Minggu , 20 Agustus 2017
Home / METROPOLIS / KPK “Selamatkan” Kontraktor Bermasalah – Pemprov Diminta Tak Main Lapor

KPK “Selamatkan” Kontraktor Bermasalah – Pemprov Diminta Tak Main Lapor

BENGKULU – Rencananya Pemprov Bengkulu menggugat dan melaporkan 20 rekanan atau kontraktor yang bermasalah ke penegak hukum, karena belum mengembalikan kerugian negara terhadap pekerjaan tahun 2016 lalu, nampaknya bakal tak kesampaian. Penyebabnya, Tim Koordinator Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi KPK, meminta agar Pemprov Bengkulu tidak langsung main lapor.

Koordinator Korsupgah Korupsi KPK, Adlinsyah Nasution meminta Pemprov tidak langsung melaporkan dan menyerahkan rekanan yang memiliki kewajiban mengembalikan kerugian negara ke aparat baik itu ke kepolisian dan Kejaksaan. Sebab harus dilakukan usaha penagihan lebih dulu semaksimal mungkin. Selain itu penagihan dilakukan dengan melibatkan inspektorat.

Sehingga diberikan peluang atau waktu bagi rekanan agar menyelesaikannya. Akan tetapi kerugian negara itu tetap dan wajib harus diselesaikan serta dikembalikan.  “Besok (hari ini, red) saya akan sampaikan kepada seluruh rekanan yang bermasalah atau ada temuan BPK itu agar mereka segera mengembalikan. Kemudian saya akan minta agar Pemprov memanfaatkan Inspektorat untuk melakukan penagihan langsung,” jelas Coki panggilan akrabnya kepada RB kemarin.

Diungkapkan Coki, dirinya juga akan meminta agar rekanan ke depan tidak lagi memberikan fee proyek. Baik dalam mendapatkan proses lelang, pencairan, kontrak, serta penyelesaian proyek. Melainkan kontraktor diminta agar mengikuti proses lelang dengan transparan. Kemudian kontraktor tidak diperkenankan lagi melakukan pengurangan volume serta mencari keuntungan sudah melebihi batas.

“Keuntungan kontraktor itu sudah diatur 10-15 persen. Tapi tidak boleh lebih dari itu apalagi sampai mengurangi volume. Atau melakukan mark up serta menetapkan harga perhitungan sementara yang terlalu besar atau tidak masuk akal,” jelasnya.

Kemudian lanjut Coki, untuk lima paket proyek yang terkait OTT sebesar Rp 126 miliar juga diharapkan akan bisa dilanjutkan. Termasuk yang proyek di Enggano menggunakan dana DAK sebesar Rp 42 miliar agar dapat diselesaikan tahun ini. Hanya saja kepastiannya masih menunggu keputusan pimpinan KPK.

“Untuk proyek yang tertunda karena terkait OTT dan diproses hukum mudah-mudahan bisa lanjut. Sebab Pemprov sudah melayangkan surat ke KPK begitu juga ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu,” bebernya.

Sementara itu, Plt. Kadis PUPR Oktaviano, ST, M.Si membenarkan pihaknya akan mengumpulkan rekanan atau kontraktor. Kemudian akan melakukan penagihan kerugian negara senilai Rp 1,5 miliar lagi. Selain itu juga akan kembali melayangkan surat agar rekanan yang masih ada tunggakan untuk menyelesaikan. “Kita akan upayakan lagi untuk menagihnya. Kemudian jika tidak juga tentu akan kita limpahkan ke penegak hukum,” bebernya.

Diakui Okta saat ini sudah ada yang berusaha melunasi dan mengangsur. Tetapi ia berharap dalam waktu singkat ini dapat diselesaikan tuntas. Sehingga ke depan proses peningkatan dan pengawasan akan lebih dilakukan maksimal. “Ke depan ini kita akan awasi betul pekerjaan para kontraktor. Sehingga jangan sampai ada yang bermasalah lagi,” bebernya.(che)

Baca Juga ...

Panjat Pinang Massal Pecahkan Rekor MURI

BENGKULU – Bengkulu akan mencetak rekor baru Museum Rekor Indonesia (MURI). Besok (20/8), Pemprov Bengkulu ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *