PNS Sudah Tak Lagi Pakai Tanda Pangkat

M.-Sis-Rahman2

M.-Sis-Rahman2

BENGKULU – Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, M. Sis Rahman, S.Sos meminta agar Gubernur Bengkulu H. Junaidi Hamsyah mengevaluasi realisasi Pergub tentang Atribut PNS di Lingkungan Pemda Provinsi Bengkulu. Itu menyusul banyak PNS meninggalkan atribut tersebut.

Menurut Sis, kini tidak sedikit PNS di lingkungan Pemda Provinsi Bengkulu sudah tidak lagi menggunakan atribut CPNS. Terutama tanda pangkat. “Rata-rata yang menggunakan tanda pangkat hanya pejabat eselon III ke atas. Paling banyak kepala badan, kepala biro dan kepala dinas,” kata Sis Rahman, Minggu (25/8).

Harus dicari tahu penyebab PNS enggan menggunakan tanda pangkat dan sejumah atribut lainnya, sambung Sis. Bisa jadi karena PNS merasa ada diskriminasi dan sekat dalam bertugas sebagai abdi negara. Selain itu, ada kesan kewajiban memakai atribut memberatkan.

“Belum lagi terbaru, ada kewajiban memakai pin WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Kalau dibeli semua, tentu bisa memberatkan PNS, terutama yang tidak ada jabatan,” kata Sis.

Sis juga meminta agar Pemda Provinsi melakukan evaluasi sejauh mana manfaat pemakaian atribut dalam rangka mewujudkan disiplin PNS. “Kalau tidak ada manfaatnya, sekiranya untuk apa terus dilaksanakan,” kritik Sis.

Terpisah Guru Besar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Bengkulu, Prof Dr Juanda, SH, MH mengatakan karena sudah diatur dalam Pergub, pelaksanaan atribut PNS harus dapat dilaksanakan semua PNS di lingkungan Pemda Provinsi. “Kalau tidak melaksanakannya, atasan bisa memberi teguran,” terang Juanda.

Divisi Advokasi LBH Respublica, Firnandes Murisya, SH berpendapat Pergub mengatur atribut PNS di lingkungan Pemda Provinsi tidak dapat dicabut. Selagi tidak bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya.

 “Sampai saat ini, peraturan diatasnya yakni Peraturan Mendagri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah masih berlaku. Jadi tidak ada alasan pemerintah daerah mencabut atau tidak melaksanakannya,” kata Firnandes.

Bila dikaji secara seksama ada sejumlah atribut PNS yang wajib digunakan, sebagaimana Permendagri. Seperti tanda pangkat, tanda jabatan, lencana KORPRI, tanda jasa, papan nama, nama Departemen Dalam Negeri (Depdagri), nama Pemerintah Provinsi, lambang Depdagri, tanda pengenal. “Dalam Permendagri juga disebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Provinsi dilakukan oleh gubernur,” kata Firnandes. (ble)

Subscribe to Comments RSS Feed in this post

One Response

  1. disiplin dasar sangat minim. kenapa polisi dan tantara bisa dengan lengkap memakai atribut karena mereka tunduk pada aturan dan komitmen untu menjalankan aaturan.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

*
*