Nomor Tiga Terburuk, Pemprov Wajib Malu

Elektison Somi

Elektison Somi

BENGKULU – Pemda Provinsi diminta agar menyikapi serius hasil survei Kemitraan Partnership for Governance Reform yang menyebut tata kelola pemerintahan di Provinsi Bengkulu terburuk di peringkat ke-3 se Indonesia atau hanya memiliki angka 4,77 persen. Menurut Aktivis Bengkulu Development Watch (BDW) Iqbal Arfi, hasil survei tersebut harus menjadi “tamparan” untuk mewujudkan good governance atau pemerintahan yang baik.

“Pemda Provinsi juga harusnya malu dengan hasil survei ini. Apalagi diketahui, bahwa salah satunya karena masih minimnya transparansi pemerintah daerah terhadap publik. Kami berharap pemerintah daerah ada keinginan untuk memperbaikinya,” kata Iqbal.

  Dia sependapat, tata kelola pemerintahan yang masih rendah itu salah satunya diakibatkan masih minimnya transparansi. Dia juga perkeyakinan bila tidak diperbaiki dapat memacu tingginya tingkat korupsi. Seperti diketahui rilis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Provinsi Bengkulu masuk 10 besar provinsi terkorup didasarkan pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester II Tahun 2011. Dalam IHP itu, kerugian negara akibat korupsi di Bengkulu mencapai Rp 123.985.400.000 dengan 257 kasus.

“Permasalahan transparansi di pemerintah daerah saat ini bisa terbilang cukup kronis. Diharapkan kedepan ada perbaikan. Dapat dimulai dengan hal kecil, seperti mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan produk hukum diantaranya Perda Tentang APBD (Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah). Sehingga masyarakat dapat mengawasi penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran,” kata Iqbal memberikan masukan.

Senada disampaikan oleh Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Dr. Elektison Somi, SH, M.Hum. Menurutnya, kenyataan Provinsi Bengkulu berada di peringkat ke-3 terendah dari 33 provinsi untuk kinerja tata kelola pemerintahan mesti menjadi cacatan serius. “Ini adalah satu Pr (Pekerjaan Rumah) yang harus diperbaiki,” kata Elektison .

Elektison juga sependapat bila, salah satu yang mesti diperbaiki yakni tranparansi  daerah. “Transparansi masih rendah. Kalau kita lihat, wujudnya dapat berada pada penganggaran daerah, produk peraturan daerah seperti APBD yang tidak bisa diakses. Padahal Perda APBD itu menyangkut kepentingan publik,”  tambah Elektison.

Yang dapat mendorong terciptanya transparansi pemerintah derah itu, yakni Gubernur Bengkulu H. Junaidi Hamsyah, S.Ag, M.Pd dan DPRD Provinsi Bengkulu. Menurutnya bagus bila Raperda tentang Transparansi Pemerintah Daerah segera dibahas dan disahkan. Namun kurang tepat tanpa adanya Perda itu, Pemda dan DPRD Provinsi belum mau mewujudkan transparansi daerah.

 “Dalam peraturan perung-undangan diantara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah diamanatkan untuk mewujudkan transparansi daerah. Jadi ini, menyangkut mau atau tidak mau mewujudkan transparansi daerah,” ujar Elektison.

Seperti diketahui, peringkat tata kelola pemerintah daerah di Bengkulu masih jauh di bawah rata-rata nasional 5,60. Dua provinsi yang posisinya di bawah Provinsi Bengkulu adalah Papua Barat dan Maluku Utara. Persis di atas Bengkulu adalah provinsi Nusa Tenggara Timur.

Hal ini terjadi karena partisipasi, keadilan, akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas pada 4 arena yang masih rendah. Posisi terburuk berada pada arena pemerintah yang hanya 3,79 persen, kemudian di arena birokrasi 4,55 persen arena masyarakat sipil 6,31 persen dan arena masyarakat ekonomi 5,05 persen. (ble)

Tinggalkan Balasan

%d bloggers like this: