Ini Kronologis Bentrok Muara Rupit

Bentrok warga-polisiBENGKULU - Awalnya, demo ratusan warga memblokir Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) di Km 72, Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit, Musi Rawas. Demo berujung bentrok dan memakan korban jiwa. Aksi demo masyarakat Muratara dengan memblokir jalan lintas, membakar truk, dan membakar kantor polisi ini, mengingatkan peristiwa Lembak Membara di Bengkulu yang pernah terjadi tahun 2012 lalu.

          Bentrok warga dan polisi di Muara Rupit terjadi saat polisi membubarkan paksa aksi yang mengganggu lalu lintas kendaraan dari Lubuk Linggau dan Jambi.

Diduga, karena tidak terima dibubarkan itu, massa bertindak anarkis, melempari petugas dengan batu. Dua mobil patroli yang terparkir di sekitar areal pemblokiran, dibakar massa. Terjadi pula pengrusakan dan pembakaran markas kepolisian sektor (Polsek) Rupit.

          Untuk mengatasi aksi anarkis massa, polisi terpaksa melepaskan tembakan. Informasi terakhir, ada tiga warga yang tewas, yakni Nikson, warga Rupit, Fadilah, warga  Desa Kerto Sari, Kecamatan Karang Dapo, dan Budi, warga KBN Kecamatan Rupit. Korban Budi tewas sekitar satu jam setelah mendapatkan perawatan medis di RSUD dr Sobirin, Lubuk Linggau. Diduga, ia tertembak peluru di kepalanya.

          Terdata di IGD ada belasan warga terluka. Di antaranya, Indra (15), luka pada bagian kepala, Nizar (21), luka bagian kaki. Lalu, Suharto (18) luka bagian kepala.

          Dari pihak kepolisian, puluhan anggota dikabarkan terluka. Hingga pukul 00.10 WIB tadi malam, suasana di lapangan masih mencekam. Warga melakukan sweeping, mencari siapapun yang berseragam polisi.

          Memback-up pengamanan di lokasi kejadian, pukul 23.00 WIB sudah berangkat satu kompi Brimob dari Batalyon B Lubuk Linggau dipimpin Danyon B, AKBP I Made Sudaniya. Lalu, satu kompi dari Batalyon A, Talang Kelapa dipimpin Danyon AKBP Rendra Salipu.

          Kapolda Sumsel, Irjen Pol Saud Usman Nasution belum bersedia memberikan keterangan panjang lebar terkait kejadian tersebut. Termasuk, berapa jumlah pasti korban tewas pascakejadian. “Saya masih monitor kejadian ini. Nanti saja ya, dikonfirmasi lagi,” katanya dengan nada tinggi.

          Diketahui, pemblokiran Jalinsum dilakukan ratusan orang sejak pukul 13.00 WIB. Kekecewaan terhadap gagalnya pemekaran Muratara menjadi penyebabnya. Massa menutup akses jalan utama yang menghubungkan Lubuk Linggau dan Jambi itu dengan melintangkan kayu di tengah jalan.

          Ada  aksi pembakaran ban di tengah jalan, bahkan mereka mendirikan tenda berukuran 4 x 6 meter di jalan itu, disertai ”pesta rakyat” berupa hiburan orgen tunggal di bawah tenda tersebut. Petugas gabungan yang siaga di lokasi menjaga keamanan agar massa tidak anarki.

Koordiantor aksi, Syarkowi Wijaya menegaskan, aksi pemblokiran jalan tetap berlanjut bahkan dengan jumlah massa lebih banyak jika tuntutan Muratara dimekarkan tidak segera ditindaklanjuti. Mereka bahkan mengancam akan melumpuhkan aktivitas instansi pemerintahan dan perusahaan yang terdapat di wilayah Muratara. “Akan kami tutup akses jalan ini dan kami libatkan massa dari tujuh kecamatan, 93 desa dan kelurahan di wilayah Muratara,”cetusnya.

 Saat itu, Kapolres Mura, AKBP M Barly Ramadhani mengatakan, pihaknya terus mencoba melakukan pendekatan persuasif kepada massa untuk tidak melakukan pemblokiran jalan dan tindakan anarki lainnya. ”Jalan ini akses masyarakat umum, terutama kendaraan lintas angkutan provinsi. Kita akan pendekatan agar tidak ada pemblokiran seperti ini,”katanya.

