itu sudah pasti ada dagangan kursi PNS,, Apalagi orang orang dekat dengan Pejabat yang menawarkan.. coba aja ada CPNS yang berani menjadi saksi, pasti banyak yang terungkap.. makanya bengkulu termasuk propinsi miskin karena cara masuknya banyak yang seperti itu walau tidak semua…

Tinggalkan Balasan

%d bloggers like this: