PGRI Tetap Potong Gaji Guru

ILUSTRASI GURU/DOK/MASRIYADI/RB

ILUSTRASI GURU/DOK/MASRIYADI/RB

BENGKULU – Pengurus PGRI Provinsi Bengkulu tak surut oleh ancaman Perkumpulan Guru se Kota Bengkulu yang berhasil menghimpun 2.000 tanda tangan guru TK, SD, SMP dan SMA/SMK menolak pemotongan gaji ke-13, akan melapor ke pihak berwajib. Perkumpulan guru menilai pemotongan gaji ke-13 Rp 150 ribu per guru sebagai pungutan liar (Pungli).

 Ketua PGRI Provinsi Bengkulu, Prof. Dr. Sudarwan Danim, M.Pd dihubungi RB sedang berada di Mekkah menegaskan pemotongan gaji ke-13 guru se-Provinsi Bengkulu yang tercatat sebagai anggota PGRI tetap dilakukan. Tentu saja sepanjang guru yang tergabung dalam PGRI tak menyampaikan secara langsung keberatan gaji ke-13-nya dipotong.

“Saya terkejut ketika menerima informasi dari sejawat, ada sekelompok guru yang menyatakan menolak pemotongan gaji ke-13 untuk pembangunan gedung guru. Mengapa saya terkejut? Berminggu-minggu telah kita umumkan di Harian RB bahwa kewajiban itu hanya untuk anggota PGRI. Ternyata belum dimengerti juga. Guru yang bukan anggota PGRI, tidak dikenai kewajiban dari organisasi untuk menyumbang. Kok jadi repot begitu,” tegas Sudarwan Danim kepada RB via SMS, Sabtu (11/5) siang.

Dia berharap masalah tersebut tidak dibesar-besarkan. Bagi yang tidak setuju dapat sampaikan keberatan melalui PGRI Kota Bengkulu. Selanjutnya, guru tersebut akan menerima gaji ke-13 secara utuh. Meski belum menyatakan secara tegas, secara tersirat guru yang menolak menyumbang untuk pembangunan gedung PGRI itu akan didata sebagai guru nonanggota PGRI. Dalam AD/ART PGRI, guru yang bukan anggota PGRI tidak memiliki kewajiban apapun terhadap PGRI

“Sebagian guru yang disebut namanya di koran itu saya kenal kualitasnya sejak mahasiswa. Gak layaklah jadi contoh. Dalam pemikiran kami, sumbangan anggota kita ditarik serentak supaya tertib. Mereka yang berkeberatan, ajukan saja klaim ke PGRI Kota. Nanti akan dikembalikan secara utuh dan tertib pula. Dengan begitu, guru yang bukan anggota PGRI akan kita catat dan dokumentasikan dengan baik,” kata Sudarwan Danim.

“Sesuai dengan AD/ART, keanggotaan PGRI itu bersifat stelsel aktif. Jadi, merekalah yang menentukan statusnya sebagai anggota atau tidak. Namun, untuk keluar sebagai anggota, ada prosedurnya, demikian juga ketika mereka ingin menjadi anggota kembali. Tentu tidak bisa, karena ada kewajiban lalu menyatakan keluar, setelah kewajiban ditalangi oleh anggota lainnya, lalu masuk lagi. Yang saya khawatirkan, ketika kartu anggota organisasi menjadi syarat pengakuan profesi dan hak-hak keprofesian di masa datang, pengurus organisasi memfinaltinya. Kalau begitu, maka pilihan tidak menjadi anggota organisasi profesi akan menjadi preseden buruk,” sambung Sudarwan.

Melihat komentar yang muncul, dia berkesimpulan bahwa sejumlah guru yang mengaku dari Perkumpulan Guru  se Kota Bengkulu menolak gajinya dipotong tidak paham sama sekali AD/ART PGRI. “Sayang sekali, banyak ngomong tapi tidak mengerti yang diomongkan. Tapi, ini juga tantangan PGRI ke depan, agar anggotanya benar-benar menjadi guru profesional. Pada profesi sungguhan, tidak ada tempat bagi seseorang mengaku profesional, kecuali menjadi anggota organisasi profesi. Di bidang keguruanpun sedang menuju ke arah itu. Seperti halnya propfesi dokter, jurnalis, pengacara dan lain-lain,” tegasnya.

  Nantinya, sambung Sudarwan Danim, guru yang tidak teregistratasi dan menjadi anggota organisasi profesi akan kehilangan hak profesionalnya. Undang-undang telah mengamanatkan, PGRI tinggal menunggu implementasinya. “Tanpa menjadi anggota organisasi profesi, guru masa depan akan kehilangan keharusan mengajar di kelas, sekaligus kehilangan hak-hak profesinya,’’ ujarnya.

Doakan Guru di Masjidil Haram

Sudarwan juga mengungkapkan usai menerima SMS dari rekannya di Bengkulu soal kembali mencuatnya protes rencana pemotongan gaji ke-13 guru, langsung berdoa di Masjidil Haram. ‘’Menjelang salat subuh dan tawaf wada, saya terima sms kawan tentang berita di RB hari ini (kemarin,red). Doa saya dari Masjidil Haram, Ya Allah, berkahilah dan berilah kelimpahan yang berlipat ganda kepada sejawatku dan keluarganya yang ikhlas berkorban untuk membangun gedung guru. Ya Allah sadarkanlah sejawatku yang belum ikhlas. Ya Allah, jika sejawatku juga tak kunjung sadar untuk berbuat kebaikan, aku serahkan kepada-Mu ya Allah untuk menilainya. Amin,” kata Sudarwan Danim.

Sebelumnya polemik rencana pemotongan gaji ke-13 guru sebesar Rp 150 ribu per orang oleh pengurus PGRI Provinsi Bengkulu memanas lagi. Ribuan guru di Kota Bengkulu mulai guru SMA, SMK, SMP, SD, dan TK menyatakan sikap menolak keras rencana PGRI tersebut.

“Sebanyak dari 3 ribuan guru se Kota Bengkulu, ada kurang lebih 2 ribu tanda tangan saat ini sudah terkumpul dengan kita. Dan tanda tangan itu setiap harinya akan terus bertambah,” tegas juru bicara Perkumpulan Guru se Kota Bengkulu, Alfian, S.Ag yang juga guru SMAN 8 saat mendatangi Graha Pena RB Jumat (10/5) sore.

Dikatakan Alfian, para guru se-Kota Bengkulu menolak hasil Konferensi Kerja (Konker) PGRI se-Provinsi Bengkulu pada tanggal 21-23 Maret 2013 yang menghasilkan keputusan memotong gaji sebesar Rp. 150 ribu setiap guru se-Provinsi Bengkulu dengan tujuan pembuatan gedung PGRI. (ble)

Subscribe to Comments RSS Feed in this post

2 Responses

  1. Bravo Alfian!!!, jangan takut dengan ancaman ketua PGRI prov.

  2. lanjutkan perjuangan!! reformasi di tubuh PGRI kekuasaan tingan anggota

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

*
*