Tak hanya gagalnya pemekaran Muratara, masalah perbatasan Mura dan Muba pun kembali memanas. Dua elemen massa mendatangi kantor Pemkab dan DPRD Mura. Inti dari aksi kedua kelompok massa ini menentang draft batas wilayah Mura dan Muba yang dibuat pemprov Sumsel. ”Kita menolak keputusan gubernur yang telah membuat draft perbatasan dimana hak milik warga Mura diperbatasan telah dicaplok lahannya oleh Muba,”kata Rozi, koordinator aksi dalam orasinya, kemarin.

Ia meminta Pemkab Mura tegas menyelesaikan persoalan pencaplokan lahan perbatasan di lima Desa, yakni Panglero Sopa, SP 6, SP 7, SP 11 dan Cawang Gumilir dengan luas 17 ribu hektar. “Suban IV diambil, Bingin Makmur diambil. Sekarang dusun kami. Kami tidak peduli Muratara dimekarkan, tapi jangan wilayah kami dikorbankan,”cetusnya.

Dalam pertemuan dengan anggota DPRD Mura di ruang Banggar, sempat terjadi adu mulut antara dua anggota dewan, Bastari Ibrahim dan Ruslan. Karena emosi, Bastari, anggota Komisi I DPRD Mura sempat menggebrak meja. Dia merasa tersinggung dengan ucapan Ruslan dengan mengatakan ada anggota dewan yang tidak pernah hadir dalam rapat Muratara di provinsi.

“Langsung saja bilang, Ibrahim tidak pernah hadir disana. Saya tahu, saya disana hanya diminta untuk tanda tangan pelepasan Muratara. Saya tidak mau,” cetusnya. Anggota DPRD Mura lain, Wahisun mendukung masyarakat yang mempertahankan hak ulayat.

”Muratara boleh mekar, tapi jangan sekali-kali mencaplok lahan kami. Ini tidak fair permasalahannya, harus ada musyawarah dibawah. Jangan hanya atasan saja yang bermusyawarah. Saya sebagai anggota DPRD Mura sangat mendukung gerakan dari masyarakat ini,” ungkapnya.

Aksi kedua oleh massa yang menamakan diri Pemuda Peduli Rawas Ilir (PPRI). Mereka juga menolak hasil kesepakatan penyerahan wilayah dan sumber daya alam di Rawas Ilir kepada Muba yang dimotori presidium Muratara dengan Gubernur Sumsel.

Ketua PPRI, Abdul Aziz menegaskan penolakan penyerahan sumur Suban IV kepada Muba dan mereka tetap mempedomani Keputusan Kemendagri No 63 tahun 2007.  PPRI juga menolak keputusan gubernur pada 9 April 2013 yang menetapkan Dusun V, VI, dan Desa Beringin Makmur II masuk ke kabupaten Muba. ”Kita Rawas Ilir kehilangan perusahaan tambang PT Gorby, PT Triani, PT IZA dan PT SAP dengan total luasan yang diserahkan ke Muba sebanyak 9 ribu hektar,”bebernya.

Selain itu, kata Aziz, jika usulan pemekaran Muratara disetujui nantinya, maka sebagai DOB, Muratara kehilangan wilayah Rawas Ilir dan juga sumber daya alam yang ada di sana. Jika putusan itu tidak dicabut, masyarakat Rawas Ilir menolak terbentuknya kabupaten Muratara. ”Dan kami menyatakan Rawas Ilir keluar dari Muratara,”cetusnya.

Seperti tanggapan Gubernur H Alex Noerdin mengaku belum mendengar adanya tuntutan masyarakat melalui dua aksi demo di Pemkab dan DPRD Mura tersebut. “Saya belum tahu,” ujarnya usai membuka acara Pencananangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG)  dalam rangkaian HUT Empat Lawang, kemarin.

Soal tudingan pendemo warga yang menyebutnya diktator karena draft perbatasan hak milik warga Mura di daerah perbatasan dicaplok Muba, Alex enggan berkomentar. “No comment,”tukasnya singkat. (wek/irw)

Tinggalkan Balasan

%d bloggers like this: