Senin , 20 November 2017
Home / METROPOLIS / Kadis Dikbud Prov: Guru Tak Boleh Tambah Libur

Kadis Dikbud Prov: Guru Tak Boleh Tambah Libur

BENGKULU – Ini perhatian bagi seluruh guru baik tingkat SD, SMP, SMA/SMK sederajat di Provinsi Bengkulu. Apa itu? Hari ini merupakan hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru 2017/2018. Untuk itu jika ada guru yang menambuh libur pasca libur panjang maka akan dikenakan sanksi.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Drs. Ade Erlangga, M.Si mengingatkan agar tidak ada guru PNS yang menambah libur. Termasuk guru honorer yang sudah digaji melalui APBD.  Terutama tingkat SMA./SMK di 10 Kabupaten/kota. Termasuk juga guru SD dan SMP yang sudah kewenangan Kabupaten/kota.

‘’Seluruh sekolah diminta untuk mendata absen gurunya di hari perdana. Termasuk siswa juga harus diabsen. Jika ada yang menambah libur tanpa keterangan, maka akan diberikan sanksi sesuai aturan. Yakni PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS,’’ ujar Ade kepada RB kemarin.

Menurut Ade, pihaknya akan memantau kegiatan belajar mengajar di hari pertama masuk di tahun ajaran baru ini. Pihaknya juuga bergarap tidak ada lagi siswa yang tidak diterima masuk sekolah. Walaupun proses pemberlakuan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi.

‘’Di tahun ajaran baru serta perdana masuk sekolah ini harus diawali dengan semangat baru. Tentunya untuk meningkatkan prestasi pendidikan di Bengkulu. Pemerintah akan terus meningkatkan fasilitas dalam rangka mewujudkan pelayanan di bidang pendidikan di Bengkulu,’’ bebernya.

Terpisah Plt Gubernur Bengkulu Dr. H. Rohidin Mersyah, MMA menegaskan akan memberikan tindakan sanksi bagi guru yang nembah libur. Sebab libur ponjang sudah lebih dari cukup untuk berlibur.  Untuk itu harus seluruh guru dan siswa masuk kembali. Kemudian di hari perdana harus lebih awal.  Terutama dalam menyambut siswa baru.

‘’Saya minta seluruh jajaran Disdikbud se Provinsi Bengkulu melakukan pemantauan di hari pertama masuk sekolah. Pastikan tidak ada anak yang tidak masuk sekolah apalagi sampai putus sekolah lantaran tidak diterima dengan sistem zonasi. Semuanya wajib diterima. Selain itu tunjukan bagwa kita bisa memberikan pelayanan ke masyarakat dengan baik,’’ ujar Rohidin.

Diakui Rohidin, ke depan ini, pihaknya akan berupaya terus meningkatkan fasilitas dibidang pendidikan. Termasuk mendirikan sekolah baik tingkat SD, SMP dan SMA/SMK. Tujuannya tidak lain untuk memberikan pelayanan atau akses bagi masyarakat dalam menyekolahkan anaknya.

‘’Ke depan ini,  sekolah tingkat SD akan ada setiap desa. Kemudian tingkat SMP minimal 2-3 desa satu sekolah. Sedangkan tingkat SMA//SMK itu setiap kecamatan satu sekolah,’’ pungkasnya.(che)

Baca Juga ...

Kagum dan Ingin Kembali ke Bengkulu – City Tour PWI

BENGKULU – Peserta Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) banyak yang mengaku kagum ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *