Home / MUKOMUKO / Baperjakat Akan Panggil Kepala BKPSDM Mukomuko Terkait Dugaan Melanggar Etika

Baperjakat Akan Panggil Kepala BKPSDM Mukomuko Terkait Dugaan Melanggar Etika

 

AUDENSI: Aliansi Wartawan Peduli Daerah (AWPD) Kabupaten Mukomuko saat bertemu Sekda Mukomuko.

MUKOMUKO –Karena diduga melanggar etika Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mukomuko Jawoto, S.Pd, SE, M.Pd, segera dipanggil Ketua Baperjakat Pemkab Mukomuko Syafkani, SP.

Pemanggilan tersebut, tak lain untuk mengevaluasi kinerja Kepala BKPSDM, lantaran dugaan pelanggaran etika sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atas keluarnya kebijakan membatasi wartawan dan LSM bertemu dengan dirinya.

‘’Semua kebijakan berkaitan dengan hajat orang banyak, aturannya harus dikeluarkan bupati atau pejabat yang punya kewenangan ini. Itu pun harus dikaji dahuluh, sebelum kebijakan itu diberlakukan untuk umum. Kami akan melakukan evaluasi kinerja kepala BKPSDM,” tegas Sekda.

Dijelaskan Syafkani, sebagai ASN, tugas utamanya menomor satukan pelayanan publik, yang termasuk didalamnya wartawan. Kalau sudah ada pembatasan pelayanan publik, ya sebagai ASN dianggap langgar etika. Juga kebijakan ini dinilai rawan melanggar Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Pejabat itu tidak hanya harus memahami UU yang mengatur tentang pegawai saja. Tetapi UU yang mengatur tentang yang lainnya serta UU tentang Pers, juga harus dipelajari,” papar Sekda.

Tidak hanya itu wartawan juga bagian dari media. Yang mana media merupakan pilar keempat, dan diakui keberadaanya oleh pemerintah sebagai mitra kerja pemerintah dan masyarakat.

Syafkani menyakini, wartawan di Mukomuko tidak ada yang memiliki niat buruk, dan menggangu pejabat saat menjalankan aktivitasnya. Kalaupun ada pejabat yang memiliki pemikiran bahwa wartawan atau LSM dianggap menggangu kinerja pejabat maka pejabat bersangkutan kinerjanya yang perlu dievaluasi.

‘’Wajar kadang kalau ada merasa terganggu, karena tugas wartawan dan LSM yakni kontrol sosial. Tentu ini diimbangi dengan kinerja baik. Kalau sudah baik, kenapa harus ragu jumpa dengan wartawan. Ini tantangan kita semua, untuk kedepannya lebih baik,” demikian Syafkani.

Terpisah Ketua DPRD Mukomuko, Armansyah, ST menganggap kebijakan kepala BKPSDM Mukomuko, kurang etis. Apalagi kebijakan itu belum pernah dilakukan pejabat manapun di Mukomuko.

‘’Saran saya Kepala BKPSDM agar baca dulu aturan UU Pers sebelum mengeluarkan kebijakan itu. Wartawan hanya mencari informasi dan konfirmasi. Itupun tidak setiap hari,” demikiaan Armansyah.(hue)

Baca Juga ...

Ajamalus Dorong Wisata Religi Mukomuko

MUKOMUKO – Kegiatan halal bihalal dan pembinaan ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Mukomuko ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *