Pengadilan Agama Lebong Gagal Eksekusi Rumah

FOTO LEBONGLEBONG UTARA – Pengadilan Agama (PA) Lebong dan Polres Lebong, kemarin (18/4) terpaksa menunda rencana proses eksekusi sebuah rumah yang dihuni keluarga Nazarwin. Lokasi rumah yang akan dieksekusi berlokasi di Desa Lebong Donok Kecamatan Lebong Utara ini, sempat menarik perhatian warga sekitar.

Proses eksekusi tanah dan bangunan rumah yang rencananya akan dilakukan kemarin, akhirnya gagal lantaran penghuni rumah yang sedang membangun ini, menolak dieksekusi. Pasalnya keluarga Nazarwin meminta penanggunah terhadap eksekusi rumah dan tanah yang sedang mereka huni.

Pelaksanaan eksekusi tersebut dilakukan setelah Surat Panitera pengadilan Agama Curup Nomor : W7-A4/355/HK.05/III/2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang mohon bantuan pelaksanaan sita Eksekusi terhadap putusan kasus perkara nomor :426/Pdt.G/2008/PA.Crp serta atas putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 454.K/AG/2010 tanggal 27 September 2010 dalam perkara antara H Abdul Hanan bin Selutan melawan Erida Ratni (istri Nazarwin) binti Hasanudin.

Juru Sita Pengadilan Agama Kabupaten Lebong, Saibu, S.Ag mengungkapkan pelaksanaan eksekusi yang dijadwalkan kemarin, sudah sesuai dengan penetapan Ketua PA atau Pelimpahan dari Ketua PA Curup.

‘’Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terpaksa eksekusi gagal karena ada penolakan. Jadi kita hanya membacakan penetapan dan berita acara sita eksekusi. Untuk eksekusi, kita lihat saja nanti bagaimana perkembangan selanjutnya,’’ ungkap Saibu.

Sementara itu, Nazarwin (suami tergugat), mengatakan dalam pelaksanaan eksekusi kemarin (18/4) masih ada kejanggalan. Salah satunya masalah pihak penggugat, yaitu H. Abdul Hanan (Alm) sudah meninggal pada April 2010 lalu. Sedangkan untuk keputusan Kasasi yang diajukan penggugat keluar pada September 2010. Padahal berdasarkan pasal 248 RB disebutkan apabila salah satu pihak meninggal dunia maka harus diganti dengan ahli waris, sehingga yang berpekara bukan lagi Almarhum.

‘’Makanya kami sebagai tergugat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Kasasi dari Mahkamah Agung tersebut. Dalam pasal 248 RB juga menyebutkan, apabila salah satu pihak meninggal dunia maka perkara harus dihentikan. Makanya kami menolak eksekusi yang akan dilakukan,’’ kata Win sapaan akrabnya ini.

Ditambahkan Win, sebenarnya secara sah memiliki surat pernyataan hibah atas kepemilikan rumah dari Saluna (Alm) kepada Erida Ratni. Namun surat hibah dari Saluna (Alm) kepada Erida tersebut disobek oleh H. Abdul Hanan (Alm).

‘’Masalah ini juga sudah kita perkarakan. Kami juga masih melakukan proses hukum, berupa PK. Kasus Agusrin saja bisa ditangguhkan saat akan PK, sedangkan ini kasus perdata. Masa tidak bisa ditangguhkan. Kita minta untuk menunggu hasil PK terlebih dahulu,’’ tutup Win.(**)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

*
*