Sabtu , 23 September 2017
Home / METROPOLIS / Pejabat Tolak Angkat Kaki – Dari Mess Rumdin Gub

Pejabat Tolak Angkat Kaki – Dari Mess Rumdin Gub

Walaupun menuai kritikan, sejumlah pejabat yang tinggal di mess Rumah Dinas Gubernur Bengkulu menolak untuk angkat kaki atau pindah. Mereka meminta agar disiapkan fasilitas rumah dinas. Serta diklaim, penggunaan aset pemerintah tersebut dinilai tidak menyalahi aturan. Berikut Laporan Khusus (Lapsus) minggu ini.

PENGGUNAAN aset Pemerintah Provinsi Bengkulu berupa mess di Rumah Dinas Gubernur Bengkulu belakangan ini semakin menuai sorotan. Sejak beberapa bulan terakhir ini, informasi yang diperoeh RB mess yang harusnya diperuntukan untuk tamu khusus Gubernur, sudah menjadi ‘’rumah pribadi’’ para oknum pejabat di lingkungan Pemda Provinsi Bengkulu.

Dari 12 kamar yang tersedia yang dilengkapi dengan fasilitas mewah tersebut semuanya terisi. Artinya ada 12 pejabat Pemprov yang tinggal disana. Sumber RB menyebut, mereka merupakan pejabat eselon II atau kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan pejabat eselon III di lingkungan Pemprov. Diantaranya menjabat pelaksana tugas (Plt).

Kepindahan para pejabat Pemprov ke mess Rumdin Gubernur ini, tak lama berselang setelah Dr. H. Rohidin Mersyah, MMA dilantik menjadi Gubernur Bengkulu. Kepala Inspektorat Provinsi Bengkulu Massa Siahaan, mengakui bahwa dirinya ikut tinggal di mess tersebut.

Akan tetapi tempat itu kata dia merupakan kamar transit atau tempat istirahat sementara pejabat. Sehingga semuanya bisa menggunakan. Sedangkan untuk tamu-tamu gubernur atau wakil gubernur selama ini sudah tidak mau lagi tinggal di mess tersebut. Sebab mereka mulai dari perjalanan dinasnya fasilitas dilengkapi untuk tidur di hotel.

‘’Itu kan kamar transit, tidak ada yang dilanggar dalam penggunaan aset itu. Dari pada kosong dan tidak terawat kan mubazir. Sedangkan kami sendiri tidak disediakan rumah dinas. Dulu memang benar kamar atau mess itu dijadikan tempat kalau ada tamu gubernur dan wakil gubernur menginap. Tapi sekarang sudah cangih sudah ada hotel. Mereka tidak mau tinggal di mess lagi,’’ ujar Massa Siahaan kepada RB kemarin.

Dikatakan Massa, jika mengontrak tentu akan merugikan uang negara.  Disisi lain mess tersebut selama ini tidak terawat.  Untuk itu tidak harus dipersoalkan. Apalagi pemanfaatannya sudah jelas dan memang merupakan transset pejabat. Pihaknya selama ini ingin sekali pindah atau menempati rumah dinas. Tetapi tidak ada fasilitas sama sekali.

‘’Kalau menyewa kan butuh biaya dan akan merugikan negara sendiri. Lebih baik kita manfaatkan aset yang tidak digunakan atau pakai. Selain tidak menjadi mubazir bisa dirawat dengan baik,’’ terang Massa.

Sementara Koordinator Pusat Kajian Anti Korupsi (Puskaki) Bengkulu, Melyansori menilai pengunaan mess di rumah dinas Gubernur tersebut benar-benar menyalahi aturan. Mestinya pejabat yang memiliki jabatan di jajaran pemprov tetapi tidak memiliki rumah di Bengkulu harus menyewa. Bukan menempati mess yang bukan peruntukannya.

‘’Mereka itu kan masih pejabat eselon III dan II. Harusnya mereka sadar yang disiapkan rumdin itu pejabat yang memang sudah eselon I atau pimpinan instansi vertikal. Sebebarnya mereka malu, mahasiswa saja mampu menyewa rumah. Tetapi mereka yang sudah menjadi pejabat tidak mampu,’’ bebernya.

Lanjut Meliyansori, akibat penggunaan aset itu, secara otomatis ada uang daerah yang digunakan. Mulai dari fasilitas air, listrik serta fasilitas lainnya. Karena tidak mungkin mereka yang sudah tinggal di mess itu akan membayar sewa.  Untuk itu selain harus pindah, mereka juga harus mengembalikan anggaran yang sudah mereka gunakan selama tinggal di mess tersebut.

‘’Selama ini Pemprov berkoar-koar untuk menyelamatkan aset dan tidak disahgunakan. Tetapi kenyataanya pejabat sendiri yang menyalahgunakan. Untuk itu Satpol PP harus bertindak dengan mengosongkan mess tersebut dan mengembalikan ke peruntukannya,’’ demikian Meliyansori.(che)

Baca Juga ...

TPP Tidak Mungkin Ditiadakan – Riduan: Aset dan TPP Beda Konteknya

BENGKULU – Polemik DPRD Kota Bengkulu meminta evaluasi terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) lantaran ada ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *