Penghapusan Honor untuk Keadilan PNS

Effendy Salim

Effendy Salim

BENGKULU – Penghapusan honor kegiatan di SKPD sangat tepat dilakukan untuk memberikan rasa keadilan bagi PNS. Sebab, di lingkungan pemerintah terjadi kondisi yang dikenal dengan “lahan kering” dan “lahan basah”.

Sejumlah PNS yang bertugas di “lahan basah” cenderung akan mendapatkan banyak tambahan pendapatan daripada honor dibandingkan PNS yang bertugas di “lahan kering”. Demikian dikemukakan Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Effendy Salim, S.Sos, Senin (10/6).

            “Masing-masing SKPD itu mempunyai lokak yang berbeda. Istilahnya ada lahan basah dan lahan kering. Misalnya, PNS yang bertugas di kantor kelurahan atau kecamatan, lokaknya tidak sama dengan PNS yang bertugas di SKPD yang memiliki banyak kegiatan atau yang bertugas dalam perencanaan keuangan seperti penyusunan RKA dan lainnya,” ujar Effendy.

            Effendy menambahkan, pemberian honor kegiatan tersebut tidaklah efisien dari kajian penggunaan keuangan daerah. Sebab, dana untuk membiayainya mencapai miliaran rupiah. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pun, sambung Effendy, pernah menyampaikan rekomendasi kepada eksekutif dan legislatif agar memangkas honor kegiatan SKPD.

            “Misalnya kegiatan sosialisasi, pembinaan atau pengawasan. Di sana ada belanja untuk honor kegiatan dan juga belanja uang lembur. Itu kan double anggaran. Belanja honor itulah yang harus dipangkas supaya ‘APBD untuk Rakyat’ bisa terwujud,” kata Effendy.

            Untuk uang lembur PNS, Effendy mengatakan, tidak mesti dihapus lantaran pemberian uang lembur sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011. Uang lembur merupakan kompensasi bagai PNS yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. “Kerja lembur adalah bekerja di luar jam kerja/waktu kerja normal yang telah ditetapkan oleh setiap instansi/kantor pemerintah,” terang Effendy.

            Mirisnya, sambung Effendy, pihak yang mendapatkan honor dalam jumlah besar adalah walikota, wakil walikota, sekretaris daerah dan asisten sebagaimana tertuang Peraturan Walikota No. 14 Tahun 2007 terkait pemberian honor kegiatan. “Sehingga, walikota juga harus merevisi peraturan walikota tersebut. Karena peraturan walikota tersebut menjadi alat berlindung oknum pejabat untuk menikmati honor-honor tersebut,” papar Effendy.

Honor Penyusunan RKA dan Laporan Sudah Dihapus

            Terpisah, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu Syaferi Sarif, SH, M.Si mengatakan, mulai tahun ini sudah tidak ada lagi honor yang dibayarkan kepada PNS untuk penyusunan RKA dan laporan. “Setelah kita kaji, tidak ada lagi honor kegiatan rutinitas yang melekat pada PNS seperti penyusunan RKA ataupun penyusunan laporan. Namun untuk uang lembur PNS tetap ada karena sesuai ketentuan,” kata Syaferi.

            Sebelumnya, lanjut Syaferi, honor penyusunan RKA atau laporan dianggarkan Rp 4 juta – Rp 5 juta per kegiatan untuk tim yang menyusunnya di SKPD. “Anggaran itu (Rp 4 juta – Rp 5 juta) dibagi merata sesuai jumlah orangnya. Kalau anggota tim berjumlah 8 orang, maka honor yang didapat perorang itu perkegiatan kisaran Rp 500 ribu. Dan itu juga tergantung dari masing-masing SKPD,” terang Syaferi.

            Di bagian lain, Syaferi mengatakan, untuk melihat perbandingan belanja pegawai dan belanja kegiatan harus dilihat dari data yang valid. Tidak cukup dengan melihat secara global. “Kenapa item belanja pegawai besar? Karena ada komponen yang masuk ke dalam belanja pegawai seperti sertifikasi guru. Selain itu juga dalam belanja pegawai terdapat item biaya perencanaan dan biaya konsultan. Sehingga hitungannya cukup besar,” terang Syaferi.

            Sayangnya, Syaferi belum bersedia menyebutkan jumlah belanja pegawai pada tahun lalu dan tahun ini. Alasannya, laporan keuangan tahun 2012 masih diaudit BPK. “Mungkin dalam waktu dekat ini hasilnya akan kami sampaikan ke dewan. Yang jelas kalau soal pengeluaran belanja pegawai, jelas terjadi ada sedikit perbedaan setiap tahunnya. Karena setiap tahun ada PNS yang pensiun,” ujar Syaferi. (new)

Tinggalkan Balasan

%d bloggers like this: