Home / METROPOLIS / RM Ingin Check Up, KPK Belum Izinkan

RM Ingin Check Up, KPK Belum Izinkan

BENGKULU – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya melakukan perpanjangan penahanan terhadap Gubernur Bengkulu nonaktif Dr. H. Ridwan Mukti, MH serta istri berikut dua pengusaha Rico Dian Sari dan Jhoni Wijaya yang tersandung operasi tangkap tangan (OTT) dugaan suap fee proyek jelang lebaran lalu.

Perpanjangan penahanan dilakukan hingga 40 hari ke depan karena 21 hari penahanan pertama proses pemberkasan belum tuntas. Sehingga RM masih menjalani penahanan di Rutan Cabang KPK di Guntur serta istrinya Lili Martiani Maddari ditahan di rutan C1 KPK. Lalu untuk Jhoni Wijaya  selaku Direktur PT Statika Mitra Sarana ditahan di Rutan Sipinang. Termasuk Rico Cian Sari sekaligus Bendahara DPRD Golkar Provinsi Bengkulu masih mendekam di Rutan Polres Jakarta Pusat.

Penasehat Hukum RM, Maqdir Ismail, mengakui perpanjangan penahanan terhadap RM berikut istrinya. Pasalnya masa penahanan tahap pertama sudah berakhir. Dimana klinenya ditahan sejak 21 Juni lalu. Kemudian dilakukan penambahan penahanan lagi hingga 40 hari ke depan.

‘’Ya surat perpanjangan penahan sudah ada. Sekarang sudah mulai menjalani penahanan tahap II,’’ ujar Maqdir melalui via handphone kepada RB kemarin.

Dikatakan Maqdir, pihaknya sudah mengajukan surat permohonan pemeriksaan kesehatan kliennya. Sebab walaupun kondisi dari luar dalam keadaan sehat, tetapi RM yang pasca mengalami kecelakaan dan operasi tulang rusuk harus kembali dilakukan pemeriksaan. Usulan juga disampaikan untuk diperiksa di RS Mitra Kemayoran.

‘’Beliau (RM,red) kan belum lama selesai dioperasi tulang karena kecelakaan tunggal. Sehingga perlu dicek lagi kondisi kesehatan di bagian dalam tubuhnya,’’ jelasnya.

Dikatakan Maqdir, saat ini usulan pemeriksaan kesehatan belum mendapatkan persetujuan dari penyidik KPK. Sehingga pihaknya masih akan menunggu. Selain itu tetap berharap kondisi kesehatan kleinya tetap baik. Baik itu dalam menjalani pemeriksaan di KPK, serta menjalani penahanan.

‘’Kami masih berharap diberikan izin untuk diperiksa kesehatannya dulu,’’ beber pengacara kondang jebolan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ini dengan ramah.

Datangi KPK

Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Bengkulu menginginkan Gubernur Bengkulu definitif. Bahkan pasca ditetapkan dan ditahannya Dr. Ridwan Mukti, MH sebagai Gubernur Bengkulu Nonaktif, DPRD mulai gencar mendesak agar Menteri Dalam Negeri memberhentikan secara permanen.

Selain sudah adanya statement Ridwan Mukti yang mengundurkan diri dari Gubernur Bengkulu sekaligus Ketua DPD Partai Golkar, juga karena sudah dinonaktifkan Mendagri. Setelah mendatangi Kementerian Dalam Negeri, anggota DPRD Provinsi Bengkulu mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu Drs. Khairul Anwar, MBA mengakui bahwa pihaknya mendatangi KPK bukan untuk membesuk Gubernur nonaktif. Tetapi berkonsultasi berkaitan dengan kejelasan statusnya di KPK. Terutama status yang berkaitan dengan syarat pemberhentian secara permanen dari Gubernur jika terkait kasus operasi tangkap tangan (OTT).

‘’Jadi kami tadi (kemarin, red) ke KPK mempertanyakan sejauh mana kejelasan status beliau (RM,red) di KPK. Sebab hasil konsultasi kami ke Kemendagri, mereka belum bisa berbuat banyak, karena KPK belum ada mengirimkan surat resmi berkaitan status Gubernur nonaktif tersebut,’’ ujar Khairul kepada RB kemarin melalui via handphone.

Lanjut Khairul, ternyata dari hasil konsultasi, KPK sudah melayangkan surat resmi ke Kemendagri menyatakan bahwa RM sudah ditetapkan tersangka sekaligus menjadi tahanan KPK. Untuk itu hasil dari KPK itu akan dikonsultasikan kembali ke Kemendagri.

‘’Kemendagri menyatakan bahwa syarat pemberhentian itu kalau ada surat resmi dari KPK. Mengenai statusnya sebagai tersangka dan ditahan. Sebab dalam pemberhentian Kepala Daerah itu ada tiga kretria. Meninggal dunia,  mengundurkan diri atau diberhentikan. Sekarang apakah sudah adanya surat KPK itu harus menunggu surat pengunduran dirinya lagi agar bisa diberhentikan dan dilantiknya Gubernur definitif,’’ jelas Khairul.

Diakui Khairul walaupun pihaknya sudah ke KPK, tetapi tidak bisa membesuk RM. Sebab proses membesuk harus melalui kuasa hukumnya. Selain itu terlebih dahulu harus didaftarkan jauh-jauh hari.

‘’Kami belum ada yang membesuknya. Sebab prosesnya panjang dan tidak bisa membesuk begitu saja. Mengingat prosesnya sangat ketat tanpa melalui kuasa hukumnya sulit bisa bertemu,’’ demikian Khairul.(che)

Baca Juga ...

UMP Tahun Depan Minimal Rp 1,8 Juta

BENGKULU – Tingginya kebutuhan hidup layak di Bengkulu berdampak terhadap banyaknya tuntutan untuk kenaikan upah ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *