Selasa , 12 Desember 2017
Home / METROPOLIS / Dana Kompensasi Terindikasi Pungli

Dana Kompensasi Terindikasi Pungli

BENGKULU – Lantaran tidak memiliki payung hukum, akhirnya rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu untuk menarik kompensasi penggunaan jalan kepada seluruh perusahaan batu bara terpaksa distop. Pasalnya, setoran kompensasi yang sudah dijalankan melalui Asosiasi Pertambangan Baru Bara (APBB) Bengkulu itu, dinilai sudah masuk kategori indikasi pungutan liar (pungli).

Penyetopan penarikan kompensasi tersebut disampaikan dalam pertemuan seluruh perusahaan batu bara yang diwakili pengurus APBB. Pertemuan melibatkan Dinas ESDM, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Biro Hukum, Inspektorat serta Koordinator Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang digelar di ruang kenanga Pemprov kemarin.(9/8).

Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, Ir. H. Ahyan Endu mengakui pihaknya masih mencari payung hukum terkait penarikan dana kompensasi itu. Selama belum ada dasar hukum, maka pihaknya meminta agar penarikan setoran kompensasi yang dilakukan  oleh APBB kepada seluruh perusahaan dihentikan. Akan tetapi, untuk dana yang sudah terlanjut terkumpul sebesar Rp 3,5 miliar, diserahkan sepenuhnya ke APBB untuk mengelolanya.

“Tadi (kemarin, red) kita meminta agar penarikan setoran distop dulu jangan sampai masuk unsur pungli atau gratifikasi. Sehingga ke depan akan dicarikan regulasinya agar benar-benar niat baik perusahaan dalam rangka ikut membangun Bengkulu untuk memperbaiki jalan bisa terealisasi,” jelas  Ahyan kepada RB kemarin.

Sementara Kepala Biro Hukum Pemprov Bengkulu, Mukhlisin, SH, MH mengakui, tak ada satupun Undang-undang (UU) yang memperbolehkan menarik kompensasi tersebut. Sebab perusahaan batu bara wajib membangun jalan khusus. Sehingga ke depan akan dilakukan upaya revisi Perda Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Minerba. Yang mengatur tentang kapasitas angkutan, jalur angkutan serta kewajiban-kewajiban angkutan batu bara yang ada di Bengkulu.

“Intinya sekarang perusahaan harus bangun jalan khusus. Untuk itu sekarang setoran kompensasi itu harus dihentikan dulu. Sampai ada regulasi yang jelas agar tidak ada persoalan dikemudian harinya,” bebernya.

Terpisah, Ketua Kopsurgah Korupsi KPK, Adlinsyah Nasution menegaskan tidak ada istilah penarikan kompensasi jalan. Perusahaan yang ingin memberikan patisipasi untuk membangun daerah dapat dilakukan melalui dana CSR. Untuk itu proses pengumpulan setoran kompensasi yang dilakukan APBB dapat menyalahi aturan.

“Silahkan perusahaan ingin peduli dengan memperbaiki jalan. Tapi aturanya itu ada di dana CSR. Tidak ada istilah kompensasi penggunaan jalan. Kemudian perusahaan wajib membangun jalan khusus. Jangan sampai nantinya penarikan dan pengelolaan uang dari pihak lain tanpa ada regulasi akan berujung ke persoalan hukum,” jelasnya.

Disisi lain Ketua APBB Provinsi Bengkulu, Bebby Husy mengakui adanya perusahaan yang keberatan untuk memberikan kompensasi. Untuk itu pihaknya akan melakukan revisi terhadap pembentukan kepengurusan APBB di tiga wilayah, dan akan ditetapkan satu pengurusan ditingkat Provinsi.

“Kami APBB ingin berpatisipasi membangun dan memperbaiki jalan. Tapi memang ada perusahaan yang keberatan. Untuk itu kami hanya berharap tidak ada intervensi dari pihak manapun dalam pelaksanaanya. Soal kepengurusan APBB juga yang sebelumnya diminta Gubernur Bengkulu (Nonaktif, red) dibentuk tiga kepegurusan setiap wilayah akan dibatalkan. Sebab kita ingin kepengurusan APBB satu pintu,” jelasnya.(che)

Baca Juga ...

Bengkulu, Kota Peduli HAM

BENGKULU – Segudang prestasi kembali diraih oleh Pemerintah Kota (Pemkot) di era kepemimpinan Walikota, H. ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *