Panwaslu Sosialisasi PKPU Nomor 15 Tahun 2013

kpuBENGKULU - Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 15 tahun 2013 yang menyatakan baliho atau papan reklame (billboard) hanya diperuntukkan bagi partai politik (parpol) yakni 1 unit untuk 1 desa/kelurahan. Atau nama lainnya memuat informasi nomor dan tanda gambar partai politik dan/atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus partai politik yang bukan calon anggota DPR dan DPRD. Kemarin (20/9) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bengkulu melakukan sosialisasi aturan tersebut di Kecamatan Selebar dan Teluk Segara.
“Disini kita (Panwaslu, red) bersama Panwascam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pemahaman tentang 1 baliho/spanduk 1 kelurahan. Jadi kita juga meminta partisipasi masyarakat guna melakukan pengawasan terkait aturan alat peraga tersebut,” ujar Ketua Panwaslu Kota, Sugiharto di ruang kerjanya, kemarin (20/9)
Sigit – sapaan Sugiharto – mengatakan bahwa peraturan KPU (PKPU) No 15 Tahun 2013 akan disosialisasikan mengenai perubahan-perubahan PKPU No 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksnaaan Kampanye Anggota DPR, DPD dan DPRD. “Tadi sempat ada beberapa pertanyaan dari Panwascam dan masyarakat bahwa bagaimana jikalau ada parpol yang memasang 2 baliho dalam 1 kelurahan? Jikalau memang hal tersebut terjadi, maka harus dicabut 1 balihonya,” ujarnya.
Kemudian terkait ada beberapa media kampanye di Kota Bengkulu yang memasang gambar calegnya, Sigit mengatakan bahwa dengan keluarnya PKPU tersebut pihaknya bersama KPU Kota Bengkulu, Pemkot, Pihak Ketiga, dan Parpol tersebut akan segera melakukan kordinasi terkait media tersebut. “Dengan adanya peraturan yang baru ini, parpol yang memasang media kampanye tersebut mau tak mau harus mengikuti aturan yang baru ini,” jelasnya.
Lebih lanjut Sigit mengatakan dengan adanya PKPU tersebut diharapkan kepada Pemerintah Kota dan pihak ketiga yakni perusahaan periklanan yang memiliki billboard untuk dapat memahami situasi yang berkaitan dengan pemilu.
“Ke depan kita persilakan kepada parpol untuk memasang media kampanye di sarana yang telah disediakan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga termasuk pemerintah juga harus bertindak tegas apabila iklan tersebut terkait dengan pemilu, harus disesuaikan dengan aturan yang ada yakni tidak boleh ada gambar calegnya,” terang Sigit.
Kemudian terkait larangan atas alat peraga yang berada di jalur hijau dan jalan protocol, hal tersebut tidak berlaku apabila dalam area tersebut telah disediakan sarana billboard atau papan iklan dari pihak ketiga.
“Memang jalur hijau tidak boleh ada media kampanye caleg, namun jikalau di jalur tersebut telah tersedia media banner atau billboard, partai politik diperbolehkan untuk menjadikan media tersebut sebagai sarana kampanye. Hal tersebut tentunya setelah melakukan kordinasi antara KPU Kota, Panwaslu, Pemerintah Kota, Pihak Ketiga, dan Parpol yang bersangkutan. Karena penggunaan media yang telah disediakan oleh pihak ketiga tersebut terkait dengan penambahan pemasukan kas daerah atau PAD,” demikian Sigit.(cw1)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

*
*