Tunjukan Surat Nikah Siri, Wanita Tuntut Oknum Satpol PP

Susi bersama anaknya menunjukkan tuntutan dan surat nikah siri. PERI/RB

Susi bersama anaknya menunjukkan tuntutan dan surat nikah siri. PERI/RB

SELUMA KOTA – Kembali ada PNS di lingkungan Satpol PP Kabupaten Seluma tersandung masalah dengan wanita. Kali ini Ya (43), yang dituntut seorang wanita Susi Isnawati (34) yang mengaku telah dinikahi secara siri, meminta uang nafkah hingga Rp 30 juta. Susi yang mengaku pernikahan dibawah tangan dengan Ya telah dikaruniai satu orang anak laki-laki berusia 11 bulan, juga meminta dibuatkan akta kelahiran anaknya tersebut yang mencantumkan Ya sebagai ayah sahnya.

 Tuntutan itu terpaksa disampaikan Susi setelah mengetahui Ya menikah lagi dengan seorang wanita pada 11 Mei 2013 lalu. Kepada RB Susi mengatakan tidak mempermasalahkan Ya, tidak mewujudkan janjinya menikahi dirinya secara resmi dan sah. Namun ia menuntut, agar Ya mau memberikan nafkahnya terhitung sejak ia dinikahi pada 5 September 2011 lalu hingga saat ini total Rp 30 juta. Serta menafkahi anaknya setiap bulan Rp 500 ribu.

 “Sejak saya dinikahi secara siri oleh Ya, dia pergi dan tidak pernah memberikan nafkah kepada saya,” sebut Susi yang mengaku bersedia menikah dengan Ya, lantaran Ya saat itu mengaku duda dan siap menikahi secara resmi setelah surat dudanya tuntas pengurusannya.

 Susi mengaku sudah melayangkan surat ke Bupati Seluma, melaporkan ulah Ya dan meminta bantuan penyelesaiannya. Tidak hanya itu, ia pun sudah melaporkan hal itu ke Kasat Pol PP Seluma dan Inspektorat Kabupaten Seluma.

 “Saya tidak banyak maunya, tolong buatkan akta kelahiran anak dan nafkah setiap bulannya,” kata Susi.

 Dengan Ya menikahi wanita lain secara resmi, menurut Susi sebenarnya itu bentuk pelecehan terhadap dirinya dan keluarganya. Kondisi ini diperparah lagi, menurut Susi perilaku Ya kerap mengancamnya.

 “Mohon Pemda Seluma, Satpol PP dan Inspektorat menuntaskan ini. Jangan sampai saya melaporkan ke polisi,” kata Susi yang tinggal di Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Seluma Kota saat ditemui RB di kediamannya.

 Sayangnya Kepala Satpol PP Seluma, Drs Muhpian dan pihak Inspektorat Kabupaten Seluma belum ada yang bisa dikonfirmasi. Juru bicara Pemda Seluma, Mulyadi, S.Sos, MM mengatakan, apa yang disampaikan itu tentu akan dikaji terlebih dulu baik itu oleh Satpol PP maupun Inspektorat. “Tidak bisa langsung dituduh seperti itu, itu perlu dikaji dulu oleh SKPD yang berwenang. Yang jelas sudah ada mekanisme dan peraturan tersendiri bagi PNS yang melanggar larangan-larangan selaku PNS,” demikian Mulyadi.(hue)

Tinggalkan Balasan

%d bloggers like this: