Home / BERITA UTAMA / KPK Mau Miskinkan RM – Bidik Penyelewengan Dana Desa

KPK Mau Miskinkan RM – Bidik Penyelewengan Dana Desa

TURUN KE BENGKULU: Komisioner KPK, Basaria Panjaitan menyaksikan para kepala daerah di Bengkulu menandatangani nota kesepahaman siap memberantas korupsi di Gedung Serba Guna Pemprov, kemarin.

BENGKULU – Ini harus menjadi pelajaran bagi seluruh penyelenggara negara untuk tidak coba-coba melakukan tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang bisa memiskinkan seluruh pelaku koruptor.

Termasuk Gubernur Bengkulu (Nonaktif) Dr. H. Ridwan Mukti, bersama istrinya Lily Martiani Maddari, dan dua pengusahan Rico Dian Sari dan Jhoni Wijaya. Bahkan mereka juga akan dijerat dengan undang-undang tentang korporasi.

‘’Sekarang ini untuk kasus yang melibatkan gubernur Bengkulu (nonaktif) RM dan istrinya serta dua pengusaha sedang tahap perampungan berkas perkaranya. Kemudian tidak lama lagi akan dilimpahkan ke jaksa penutut umum. Sebab kami juga tidak ingin berlarut-larut untuk menunda penyelesaian proses hukum. Apalagi menyangkut penyelenggara negara harus cepat ada kepastian hukumnya,’’ ujar Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, SH, MH di Gedung Serba Guna Pemprov, kemarin.

Basaria menjelaskan, selain dijerat tindak pidana tipikor, KPK juga menjerat dengan Undang-Undang No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU), serta Perma No 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Dikatakannya, selain dijerat dengan UU Tipikor, keempat tersangka tersebut dijerat pasal TPPU, serta Korporasi. Sehingga semua harta kekayaannya yang didapati dari hasil korupsi akan disita. Untuk itu jangan sampai ada yang melakukan dan baru menyelesal setelah berada di KPK. Apalagi sampai terkena OTT penyesalan tidak akan ada gunanya. Selain jabatan akan habis, harga diri juga habis, keluarga akan malu. Bahkan teman-teman tidak akan ada yang mau mendekat lagi.

‘’Kami memberlakukan UU TPPU dan Korporasi itu karena selama ini para pelaku koruptor yang serakah itu mereka setelah keluar kembali bisa menikmati hasil korupsinya. Kemudian mereka sedih kalau harta  diambil atau dihabisi,’’ jelasnya.

Lanjutnya, bahwa pihaknya juga menerapkan Perma Nomor 13 tahun 2016 tersebut juga untuk menjerat perusahaan yang ikut menikmati hasil korupsi. Untuk itu pihaknya meminta agar mulai dari bupati, gubernur, walikota agar dapat menjadi panutan atau tauladan bagi masyarakat.

‘’Jadi saya ingatkan cukuplah kasus yang terakhir menjerat gubernur nonaktif yang terakhir. Jangan sampai terjadi lagi,’’ bebernya.

Ditambahkan Basaria, untuk pengembangan kasus OTT Gubernur Bengkulu (Nonaktif) tinggal melakukan penyelesaian pemeriksaan saksi-saksi. Dari hasil pemeriksaan belum ada penambangan tersangka baru. Pihaknya berharap kasus yang terjadi di Bengkulu merupakan yang terakhir.

‘’Intinya kami akan percepat penyidikan, karena cukup banyak kasus OTT lainnya yang juga membutuhkan penyidikan. Sedangkan penyidik terbatas. Untuk itu dalam waktu dekat segera dilimpahkan agar cepat diproses di persidangan,’’ ujarnya.

Di bagian lain, KPK sudah menerima laporan dugaan penyelewengan dana desa yang ada di Provinsi Bengkulu. Bahkan sedikitnya sudah ada delapan laporan yang sedang dilakukan proses penyelidikan KPK. Adanya laporan tersebut diakui Basaria Panjaitan.

Dikatakan Basaria, proses penggunaan dana desa harus benar-benar sesuai aturan karena sudah menjadi atensi khusus KPK. Sebab cukup banyak laporan mengenai adanya pungutan liar atau penyimpangan terhadap dana desa yang diperuntukan untuk kepentingan masyarakat di desa-desa. Bahkan belum lama ini KPK sudah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kasus yang sama yang berhubungan dengan dana desa.

Untuk itu pihaknya juga dari KPK akan bekerjasama dengan kepolisian yang ada di desa-desa agar dapat melakukan pendampingan serta pengawasan. Terutama mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawabannya. Tujuannya agar diketahui secara transparan kegunaan dana yang dialokasikan.

‘’Untuk dana desa di Bengkulu sudah ada laporan ke KPK sebanyak 8 kasus. Saat ini kami minta agar diselesaikan dulu secara baik-baik. Artinya kerugian negara itu harus dikembalikan. Jika tidak tentu kami dari KPK akan menurunkan tim untuk melakukan penindakan alias menangkapnya,’’ ujar Basaria.

Lanjut Basaria, masih diberikan peluang untuk menyelesaikan itu, karena ada pertimbangan khusus. Terutama berkaitan adanya penyimpangan yang nilainya tidak terlalu besar. Bahkan biaya proses penyidikannya jauh lebih besar dibandingkan kerugian negara yang diakibatkan.

‘’Intinya kami minta agar dana desa itu benar-benar disalurkan dan manfaatkan untuk kepentigan masyarakat. Jadi jangan ada Bupati yang memotong dana desa itu. Apalagi sampai dilakukan oleh Kepala Desa langsung,’’ jelasnya.

Diakui Basaria, pihaknya juga sudah memberikan sampel pembinaan terhadap 50 kepala desa dari Rejang Lebong. Tujuannya tidak lain agar penyerapan dana desa itu transparan. Baik itu perencanaanya, pelaksanaan serta pertanggungjawabannya. Sehingga tidak ada yang salah sasaran.

‘’Dana Desa di Bengkulu salah satu atensi dan sudah diperhitungkan untuk jangan sampai ada yang disimpangkan. Jika tidak ada perubahan 1-2 bulan ke depan maka secara terpaksa akan dilakukan penindakan,’’ jelasnya.

Sementara Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bengkulu Drs. H Ali Sadikin, M.Si mengatakan bahwa saat ini untuk total anggaran dana desa di Bengkulu mencapai Rp 1,03 triliun. Dimana dibagikan ke sebanyak 1.434 desa yang ada di 9 Kabupaten. Untuk tahun 2017 ini mayoritas per desa Rp 850 juta.

Bahkan serapan anggarannya sudah cukup tinggi. Tinggal beberapa desa lagi yang belum mencairkan lantaran masih ada kendala pertanggungjawaban di tahun sebelumnya.Pihaknya juga untuk mengantisipasi adanya penyimpangan sudah ada tim pendamping desa. Selain itu dana desa setiap akhir tahun dilakukan audit.

‘’Dana desa itu peruntukannya untuk infrastruktur di desa, Badan Usaha Milik Desa serta fasilitas umum lainnya. Termasuk olahraga. Jika ada kepala desa yang nakal maka tentu pihaknya menyerahkan ke penegak hukum.’’ pungkasnya.(che)

Baca Juga ...

Helmi: Saya Tidak Punya Uang untuk Bertarung

BENGKULU –akhirnya angkat bicara soal informasi yang berkembang mengenai dirinya yang dikabarkan akan maju dalam ...

Komentar
harianrakyatbengkulu.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

  1. Dana desa,telah berhasil membuat para pejabat desa merasa angkuh.seolah2 itu adalah proyek pribadi mreka.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *