Home / BERITA UTAMA / Pembuatan SK Tidak Libatkan Karo Hukum

Pembuatan SK Tidak Libatkan Karo Hukum

SAKSI: Mantan Gubernur Bengkulu H. Junaidi Hamsyah, S.Ag, M.Pd mendengar keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan SK Z17 dalam sidang di Pengadilan Tipikor, kemarin.

BENGKULU– Sidang ketiga perkara dugaan korupsi honor Dewan Pembina RSMY dengan terdakwa mantan Gubernur Bengkulu, H. Junaidi Hamsyah, S.Ag, M.Pd  kembali digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu, Kamis pagi (10/8) dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU).  Sebanyak 4 saksi yang sudah diambil keterangan dalam sidang ini, salah satunya mantan Karo Hukum, Iskandar ZO, Suparlan matan Kasubag Perundang-undangan, Radi Bintani mantan Plh Karo Hukum dan Harianto pihak yang menikmati honor RSMY pascaditerbitkan SK Z17.

Dalam sidang kemarin, Iskandar Zo mengaku tidak pernah paraf baik usulan maupun nota dinas SK Gubernur Bengkulu Nomor Z.17XXXVIII tahun 2011.  Pernyataan Iskandar ZO, cukup menarik dalam sidang ini. Karena dia mantan Karo Hukum di Pemerintah Provinsi Bengkulu, yang seharusnya tahu dengan pembuatan SK Z17 itu.

Dalam sidang, terungkap jika Iskandar ZO, tidak pernah terlibat sama sekali dalam pembuatan SK tersebut, dan tidak pernah membuat paraf ataupun tandatangan saat usulan SK turun hingga Nota Dinas SK dinaikkan.

“Saya tidak tahu pak Majelis Hakim. Makanismenya, usulan pembuatan SK Dewan Pembina dan Dewan pengawas itu masuknya ke Gubernur melalui Sekda, terus turun ke Asisten I, kemudian dilanjutkan lagi ke Karo Hukum, baru dari Karo Hukum masuk lagi ke Kasubag Perundang-undangan yang muaranya ke telaah Staf,” terang Iskandar Zo.

Kembali ke usulan SK tersebut, saat turunnya dia sama sekali tidak tahu dan sewaktu dinaikkan ke Gubernur, dia tidak tahu nota dinas. Kebetulan saat nota dinas dinaikkan ke Gubernur, dia sedang dinas luar, menghadiri sidang Agusrin (Gubernur saat itu,red) yang berlangsung di pengadilan Jakarta.

“Saya tidak tahu, kapan nota dinas itu ada. Karena yang vital dalam pembuatan SK Z17 adalah nota dinas. Saya benar-benar tidak pernah tandatangan nota dinas ataupun paraf. Kebetulan ketika saya sedang dinas luar, saat itu ada Pelaksana Harian Karo Hukum, Radi Bintani,” terang Iskandari Zo.

Ditambahkan Iskandar ZO, keterangan yang disampaikan kepada Majelis Hakim dalam sidang, murni fakta dan nyata. Keterangan itu pun sudah disampaikan dalam sidang 3 terdakwa yang sebelumnya. “Waktu sidang Zulman Zuhri CS, saya sudah memberikan keterangan yang sama. Sehingga saya pastikan, keterangan saya tidak akan berubah,” tutur Iskandar ZO.

Setelah Iskandar ZO memberikan keterangan, JPU menghadirkan Suparlan mantan Kasubag Perundang-undangan, Radi Bintani mantan Plh Karo Hukum dan HArianto untuk diperiksa dalam sidang. Tak kalah menarik, keterangan RAdi Bintani dan Suparlan mengejutkan Majelis Hakim.

Misalnya, keterangan Radi Bintani, yang menyatakan jika Iskandar Zo mengetahui soal usulan pembuatan SK Z17. Bahkan saat nota dinas SK Z17 dinaikkan, versi Radi Bintani, Iskandar ZO sedang di Bengkulu. Keterangan Radi ini sempat membuat majelis bingung dan mendapatkan keterangan simpang siur. “Pak Iskandar tahu saat nota dinas ini dinaikkan yang mulia,” tutur Radi.

Juga menarik perhatian pengunjung sidang, keterangan Suparlan, menyatakan dengan jujur, bahwa dia tidak pernah melakukan pengkajian ulang atas telaah staf. Termasuk pengkajian ulang dengan peraturan perundang-undangan. Suparlan nemberikan opini, jika surat itu dinyatakan sesuai peraturan perundangan-undangan. “Saya tidak melakukan pengkajian lagi Pak Hakim. Saya kira hasil telaah staf sudah benar” terang Suparlan.

Jawaban saksi Suparlan ini, membuat suasana ruang sidang sempat riuh. Karena pimpinan Majelis, Joner Manik, sempat marah dengan Suparlan, asal menjawab dalam sidang. “Selaku bawahan harusnya anda tidak menjawab begini. Pada saat itu terdakwa tidak paham karena bukan bidang dia melakukaan telaah dan membuat opini atau pengkajian. Inilah yang membuat masalah ini salah fatal. Karena pencocokan hasil telah staf dengan perundang-undangan tidak dilakukan, sehingga pemberian opini pada nota dinas yang menjadi dasar penandanganan Gubernur asal jadi, kemudian menjebak pimpinan,” imbuh Joner.

Ada 3 PH yang mendampingi UJH dalam menjalani proses persidangan tersebut yakni Rodiansyah Trista Putra, SH, MH, Firnandes Maurisya, SH, MH, Irvan Yudha Oktara, SH. Jelaskan Rodiansyah, pemeriksaan terhadap 4 saksi menjelaskan, jika kliennya benar-benar tidak tahu kesalahan fatal dalam SK Z17.

“Kalau kita lihat di fakta sidang, mantan Gubernur UJH menanggung beban atas ketidakmampuan bawahan untuk memahami, apakah produk hukum yang dikeluarkan telah sesuai baik dari segi prosedur, segi subtansi termasuk harmonisasi peraturan perundang-undangan. Kalau kasubag Perundangan-undangan teliti, saya yakin SKZ17 tidak akan ada, klien kami tidak akan terjebak,” demikian Rodiansyah.

Sidang perkara Korupsi yang menjerat UJH sebagai terdakwa akan dilanjutkan pada Senin Minggu depan. JPU akan menghadirkan 3 saksi lagi, pertama mantan Sekda, Hamsyir Lair, kedua saksi Edi Santoni dan ketiga Saksi Sapri Syafei, keduanya sedang menjalani sidang di Lapas Bentiring.

Mengingatkan kembali, jika produk SK Z17 merupakan dasar pembayaran honor tim pembina manajamen provinsi. Dimana berdasarkan SPJ dari bulan Maret 2011 s/d Desember 2011 jumlah uang yang dibayarkan untuk jasa insentif tim pembina managemen provinsi sebesar Rp 191,8 juta.

Sedangkan untuk pembayaran honor 2012, berdasarkan surat pertanggungjawaban sejak Januari 2012 hingga Juni 2012, jumlah uang yang dibayarkan untuk jasa intensif tim pembina managemen provinsi adalah sebesar Rp 177,8 juta. Sehingga total pembayaran honor tim pembina manajemen provinsi yang didasari SK Gubernur Nomor Z.17XXXVIII tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 mencapai Rp 369,6 juta, inilah total uang kerugian Negara dari SKZ17.(rif)

Baca Juga ...

TPG SMA/SMK Terancam Dirapel 6 Bulan

Tunjangan Profesi Guru (TPG) SMA/SMK se Provinsi Bengkulu molor lagi. Mestinya, untuk triwulan III dibayar ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *