Sabtu , 23 September 2017
Home / METROPOLIS / Raperda Rokok Atur Sanksi Kurungan dan Denda

Raperda Rokok Atur Sanksi Kurungan dan Denda

BENGKULU – Banyak yang menarik dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang diusulkan Pemerintah Provinsi Bengkulu tapi kandas di tangan DPRD Provinsi. Diantaranya ketentuan yang mengatur sanksi kurungan maupun denda.

Sanksinya bervariasi. Seperti bagi perokok aktif  yang merokok di kawasan yang sudah ditentukan dan dilarang bisa dikenakan denda Rp 1 juta atau kurungan tiga hari.  Begitu juga dengan Raperda HIV/AIDS, sanksinya juga memberatkan masyarakat. Seperti tempat –tempat usaha yang dinilai bisa menjadi sumber penularan penyakit mematikan itu juga akan dikenakan sanksi. Bahkan untuk yang melakukan hubungan seks diwajibkan menggunakan alat kontrasepsi terutama yang diluar hubungan suami istri. Kemudian syarat untuk mendapatkan alat kontra sepsi juga ditentukan khusus yang sudah menikah.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu H. Herwan Antony, SKM, M.Kes, M.Si mengakui pihaknya akan tetap berupaya mengajukan kedua Raperda tersebut. Namun akan diperbaiki sesuai rekomendasi DPRDD Provinsi. Sebab kedua Raperda itu penting menginggat masih banyak kabupaten/kota yang belum memiliki. Disisi lain pihaknya tujuannya sebagai regulasi dan efektivitas pemberlakuannya.

‘’Harapan kita DPRD dapat pikir-pikir untuk membatalkannya. Karena masih ada daerah yang belum mengatur kedua Perda itu. Kalaupun yang sudah ada, mereka belum memberlakukannya. Sehingga kami juga akan meminta yang sudah ada Perda dan turunannya seperti Perwal dan Perbup dapat segera memberlakukan secara efektif,’’ jelasnya.

725 Kasus HIV/AID

Disisi lain Herwan juga mengakui bahwa raperda itu juga untuk menekan angka kasus penderita HIV/AIDS di Bengkulu. Sebab saat ini sudah 725 orang terkena penyakit ini. Bahkan terbanyak di Kota Bengkulu mencapai 538 orang, Rejang Lebong 82 orang, dan Seluma 19 orang , Mukomuko 23 orang dan Bengkulu Utara 18 orang serta di Bengkulu Selatan 17 orang. Kemudian di Kaur sebanyak 8 orang dan Kepahiang 7 orang, Benteng 6 orang serta Lebong 7 orang.

Para penderita itu sebanyak 34 dari kalangan swasta, ibu rumah tangga 17 kasus dan wanita PSK 7 kasus dan oknum aparat 3 kasus, petani 6 kasus, buruh 2 kasus, dan dosen juga ada 1 kasus. Termasuk mahasiswa 1 kasus,  serta lain-lainnya 42 kasus.

‘’Jadi harapan kita seperti usaha tempat salon, potong rambut, serta apotek dan warung-warung tidak sembarangan lagi menjual alat kontrasepsi itu. Lalu juga yang bisa menularkan virus itu juga harus diawasi terus. Jika mereka melanggar ada sanksi administrasi dan pidananya hingga denda. Kita ingin angka kasus HIV/AID di Bengkulu turun,’’ bebernya.

Sementara Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Parial, SH menegaskan bahwa pihaknya akan kembali membahas kedua Raperda itu jika memang sangat dibutuhkan masyarakat. Tentunya pihaknya berharap Pemprov dapat memperluas cakupan isi dari raperda tersebut. Artinya tidak hanya untuk khusus HIV/AID tetapi seluruh penyakit.

‘’Memang Kemenkes tidak melarang, tapi disarankan cakupangnya diperluas. Begitu juga Kemendagri juga diharapkan jika memang akan menyetujui, tentu kita juga akan mendukung. Pastinya kita tidak ingin perda yang sudah disahkan tidak ada manfaatnya atau mandul,’’ pungkasnya.(che)

Baca Juga ...

TPP Tidak Mungkin Ditiadakan – Riduan: Aset dan TPP Beda Konteknya

BENGKULU – Polemik DPRD Kota Bengkulu meminta evaluasi terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) lantaran ada ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *