Senin , 20 November 2017
Home / METROPOLIS / 8 Perusahaan Batu Bara Distop Beroperasi

8 Perusahaan Batu Bara Distop Beroperasi

BENGKULU – Delapan perusahaan pertambangan batu bara di Provinsi Bengkulu distop beroperasi. Tak hanya diberhentikan sementara, tetapi kegiatan penjualan atau ekspor hasil penambangan juga dilarang. Delapan perusahaan tersebut semuanya yang memiliki tunggakan royalti dan iuran tetap dengan total Rp 89,4 miliar sejak tahun 2009-2015 lalu.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu Ahyan Endu mengatakan bahwa penghentian beroperasi serta aktivitas ekspor sudah dilakukan sejak 31 Maret 2017 lalu. Pasalnya upaya yang sudah dilakukan Pemprov terhadap penanggihan tunggakan tidak diindahkan. Sebab beberapa perusahaan mengklaim sudah menyelesaikan tunggakan. Tetapi hasilnya dari data Dirjend Minerba Kementerian ESDM ke delapannya masih tercatat memiliki tunggakan.

‘’Sekarang delapan perusahaan yang menunggak sudah kami laporkan dan serahkan ke Dirjend Minerba. Bahkan saat ini sudah diteruskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diproses hukum. Jadi kita tidak akan main-main dan memberikan toleransi lagi bagi perusahaan yang membandel,’’ terang Ahyan kepada RB kemarin.

Menurut Ahyan, penghentian sementara semua aktivitas pertambangan itu sampai adanya titik terang dari Kementerian ESDM berkaitan tunggakan royalti dari delapan perusahaan. Perusahaan tersebut yakni PT Danau Mas Hitam, dan PT Kaltim Global. Sedangkan enam perusahaan lainnya itu hanya masing-masing satu tahun yaitu PT Ratu Samban Mining, PT Kusuma Raya Utama, PT Inti Bara Perdana, PT Injatama, ,Pt Rekasindo Guriang dan PT Firman Ketahun. Kebanyakan mereka yang menunggak di tahun 2014 dan 2015. Total besaran iuran tetap Rp 148 juta dan royalti Rp 89,2 miliar.

‘’Kalau ada perusahaan yang melakukan aktivitas diam-diam, maka akan ditindak. Sebab itu ilegal. Mereka dilarang melakukan ekspor juga karena berkaitan dengan kewajiban membayar royalti. Jadi lunasi dulu atau selesaikan tunggakan baru bisa mereka beroperasi melakukan ekspor,’’ paparnya.

Selain itu lanjut Ahyan, sebelumnya satu perusahaan PT Jambi Resouce yang sudah dihentikan sementara lebih dulu. Namun persoalanya berbeda karena tidak memiliki izin angkutan penggunanaan jalan yang dibangun pemerintah. Sedangkan kontribusi ke daerah tidak ada.

‘’Ke depan ini juga dari 102 izin yang sudah lebih dulu dicabut IUP-nya, juga disusul 10 IUP. Sekarang ada 31 IUP yang tak kunjung produksi yang akan disusul akan dicabut. Sebab dari 41 izin aktif hanya 10 yang produksi. Kita ingin izin yang sudah dikeluarkan itu benar-benar direalisasikan kegiatannya. Bukan dibiarkan terbengkalai,’’ paparnya.

Cek Pelabuhan BU

Disisi lain Ahyan juga mengakui pihaknya juga akan melakukan pengecekan langsung berkaitan aktivitas bongkar muat batu bara di Pelabuhan Titan Wijaya di Kecamatan Putri Hijau Bengkulu Utara yang dipersoalkan warga.

‘’Untuk soal Pelabuhan memang tupoksinya Perhubungan dan DLHK. Tetapi kami yang berkaitan dengan penambangan batu baranya. Sehingga rencananya minggu ini akan dilakukan pengecekan ke lapangan,’’ demikian Ahyan.(che)

Baca Juga ...

Kagum dan Ingin Kembali ke Bengkulu – City Tour PWI

BENGKULU – Peserta Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) banyak yang mengaku kagum ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *