Home / METROPOLIS / Terancam Copot Jabatan

Terancam Copot Jabatan

BENGKULU – Ini peringatan bagi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemda Provinsi Bengkulu. Apa itu? Bagi OPD yang serapan anggarannya dalam merealisasikan APBD 2017 masih minim, maka jabatan kepala OPD “dipertaruhkan”.

Bisa-bisa jabatan dicopot. ‘’Risiko bagi Kepala OPD yang serapan anggaranya minim sesuai dengan kontrak kerja dengan Gubernur itu dicopot dari jabatannya. Sebab salah satu indikator dalam evaluasi dan yang tertuang dalam kontrak itu melakukan serapan atau kinerja menjalankan program,’’ terang Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Taufiq Adun, SE, MM

Taufiq mengakui masih rendahnya serapan anggaran tahun 2017 ini. Bahkan serapan hingga April ini baru 11,52 persen dari target 20 persen. Untuk itu pihaknya meminta agar sebanyak 141 paket proyek senilai Rp 154 miliar tersebut dapat segera direalisasikan pelelangannya. Kemudian itu dari 87 paket yang sudah masuk ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) dapat segera semuanya diselesaikan.

Dikatakan Taufiq, bahwa pihaknya sudah melakukan rapat mengenai evaluasi serapan anggaran yang masih minim. Untuk itu sudah ditetapkan batas waktu Juni paling lambat proses lelang dilakukan. Bahkan untuk paket yang sudah dilelang itu harus segera direalisasikan pada April ini. Terutama untuk paket proyek fisik yang memang bersentuhan dengan masyarakat dan menjadi program prioritas Gubernur dalam pengentasan kemiskinan dan ketertinggalan.

‘’Kita berharap seluruh OPD dapat mengebut realisasi anggaran yang sudah disahkan dan disetujui DPRD. Sehingga pelaksanaan dan penyelesaian program sesuai harapan dan jadwal yang sudah ditentukan. Sebab realisasi anggaran tahun ini diharapkan 95 persen. Hambatan sekarang karena banyak yang faktor SDM serta perencananya belum siap,’’ jelas Taufiq yang juga Plt Kepala Bappeda ini.

Lanjut Taufiq, percepatan penggunaan anggaran juga tidak lain jangan sampai besarnya silva dalam pembahasan APBD Perubahan 2017 mendatang. Mengingat saat ini proses pembahasan APBD-Perubahan masih menunggu selesainya proses audit BPK terhadap pengelolaan keuangan.

‘’Intinya sesuai kesepakatan bagi OPD yang ada kegiatan atau anggaran yang tidak bisa direalisasikan, maka cepat dilaporkan agar bisa dialihkan ke program lainnya dalam APBD Perubahan nantinya.  Sebab sayang jika anggaran yang ada di kas daerah tidak direalisasikan. Disisi lain Gubernur sangat berharap anggaran dapat direalisasikan untuk kepentingan masyarakat di Bengkulu,’’ paparnya.

Terpisah Kepala BKD Provinsi Bengkulu Drs. Ari Narsa JS mengakui kalau kinerja setiap OPD terus dievaluasi. Termasuk dalam penyerapan anggaran. Jika ada OPD yang serapannya minim, artinya kinerja kepala OPD-nya akan dievaluasi. Sesuai kontrak kerja yang tidak tercapai, mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya.

‘’Evaluasi akan dilakukan setiap triwulan. Untuk triwulan ke II ini Juni mendatang akan dievaluasi. Bagi yang kinerjanya kurang dan banyak anggaran tidak direalisasikan akan diganti,’’ pungkasnya.(che)

Baca Juga ...

Bonus PNS Pemprov Dibayar Juli Disiapkan Rp 96 M

BENGKULU – Ini kabar gembira bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga honorer di lingkungan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *