Terbanyak Dugaan Ijazah Palsu

kpu JAKARTA – Langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka kesempatan bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran administratif para calon anggota legislatif (caleg) yang namanya tertera dalam daftar calon sementara (DCS) untuk DPR berbuah positif. Menurut Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, sejak DCS dirilis 13 Juni lalu, KPU telah menerima 75 pengaduan yang masuk.

 ”Masukan terbanyak menyangkut dokumen palsu atau ijazahnya,” ujar Hadar dalam diskusi bertajuk “DCS Tak Direspons Publik, Mungkinkah Partisipasi Masyarakat Menurun?” di Jakarta kemarin (21/6).

 Namun, Hadar belum menyebut angka pasti pengaduan tentang dugaan caleg yang menggunakan dokumen atau ijazah palsu. Dia hanya menyatakan, dari total pengaduan yang sudah masuk, KPU baru mengolah 35 aduan untuk 62 caleg dengan laporan yang bermacam-macam.

 Di luar penggunaan ijazah palsu, pengaduan terbanyak lainnya menyangkut dugaan caleg yang masih menjabat posisi tertentu. Padahal, menurut ketentuan perundang-undangan, mereka sudah harus mundur. Contohnya anggota parpol lama, pegawai negeri sipil, dan kepala desa. “Ada juga terkait persoalan etika dan moral. Misalnya caleg yang suka marah-marah di lingkungannya, pernah merobohkan gapura. Bahkan, ada yang mengatakan seorang caleg tidak pantas karena menjadi model panas,” ungkapnya.

 Hadar mengaku sangat menyambut masukan-masukan yang ada. Dia berjanji benar-benar memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena itu, jika ada masyarakat yang masih ingin memberikan masukan soal nama-nama DCS, Hadar tetap akan membuka pintu. Sebab, sesuai dengan mekanisme yang berlaku, KPU membuka kesempatan kepada masyarakat sejak 14 Juni hingga 27 Juni mendatang. (gir/jpnn/c9/fat)

Tinggalkan Balasan

%d bloggers like this: