Sabtu , 23 September 2017
Home / METROPOLIS / Deadline di Penghujung Tahun – Lima Proyek Terancam Gagal

Deadline di Penghujung Tahun – Lima Proyek Terancam Gagal

TERANCAM: Proyek lanjutan gedung fraksi dan komisi DPRD Kota senilai Rp 3,5 miliar terancam gagal pengerjaannya, lantaran memasuki bulan September ini belum ada tanda-tanda untuk dikerjakan.

BENGKULU – Tutup anggaran tahun 2017 tinggal hitungan empat bulan lagi. Namun masih ditemukan sejumlah proyek infrastuktur kota yang belum kunjung dikerjakan hingga kemarin (11/9). Ada lima proyek yang belum dikerjakan seratus persen. Seperti proyek pembangunan lanjutan gedung fraksi dan komisi DPRD kota senilai Rp 3,5 miliar, proyek lanjutan Taman Smart City senilai Rp 1 miliar, dan proyek alun-alun seputaran masjid At-Taqwa senilai Rp 15 miliar (lihat grafis).

Kondisi inipun mendapat sorotan dari Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota, Hamsi, A.Md. Ia meminta agar Pemerintah Kota melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota cepat tanggap terkait proyek yang belum dikerjakan tersebut.

“Kita mempertanyakan kenapa sampai ada proyek yang belum dikerjakan oleh Dinas PUPR. Padahal itu sudah dianggarkan. Sebab kalau sampai bulan ini tidak dikerjakan. Maka sejumlah proyek itu terancam gagal,” ketus Hamsi.

Dikatakan Hamsi, pihaknya tidak mengetahui persis kenapa sejumlah proyek infrastuktur yang telah dianggarkan tersebut lamban dalam pengerjaannya. Apalagi Proyek yang belum tuntas itu jelas menjadi perhatian serius DPRD Kota. “Sebab tutup anggaran tinggal hitungan empat bulan lagi. Ini tidak bisa sembarangan dan dibiarkan. Karena proyek infrastuktur itu jangan dibuat seakan sembarangan saja nantinya. Makanya ini patut kita pertanyakan,” jelas Hamsi.

Senada disampaikan Anggota Banggar DPRD Kota, Heri Ifzan, SE. Ia menuturkan, pengerjaan proyek yang didanai oleh APBD, harus mengacu pada sejumlah aturan. Diantaranya Permendagri 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

“Selain itu dalam aturannya juga tidak dibenarkan pengeluaran keuangan sebelum kegiatan pengadaan barang selesai atau termin dalam waktunya. Artinya, jika proyek tidak selesai pada akhir tahun anggaran, maka berdasarkan aturan dalam Perpres, biaya yang dibayarkan harus sesuai dengan nilai fisik yang sudah dikerjakan,” terangnya.

Selain itu, lanjut Heri, apabila tahun 2017 ada kegiatan yang belum terselesaikan, berarti ada yang salah dalam perencanaan dan manajemen pembangunan infrastuktur di Pemerintah Kota Bengkulu. “Kami komisi II akan kembali melakukan sidak ke lapangan. Setelah itu kelanjutannya Pemkot harus membahas bersama dewan terkait proyek yang tidak selesai ataupun belum dikerjakan itu. Karena tidak bisa hanya sekadar didenda dan selesai urusan semata saja,” tegasnya.

Terkait hal itu, Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu, Syafriandi, M.Si belum bisa dikonfirmasi. Dihubungi ponsel pribadinya tidak diangkat. (new)

Baca Juga ...

TPP Tidak Mungkin Ditiadakan – Riduan: Aset dan TPP Beda Konteknya

BENGKULU – Polemik DPRD Kota Bengkulu meminta evaluasi terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) lantaran ada ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *