Selasa , 21 November 2017
Home / METROPOLIS / Desak Pembekuan Izin PT Injatama – Aktivis Datangi Kantor Gubernur

Desak Pembekuan Izin PT Injatama – Aktivis Datangi Kantor Gubernur

AKSI: Sejumlah aktivis lingkungan, kemarin (11/9) menggelar aksi terkait polemik yang terjadi di PT Injatama. Aksi digelar di depan Kantor Gubernur Bengkulu.

BENGKULU – Belasan aktivis lingkungan dari berbagai Non Goverment Organization (NGO) di Provinsi Bengkulu, kemarin (11/9) sekitar pukul 10.00 WIB mendatangi Kantor Gubernur Bengkulu. Kedatangan para aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kejahatan Lingkungan (KMSAKL) Bengkulu ini adalah untuk mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu untuk segera mencabut izin aktivitas pertambangan dari PT Injatama yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.

Desakan ini disampaikan lantaran PT Injatama terbukti melakukan kegiatan unprocedural dengan membuang limbah batu bara ke laut Bengkulu, seperti yang terekam oleh salah satu kamera handphone miliki nelayan di wilayah Bengkulu Utara pada tanggal 26 Juli 2017 lalu. Saat itu PT Injatama beralasan untuk melakukan penyelamatan kru dan menghindari kerugian yang lebih besar, lantaran saat itu kapal pengangkut batu bara miliknya dalam keadaan overload.

Koordinator Aksi, Ali Akbar mengungkapkan, apapun alasan yang disampaikan oleh PT Injatama dalam laporan berita acara kecelakaan dengan nomor file UT-SFT-IIR-19170726 tersebut, adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Karena dari hasil pantauan lapangan, lokasi kapal yang diklaim kandas tersebut berada tidak jauh dari garis pantai, dan pihak aktivis menduga alasan tersebut merupakan alasan yang dibuat-buat oleh PT Injatama.

“Tindakan seperti ini sudah dilakukan secara berulang kali. Bahkan dalam pantauan kami serta laporan dari masyarakat sekitar, sudah 3 kali PT Injatama melakukan hal ini yakni membuang limbah batu bara di laut. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengangkutan batu bara milik PT Injatama adalah aktivitas yang sembrono dan tidak belajar dari pengalaman yang ada,” jelas Ali.

Selain itu, diungkapkan Ali, berdasarkan pengakuan sejumlah warga yang ditemui di lokasi pembuangan batu bara, saat petugas PT Injatama menumpahkan limbah batu bara ke laut, mereka telah berupaya menghentikan tindakan tersebut dengan menemui langsung penanggung jawab petugas. Saat itu warga mencoba menghentikan aktivitas pembuangan, namun pihak pengelola pelabuhan bersikeraa dan mengaku siap bertanggung jawab.

“Tidak masuk akal jika pembuangan limbah batu bara tersebut dilakukan dengan alasan untuk keselamatan kru, karena lokasinya sangat dekat dengan bibir pantai. Kalau memang dalam kondisi darurat, kru bisa saja langsung melompat dan menyelamatkan diri ke pantai,” ketus Ali.

Berdasarkan hal itu, maka para aktivis meminta kepada Pemprov Bengkulu untuk bisa menghentikan dan mencabut izin pelabuhan PT Injatama karena beroperasi tanpa izin olah gerak kapal. Kemudian juga mendesak Pemprov untuk membentuk tim independen yang berisikan perwakilan pemerintah, akademisi, dan aktivis lingkungan sebagai pelaksana evaluasi terhadap aktivitas pertambangan yang dilaksanakan oleh PT Injatama.

“Pemprov memiliki kewenangan akan hal ini. Otoritas Pemprov dalam memberikan dan mencabut izin pertambangan didukung dengan UU No 23 Tahun 2016  tentang Pemerintahan Daerah. Kami juga menguntut proses hukum yang transparan atas kasus pidana dan perdata PT Injatama dari kejadian ini. Kami akan tunggu realisasi desakan kami ini dari Pemprov Bengkulu dalam kurun waktu 3 bulan ke depan. Kami berharap Pemprov bisa mengakomodir tuntutan kami ini untuk lingkungan di wilayah Bengkulu yang lebih baik,” harap Ali.

Terpisah Plt Gubernur Bengkulu, Dr. drh. H. Rohidin Mersyah, MMA ketika dikonfirmasi mengungkapkan, pada prinsipnya Pemprov Bengkulu sangat mendukung aksi dan upaya dari para aktivis lingkungan yang terus berupaya menjaga konservasi lingkungan di daerah, khususnya terkait laut di wilayah Bengkulu Utara atas kejadian yang dilakukan PT Injatama. Namun demikian, Pemprov belum bisa langsung memutuskan untuk menutup aktivitas PT Injatama saat ini. Pemprov akan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada PT Injatama untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan dan pembuangan limbah batu bara di laut.

“Kita kasih kesempatan dulu mereka untuk melakukan perbaikan dan reklamasi atas ulahnya. Pemprov membutuhkan peran para aktivis dan masyarakat untuk melakukan pengawasan atas perbaikan dan reklamasi yang dilakukan PT Injatama. Setelah itu baru akan kita lakukan evaluasi. Kalau berdasarkan hasil evaluasi kita tidak menunjukkan ada perubahan yang konservatif, maka mau tak mau PT Injatama akan kita tutup,” tegas Rohidin. (sly)

Baca Juga ...

Tanggulangi Penyakit Masyarakat

BENGKULU – Polda Bengkulu, menggelar kegiatan Latihan Pra Operasi Pekat Nala II tahun 2017, kemarin ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *