Home / BERITA UTAMA / KPK: Naikkan TPP Pemprov

KPK: Naikkan TPP Pemprov

ABDI NEGARA: Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Bengkulu mengikuti pengambilan sumpah dan janji ASN di Gedung Serba Guna Pemprov beberapa waktu lalu.

BENGKULU – Koordinator Supervisi Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Adlinsyah Nasution meminta agar Pemda Provinsi Bengkulu menaikan besaran tambahan penghasilan pegawai (TPP). Tujuannya agar PNS tidak ada lagi meminta fee atau hadiah dalam memberikan pelayanan. Baik dalam bentuk pelayanan  publik, maupun pengadaan barang dan jasa.

Dikatakan Coki panggilan akrabnya, bahwa selama ini belum maksimalnya kinerja PNS lantaran TPP masih rendah. Sehingga masih ada yang berusaha untuk melakukan pelanggaran seperti meminta-minta fee atau uang pelicin. Untuk itu Pemda harus menambah anggaran untuk TPP.  Mengingat selama ini pemberian honor-honor banyak yang tidak sesuai aturan.

Seperti diketahui, adapun TPP untuk PNS dari segi golongan  IV/e Rp 1.550.000, golongan III/d Rp 1.150.000, golongan III/c Rp 1.100.000, golongan III/b Rp 1.050.000, golongan III/a Rp 1.000.000, golongan I/d Rp 840.000. (Lengkapnya Lihat Grafis)

‘’Sekarang ini harusnya pembayaran TPP itu tidak boleh macet. Tujuannya agar PNS dapat meningkatkan kinerjanya. Kemudian untuk memotiviasi kinerja PNS nilai TPP memang harus besar. Sehingga tidak ada lagi cela PNS berusaha mencari tambahan dengan menerima fee atau uang pelicin,’’ ujar Coki kepada RB kemarin.

Lanjut Coki, meminta agar Plt Gubernur, Dr. drh. H. Rohidin Mersyah, MMA dapat menjalankan rekomendasi dari KPK agar dapat merealisasikan pembayaran TPP. Sebab tidak ada alasan untuk ditunda-tunda apalagi tidak sama sekali atau dikembalikan ke honor. Mengingat selama ini dengan pembayaran honor, banyak yang tidak jelas.

‘’Kini tinggal mau atau tidaknya Pemda Provinsi menjalankan. Soal TPP macet di dimana masalahnya. Kemudian masih banyaknya PNS yang hanya datang dan absen itu tugasnya Kepala OPD yang diberikan kewenangan untuk mengevaluasinya. Ini patut dipertanyakan jika TPP macet-macet terus. Dimana peran BKD dan Badan Pengelola Keuangan dan Bappedanya,’’ jelas Coki.

Sementara Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu H. Heru Susanto, SE, MM mengatakan bahwa pihaknya akan berusaha untuk menaikan TPP dengan cara merubah sistem penilaian. Yakni ke depan mulai 2018 akan dimulai sistem penilaian 60 persen kinerja dan 40 persen kehadiran. Sehingga yang ingin besar TPP harus banyak bekerja.

Kemudian persoalan masih lambanya pembayaran disebabkan juga karena masih adanya keterbatasan rekapitulasi data absensi elektronik. Selain itu laporan kinerja dari masing-masing OPD. Untuk itu ke depan tidak akan dilakukan berdasarkan OPD. Melainkan siapa yang PNS sudah siap menyampaikan laporan akan langsung dibayarkan.

‘’Sekarang ini TPP PNS banyak kecil karena banyak potong. Seperti banyak tidak hadir atau terlambat. Kebetulan penilaian masih 60 peren kehadiran dan kinerja hanya 40 persen. Sehingga 85 persen TPP PNS terkena potongan,’’ terangnya.(che)

Baca Juga ...

Helmi: Saya Tidak Punya Uang untuk Bertarung

BENGKULU –akhirnya angkat bicara soal informasi yang berkembang mengenai dirinya yang dikabarkan akan maju dalam ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *