Home / METROPOLIS / Wagub Deadline Perusahaan Rapor Merah Tiga Bulan

Wagub Deadline Perusahaan Rapor Merah Tiga Bulan

BENGKULU – Adanya desakan wakil rakyat di DPRD Provinsi Bengkulu meminta agar Pemprov memberikan sanksi terhadap perusahaan yang mendapatkan penilaian rapor merah langsung ditindaklanjuti. Wakil Gubernur Bengkulu Dr. drh. H. Rohidin Mersyah, MMA mengatakan bahwa pihaknya memastikan akan mencabut izin perusahaan yang merusak dan mencemari lingkungan.

Dikatakan Rohidin, saat ini pihaknya akan memberikan waktu agar sebanyak 20 perusahaan proper merah itu untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangannya. Jika dalam kurun waktu tiga bulan tidak ada perbaikan dan tindaklanjut, maka pihaknya akan melakukan pemberian sanksi. Selain teguran tertulis, serta pemberhentian operasi serta izinnya dicabut.

‘’Tidak ada alasan perusahaan tidak ingin memperbaiki kelemahannya. Terutama yang 14 perusahaan sudah dua tahun berturut-turut rapor merah tersebut. Harusnya ketika mendapatkan penilaian proper merah tahun 2015 lalu mereka sudah memperbaiki. Sehingga risikonya yang tidak mengindahkan akan ditindak sesuai aturan berlaku,’’ terang Wagub kepada RB kemarin.

Menurut Wagub, pihaknya tidak ingin lingkungan baik itu udara, air mengalami pencemaran. Padahal investor atau perusahaan semestinya sudah mengetahui syarat bisa beroperasi. Tentunya analisis dampak lingkungan memang benar-benar harus ada. Lalu segala bentuk ancaman kerusakan lingkungan harus diantisipasi lebih dulu.

‘’Kita tidak ingin sungai dimana-mana yang menjadi sumber penghidupan masyarakat di Bengkulu tercemar. Selain itu akan banyak tumbuhan dan hayati lainnya rusak. Lalu juga seperti penambangan akibat tidak dilakukan reklamasi, terjadi longsor dimana-mana. Limbah pabrik, tambang, serta bengkel, menyebar dan mengancam kesematan masyarakat,’’ terangnya.

Untuk itu lanjut Wagub, sesuai UU Nomor 23 tahun 2014, bahwa perizinan perkebunan, pertambangan serta  kelautan dan perikanan itu sudah merupakan kewenangan Pemprov. Baik dalam evaluasi ataupun mencabut lalu menerbitkan izinnya. Untuk itu sebanyak 46 izin perusahaan yang ada di Bengkulu akan dievaluasi.

‘’Intinya kita akan turunkan tim melalui BLHK nantinya dan ESDm serta instansi terkait lainnya agar benar-benar memantau aktivitas perusahaan yang mencemari lingkungan itu. Kita sangat berharap investor masuk ke Bengkulu. Tetapi bukan berarti tidak mengindahkan aturan. Pemprov sudah berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik soal perizinan. Selain tidak ada lagi pungli-pungli, proses perizinan dipercepat dan sudah melalui sistem online. Hal itu untuk mengatasi agar tidak ada perusahaan yang tidak mengurus izin,’’ jelasnya.(che)

Baca Juga ...

Bonus PNS Pemprov Dibayar Juli Disiapkan Rp 96 M

BENGKULU – Ini kabar gembira bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga honorer di lingkungan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *