Home / METROPOLIS / Uang Makan Januari-Maret Belum Dibayar PNS Pemprov “PUASA” Tiga Bulan

Uang Makan Januari-Maret Belum Dibayar PNS Pemprov “PUASA” Tiga Bulan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemda Provinsi Bengkulu sudah tiga bulan ‘’puasa’’. Uang makan Rp 20 ribu per hari sejak Januari-Maret ini tak kunjung diterima para abdi negara ini. Tak hanya itu, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk bulan Februari juga belum dicairkan Pemerintah Provinsi. Berikut Laporan Khusus (Lapsus) minggu ini.

PNS ini juga menyesalkan TPP selalu terlambat dicairkan. “Ini sudah memasuki akhir Maret, tapi TPP Februari tak kunjung dibayar. Tolonglah Pak, berikan hak-hak kami,” kata salah seorang PNS Pemprov.

Tidak hanya hak-hak PNS, gaji tenaga honorer juga tiga bulan belum dibayar. Menyikapi persoalan itu, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, H. Armansyah Mursalin, SE mendesak Pemprov Bengkulu tidak menahan hak hak para pegawai. Seperti uang makan yang sudah tiga bulan mesti segera dibayar. Tidak ada alasan menunda-nunda mengingat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017 sudah diketuk palu dan dievaluasi Kemendagri.

‘’Kami sudah banyak dapat pengaduan atau keluhan Pegawai di jajaran Pemprov Bengkulu. Mereka uang makan sampai hari ini (kemarin, red) belum dibayarkan. Padahal itu sangat besar bagi mereka untuk menambah biaya hidupnya yakni Rp 600 ribu per bulannya. Jadi kami minta Pemprov segera bayarkan,’’ ujar Armansyah kepada RB.

Dikatakan Armansyah, tidak hanya uang makan, persoalan pembahasan TPP juga tidak jelas. Sudah memasuki akhir Maret, tetapi TPP untuk jatah Februari belum dibayarkan. Padahal mereka honor-honor kegiatan lain tidak ada lagi. Kemudian untuk mencari biaya hidup tambahan lagi juga tidak bisa. Mengingat mereka harus disiplin dan absen tiga kali dalam sehari.

‘’Kita kasihan PNS yang mereka gajinya sudah digadaikan. Jadi selama ini selain mengharapkan honor-honor kegiatan tidak bisa lagi. Sekarang harapan uang makan dan TPP ternyata macet juga. Sedangkan alasan belum dibayarkanya tidak jelas,’’ paparnya.

Sementara Plt Kepala BKD Provinsi Bengkulu Drs. Ari Narsa JS mengatakan a untuk TPP sudah beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) sudah dilakukan validasi laporan kinerja dan kedisiplinannya. Akan tetapi pihaknya masih akan menertibkan PNS yang datang hanya absen dan langsung pulang. Untuk triwulan pertama ini TPP masih dihitung 60 persen kehadiran dan 40 persen kinerja. Tetapi mulai triwulan ke II nanti kedisiplinan hanya 40 persen dan kinerja 60 persen.

‘’Bagi kami di BKD, untuk persoalan TPP yang sudah menyampaikan laporan divalidasikan. Setelah itu silahkan mereka ajukan pencairanya ke Badan Pengelola Keuangan Daerah. Tapi ke depan kita akan perketat untuk kinerja PNS. Dalam TPP tidak boleh lagi ada izin. Semuanya wajib di kantor selama jam kantor. Kecuali ada surat izin dari atasanya. Jika ditemukan tidak bekerja atau tidak dikantor akan ditindak sesuai PP 53 tahun 2010,’’ jelasnya.

Siap Cair

Disisi lain Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, Heru Susanto mengakui bahwa untuk persoalan uang makan PNS pihaknya tinggal menunggu surat permintaan membayar. Hitungannya sesuai daftar kehadiran. Sehingga setiap PNS tidak akan sama besaran uang makannya setiap bulan. Sedangkan untuk TPP juga sudah ada yang mencairkan satu OPD. Sedangkan 33 OPD lainnya belum ada yang mencairkan. Tetapi pencairan tetap akan dilayani sampai akhir bulan ini.

’’Uang makan dirapel. Begitu juga gaji honorer itu sudah diserahkan ke OPD masing-masing. Baik penentuan besaranya per bulan dan pencairanya. Khusus TPP kita akan siap bayarkan jika sudah ada yang mengajukan permintaan membayar,’’ pungkasnya.(che)

Baca Juga ...

Ribuan Penerima Subsidi Jamkes Terancam Dicoret

BENGKULU – Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) Bengkulu melalui Dinas Sosial akan melakukan verifikasi ulang terhadap ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *