Sabtu , 23 September 2017
Home / METROPOLIS / Proyek di Dinas PUPR – Terancam Banyak Putus Kontrak

Proyek di Dinas PUPR – Terancam Banyak Putus Kontrak

BENGKULU – Selain gagal lelang, paket proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Bengkulu tahun 2017 yang bersumber dari APBD dan APBN terancam banyak putus kontrak. Proyek gagal lelang diprediksi mencapai 4-6 paket. Sedangkan untuk yang terancam putus kontrak bisa mencapai ratusan paket.

Informasi yang dihimpun RB, dari 260 paket yang ada di Dinas PUPR itu baru 4 paket yang sudah mulai bergerak. Sisanya tertunda lantaran uang muka tidak cairkan.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Helmi Paman, S.Sos menyayangkan pencairan uang muka bagi para rekanan pelaksana proyek tahun 2017 di Dinas PUPR terkesan dipersulit. Untuk itu, tidak dicairkannya uang muka tak ubahnya melanggar Keputusan Presiden (Kepres) RI Nomor 80 tahun 2003 tentang  Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.

‘’Uang muka itu kan haknya para rekanan kalau sudah teken kontrak. Tidak ada alasan Pemprov melalui Dinas PUPR serta Badan Pengelola Keuangan Daerah tidak memprosesnya. Bagaimana mereka mau bekerja jika anggaran ditahan,’’ ujar politisi PDI Pejuangan ini kepada RB kemarin.

Dikatakan Helmi, pihaknya berkeyakinan akan banyak paket proyek yang akhirnya putus kontrak. Mengingat selain memang waktunya sudah tidak memungkinkan, ditambah lagi ada dipersulit pencairan uang muka.  Sesuai aturan kontraktor jika dana paket proyek di bawah Rp 1 miliar itu uang mukanya 30 persen. Sedangkan yang anggaran di atas Rp 1 miliar hanya 20 persen.

‘’Soal jaminan tidak harus pencairan uang muka ditahan. Sebab mereka juga baru mau bekerja. Jika takut hasil pekerjaanya tidak memuaskan atau bermasalah, bisa ditahan sewaktu proses pencairan 100 persennya. Bukan menahan anggaran diawal. Bisa jadi uang muka itu dijadikan modal awal mereka bergerak mengejar pelaksanaan proyek selesai,’’ jelas Helmi.

Lanjut Helmi, pihaknya mencuigai masih adanya permainan yang tidak sehat dalam proses pelaksanaan proyek. Sehingga banyak yang tidak bergerak. Walaupun sudah lelang atau sudah teken kontrak. Harusnya walaupun pascaOTT istri dan Gubernur Bengkulu serta dua pengusaha terkait fee proyek, tidak harus ditakuti. Jika memang OPD dapat menjalankan anggaran sesuai aturan.

‘’Kini kalau alasan mereka harus berhati-hati, apa yang ditakutkan. Tidak ada salahnya mereka meminta uang muka untuk melaksanakan proyek. Bagaimana mereka mau bekerja kalau uang muka tidak ada. Soal jaminan itu tidak harus dari pihak bank. Pastinya tinggal pengawasan yang ketat serta berjalan sesuai rellnya,’’ bebernya.

Sementara Pelaksana tugas (Plt) Kadis PUPR Provinsi Bengkulu Oktaviano, ST mengakui akan ada proyek yang tidak terlaksana pada tahun 2017 ini. Selain waktu tidak memungkinkan, juga anggarannya cukup besar. Sehingga pihaknya akan berusaha untuk diajukan perubahan di kegiatan lain dengan memecah proyek yang dananya sekala besar tersebut.

‘’Soal uang muka proyek itu sudah tinggal di Badan Pengelola Keuangan Daerah. Bagi kami mereka yang sudah mencairkan uang muka dan masih memiliki tunggakan temuan BPK, harus segera dilunasi. Kontraktor juga harusnya tidak harus menunggu uang muka dalam pelaksanaan proyek. Jika memiliki modal, setelah teken kontrak bisa dilakukan,’’ pungkasnya.(che)

Baca Juga ...

TPP Tidak Mungkin Ditiadakan – Riduan: Aset dan TPP Beda Konteknya

BENGKULU – Polemik DPRD Kota Bengkulu meminta evaluasi terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) lantaran ada ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *