Jumat , 24 November 2017
Home / BERITA UTAMA / Kalau SK Gubernur Tidak Ada, Korupsi Tak Terjadi

Kalau SK Gubernur Tidak Ada, Korupsi Tak Terjadi

SIDANG: Mantan Gubernur Bengkulu, H. Junaidi Hamsyah, S.Ag, M.Pd kembali mengikuti sidang dengan agenda mendengar keterangan saksi ahli di Pengadilan Tipikor, kemarin.

BENGKULU – Perkara Korupsi RSMY mendudukkan Mantan Gubernur Bengkulu, Ustad Junaidi Hamsyah (UJH) kembali digelar. Dengan agendamendengar saksi ahli, auditor Madya F.X Eddi Harjanta, dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kesaksiannya, Eddi menguatkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Korupsi terjadi sejak Sk-Z17 tentang Pembentukan Dewan Pembina RSMY diberlakukan pencairan honor RSMY.

Menurut Eddi, sebagaimana diketahui, kerugian negara terhitung Rp 369,6 juta akibat dasar hukum realisasi SK-Z17 yang diteken oleh Junaidi Hamsyah yang menjabat sebagai Gubernur Bengkulu saat itu. Seharusnya menurut aturan, SK-Z17 yang cacat hukum karena tidak dipertegas dalam Permendagri untuk penetapan tim Pembina RSMY. “Kalau SK Z-17 itu tidak diteken, maka pengeluaran honor tidak akan ada. Artinya tidak akan terjadi korupsi dalam realisasi honor tim Pembina RSMY,” ujarnya.

Jaksa Penuntut Umum Kejagung, Dr. Erianto, menegaskan, dengan kesaksian dari tim ahli semakin memperkuatkan dakwaan JPU. Artinya korupsi terjadi soal honor RSMY disebabkan SK Z-17, yang diteken oleh gubernur Bengkulu saat itu. “Saksi ahli dari BPKP sudah memperjelas, jika SKZ17 yang diteken gubernur yang pada saat itu dijabat terdakwa, Junaidi, menyebabkan terjadinya kerugian negara,” kata Erianto.

Menurut Dr. Erianto, bila dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 ada bahasan mengenai pembentukan tim Pembina RSMY, maka SK Z17 yang diteken terdakwa tidak akan menjerat terdakwa ke pasal-pasal di Undang-Undang Korupsi. “Saksi ahli juga menegaskan. Untuk pengeluaran anggaran atau yang sifatnya mengeluarkan uang negara. Harus ada dasar yang jelas,” tegasnya.

Masih dijelaskan Erianto, penjelasan dari saksi ahli melengkapi bukti-bukti dari saksi  yang pernah dihadirkan dalam sidang. Dia menyimpulkan, jika terdakwa Junaidi sulit untuk bebas dari jerat pasal korupsi. “Tidak bisa lagi. Dari saksi-saksi yang kami hadirkan dalam JPU saja, sudah meyakinkan jika korupsi yang terjadi di RSMY itu, karena dasar SK-Z17. Jadi sulit bagi Junaidi untuk lolos,” jelas Erianto.

Seperti penjelasan dari sidang-sidang sebelumnya kata Erianto, kesalahan yang dilakukan Gubernur tidak lagi bersifat administratif. Karena mengingat honor RSMY sudah dikeluarkan dan sudah dinikmati. “Inilah yang menjerat Gubernur. Karena SK dikeluarkannya itu yang berdampak pada pengeluaran anggaran. Artinya ada kerugian Negara. Apalagi honor Pembina itu sudah ada yang nikmati,” tuturnya.

Adapun Majelis Hakim, Ketua Dr. Joner Manik, SH, MM, didampingi dua anggota Hakim, Henny Anggraini, SH, MH dan Nich Samara, SH, MH mencecar beberapa pertanyaan kepada saksi ahli. Namun Eddi tetap yakin dengan jawabannya sesuai dengan dasar hukum. “Satu hal lagi kata yang menyebabkan korupsi ini terjadi. SK cacat hokum dikeluarkan. Terus tim pembinannya tidak bekerja,” demikan Erianto.

Mengingatkan kembali, jika produk SK Z17 merupakan dasar pembayaran honor tim pembina manajamen provinsi. Dimana berdasarkan SPJ dari bulan Maret 2011 s/d Desember 2011 jumlah uang yang dibayarkan untuk jasa insentif tim pembina managemen provinsi sebesar Rp 191,8 juta.

Sedangkan untuk pembayaran honor 2012, berdasarkan surat pertanggungjawaban sejak Januari 2012 hingga Juni 2012, jumlah uang yang dibayarkan untuk jasa intensif tim pembina managemen provinsi adalah sebesar Rp 177,8 juta.

Sehingga total pembayaran honor tim pembina manajemen provinsi yang didasari SK Gubernur Nomor Z.17XXXVIII tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 mencapai Rp 369,6 juta, inilah total uang kerugian Negara dari SKZ17.(rif)

Baca Juga ...

Lobi BUMN Untuk Majukan Provinsi Bengkulu

BENGKULU – Rapat Koordinasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) se Indonesia di Grage Bengkulu Hotel ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *