Retribusi Parkir Diaudit Supaya Mudah Diusut

SYAMSUL OK (1)BENGKULU – Walikota Bengkulu H. Helmi Hasan, SE dinilai perlu mengambil langkah tegas terkait dugaan setoran retribusi parkir yang bocor. Bila tidak, masalah PAD parkir yang tidak pernah mencapai target setiap tahunnya tidak akan ditemukan solusinya. Ketegasan tersebut diwujudkan dengan meminta agar BPK atau BPKP melakukan audit setoran retribusi parkir.

 ”Dari hasil audit akan terlihat adanya indikasi penyimpangan sehingga mempermudah aparat penegak hukum untuk memprosesnya. Jadi, sekarang ini tinggal lagi ketegasan dari walikota,” kata Anggota Komisi II DPRD Kota Bengkulu Syamsul Azwar, SH, MH, Sabtu (4/5).

            Menurut Syamsul, wajar bila akar masalah PAD parkir tidak pernah mencapai target tidak pernah ditemukan dan tidak pernah ada solusi yang tepat untuk mengatasinya. Dikarenakan tidak pernah dilakukan audit terhadap pengelolaan setoran retribusi parkir. “Sehingga kita tidak pernah tahu tingkat kebocoran yang terjadi. Dengan adanya audit pemasukan setoran parkir akan terlihat secara keseluruhan benar-benar pendapatan yang diterima,” terang Syamsul.

Syamsul menambahkan, kerawanan terjadinya kebocoran retribus parkir diakibatkan juru parkir menyetorkannya melalui koperasi atau bendahara Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu. Setelah terkumpul, baru seluruh setoran juru parkir disetorkan ke bank. “Jadi, ada baiknya kedepan Pemda Kota membuka rekening khusus setoran retribusi parkir di bank,” ujar Syamsul.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Bengkulu Irman Sawiran, SE mendesak agar Inspektorat Kota Bengkulu mengusut dugaan kebocoran setoran retribusi parkir. “Sudah pernah saya sampaikan kuat dugaan tejadi kebocoran. Karena total uang yang berhasil dikumpulkan dengan yang dimasukkan ke kas daerah jauh sekali perbedaannya. Makanya, Inspektorat agar menyelidiki adanya dugaan bocor retribusi parkir tersebut,” ujar Irman.

Irman juga meminta agar Inspektorat menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kongkalikong mengenai setoran retribusi parkir. Pasalnya, selama ini sulit mendeteksi dugaan kebocoran itu karena banyak tangan yang bermain dalam masalah parkir ini. “Bila hasil penyelidikan inspektorat terbukti benar PAD setoran parkir bocor dan ada oknum yang terlibat di dalamnya, maka tugas inspektorat untuk menyampaikan ke walikota maupun sekda untuk ditindaklanjuti dilaporkan ke aparat penegak hukum,” kata Irman.

Sebagai bentuk menimalisir bocornya PAD retribusi parkir, Irman menilai, memang perlu dilakukan penyerahaan pengelolaan parkir kepada pihak ketiga. Sehingga, bisa memutuskan mata rantai setoran retribusi parkir. “Meski dikelola pihak ketiga, pemerintah juga harus tetap memberdayakan para juru parkir kota selama ini supaya tidak timbul gejolak. Mengingat mereka (juru parkir) sudah lama bekerja dan mencari nafkah dari sanalah (parkir),” kata Irman.

Ivansori : Dewan Cuma Bisa Ngomong

Kepala Dishubkominfo Kota Bengkulu, Ivansori, STIP mengatakan, tidak mempersoalkan jika akan dilakukan pengauditan soal retribusi parkir di Kota Bengkulu. Alasannya, pihaknya sudah transparan terkait setoran parkir. “Kita tidak masalah dilakukan audit dan sebaiknya sebelum dilakukan audit kita uji petik dulu di lapangan berapa potensi yang ada. Sebab kalau hanya dilihat kendaraan yang terparkir di jalanan umum, belum tentu semua kendaraan tersebut membayar retribusi,” kata Ivansori.

 Terkait persoalan parkir, Ivansori mengaku, pihaknya juga kecewa dengan anggota dewan yang hanya sekedar bisa bicara. Tanpa ada solusi yang tepat dan terbaik untuk bisa menghasilkan PAD parkir seratus persen.

“Dewan itu jangan sekadar bisa ngomong saja. Bukan mudah mengelola ratusan juru parkir se kota ini. Karena juru parkir itu juga ada yang menunggak setoran, tidak semuanya berjalan lancar. Akan tetapi, setiap bulannya setoran parkir sudah naik secara signifikan dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya,” kata Ivansori.

Dilansir RB kemarin, dugaan setoran retribusi parkir mengalami kebocoran boleh jadi ada benarnya. Berdasarkan data yang diperoleh, juru parkir di 377 titik parkir menyetor retribusi parkir Rp 750.000 – Rp 2.500.000 per bulan. Bila diasumsikan setoran juru pakir setiap bulannya rata-rata Rp 1.625.000, maka setoran retribusi parkir dalam setahun bisa mencapai Rp 7.351.500.000.  Lalu, bila saja diasumsikan setoran juru pakir setiap bulan rata-rata Rp 1.000.000, maka setoran retribusi pakir dalam setahun bisa mencapai Rp 4.524.000.000.

Di lain pihak, target PAD retribusi parkir tidak pernah tercapai sejak 2009. Berdasarkan data Dishubkominfo Kota Bengkulu, pada 2009 ditargetkan Rp 2,4 miliar, namun hanya terealisasi Rp 577 juta. Lalu, pada 2010 ditargetkan Rp 2,8 miliar, namun realisasinya Rp 637,7 juta. Pada 2011 ditargetkan Rp 3,5 miliar, dan terealisasi Rp 1,42 miliar. Dan tahun lalu, ditargetkan Rp 5 miliar, namun realisasi hanya Rp 1,68 miliar. Sedangkan tahun ini, target yang ditetapkan tetap Rp 5 miliar. (new)

Tinggalkan Balasan

%d bloggers like this: