Samisake Anut Falsafah Bottom Up

Helmi-Hasan

Helmi-Hasan

BENGKULU – Setelah programnya disorot habis-habisan dalam beberapa kali paripurna, kemarin (5/9) Walikota Bengkulu, H. Helmi Hasan, SE tampak hadir di ruang paripurna DPRD Kota. Dia menyampaikan sendiri jawaban terhadap tanggapan fraksi terkait pengantar nota keuangan Raperda tentang perubahan APBD tahun 2013, Raperda pembentukan susunan organisasi RSUD Kota Bengkulu, Raperda tentang program Samisake dan Raperda tentang retribusi layanan kesehatan RSUD Kota Bengkulu.
Dia menjelaskan program pembangunan RSUD Kota Bengkulu telah melalui kajian panjang dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat di bidang pelayanan kesehatan. “Pelaksanaan ini telah disusun dan dituangkan dalam dokumen study kelayakan,” jelasnya.
Dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia, kesehatan menjadi salah satu pilar utama Kota Bengkulu dan pendidikan juga menjadi sangat penting, sehingga kebijakan pembangunan di Kota bengkulu juga memprioritaskan bidang kesehatan dan pendidikan. “Kebijakan kesehatan dan pendidikan ditujukan pada seluruh masyarakat Kota Bengkulu. Ini dalam rangka memenuhi hak dasarnya yang berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan,” tambah Walikota.
Dia menghargai usulan dewan tentang pembahasan raperda tentang retribusi pelayanan RSUD Kota Bengkulu dilakukan setelah RSUD tersebut berdiri. Namun pertimbangannya, pembahasan RSUD butuh waktu. Pelaksanaanya bisa bersamaan dengan pembangunan RSUD Kota, sehingga ketika RSUD selesai dan beroperasi harus diikuti pemberian layanan dengan konsekuensi penarikan retribusi atas jasa pelayanan yang telah diberikan. Nah konsekuensi ini tertuang dalam Raperda tentang Retribusi Layanan Kesehatan RSUD Kota Bengkulu
Terkait program Satu Miliar Satu Kelurahan (Samisake), Walikota mengatakan sosialisasai terkait program tersebut mulai dilaksanakan pada seluruh SKPD dalam jajaran Pemkot Bengkulu. Program ini melibatkan organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh pendidikan dan lainnya yang akan diikat dalam bentuk nota kesepahaman.
“Pelaksanaan program Samisake menganut falsafah bottom-up dan differensiasi. Kegiatan samisake berafiliasi pada program Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL), sehingga dalam pelaksanaannya melibatkan banya pihak baik akademisi, praktisi, SKPD terkait, perbankan, penggiat pemberdayaan masyarakat, dan pemuda,” tegas Walikota.

Walikota juga menjelaskan Raperda tentang Perubahan APBD tahun 2013 tidak menyajikan kekayaan dan aset daerah sesuai Pedoman Penyusunan APBD. Penyajian informasi tentang kekayaan dan aset daerah dimuat dalam neraca daerah Pemkot Bengkulu yang merupakan bagian dari Perda tentang APBD Kota Bengkulu.
“Dalam pembahasan APBDP tahun 2013 kita sepakat dibahas bersama antara pihak eksekutif dan legislatif dengan memenuhi azas tertib administrasi, transparansi, akuntabilitas, konsistensi, dapat dipercaya dan berdasarkan peraturan serta UU yang berlaku,” tutur Walikota.
Sidang paripurna tersebut berlangsung di ruang rapat DPRD Kota Bengkulu, sekitar pukul 10.00 WIB kemarin (5/9). Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Sawaludin Simbolon, S.Sos, MM, Wakil Ketua DPRD Kota, Irman Sawiran, SE, Wakil Ketua II DPRD Kota, Sandy Bernando, ST. Tampak hadir unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD).(cw1)

Tinggalkan Balasan

%d bloggers like this: