Sabtu , 23 September 2017
Home / BERITA UTAMA / Jurus Susuke RM Buyar – Langsung Kumpulkan Kontraktor dan Minta Fee

Jurus Susuke RM Buyar – Langsung Kumpulkan Kontraktor dan Minta Fee

BERSAKSI: Mantan Kadis PUPR Provinsi Bengkulu, Kuntadi bersaksi di persidangan dengan terdakwa Kepala Perwakilan PT Statika Mitrasarana (SMS), Jhoni Wijaya di Pengadilan Tipikor, kemarin.

BENGKULU – Sidang perkara dugaan suap terhadap Gubernur Bengkulu (nonaktif), Dr. H Ridwan Mukti, MH dengan mendudukkan Kepala Perwakilan PT Statika Mitrasarana (SMS), Jhoni Wijaya sebagai terdakwa berlangsung di Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu kemarin (12/9). Sidang yang menghadirkan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Bengkulu, Kuntadi ini diwarnai kejutan.

Pengakuan dari Kuntadi, jika Ridwan Mukti meminta uang dengannya menggunakan bahasa Jawa, “Ojo lali, lek ono susuke”. Istilah dalam bahasa Jawa inilah ditanya JPU cantik KPK,  NN Gina Saraswati, kepada Kuntadi dan cukup mengejutkan.

“Saat bapak bertemu Ridwan Mukti, Pak Ridwan sempat bilang kepada terdakwa ojo lali, lek ono susuke, sebenarnya itu maksudnya Pak Ridwan Mukti apa? Dalam keterangan bapak di BAP, jika maksud Pak Ridwan Mukti istilah itu berarti jangan lupa memberikan uang dari proyek di Dinas PU kepada Gubernur Bengkulu. Bisa dijelaskan maksud kalimat ojo lali itu,” tanya JPU KPK,  NN Gina Saraswati.

“Iya, betul kalimat langsung Pak Ridwan. Istilahnya kami maksud Pak Ridwan, jangan lupa untuk memberikan uang sisa proyek kepada dia,” ujar Kuntadi.

Permintaan itu disampaikan saat pertama kali Kuntadi sebagai Kadis PUPR menghadap RM di kediamannya pada September 2016. Sebelum terucap kalimat ojo lali itu, Ridwan Mukti mengingatkan kepada dirinya agar berkoordinasi soal proyek di Dinas PU kepada adik iparnya, Rico Kadafi. “Selain itu Pak Gub dan istri suruh koordinasi dengan adik iparnya Rico,” ujarnya.

Saat itu lanjut Kuntadi, dia tidak langsung mengiyakan atau menyanggupi apa yang diminta Ridwan Mukti. Tekanan dari Ridwan Mukti cukup membebankan pikirannya. Selain meminta sisa uang proyek, Ridwan Mukti juga melalui Riko Kadafi, agar segala proyek di Dinas PUPR dikoordinasi kepada Riko. Hingga pascadilantik bulan Maret, Riko bertemu dengannya, dan membawa daftar lis perusahaan yang menang lelang.

“Kata Rico Kadafi, adik ipar Pak Ridwan Mukti kepada saya saat bertemu di Plaza Senayan. Pak Kun Tolong amankan ini,” ucap Kuntadi dalam sidang, meniru gaya Rico berbicara.

Saat itu kata Kuntadi, dia langsung menjawab siap mengamankan. Setelah mengatakan siap mengamankan, Rico menyerahkan kepada saya daftar perusahaan yang menang versinya, sekitar 3 dan 4 halaman,” papar Kuntadi.

Selepas Kuntadi menceritakan kejadian pertemuan di Plaza Senayan, majelis Hakim dipimpin, Admiral, SH, MH, didampingi Hakim Rahmat dan Nich Samara, SH, MH, mengambil kendali dan ikut menanyakan kepada Kuntadi. Nich Samara dengan tegas bertanya, “Apakah dilaksanakan perintah dari adik Ipar Gubernur, Riko Kadafi yang merupakan perpanjangan tangan Pak Gubernur saat itu,” tanya Nich Samara.

Dengan tegas Kuntadi menjawab, dia hanya mengiyakan. Tapi tidak melaksanakan, karena soal pemenang lelang sesuai usulan dari Unit Layanan pengadaan (ULP). Dengan begitu skenario RM meminta uang kepada kontraktor melalui Kuntadi buyar.

“Inilah risikonya tidak melaksanakan perintah Gubernur. Saya dilantik menjadi Kepala dinas PU bulan April. Karena saya banyak mengecewakan dia, saya siap lengser waktu itu. Soal perusahaan yang didaftarkan Riko saya abaikan,” katanya.

Diabaikan Kuntadi, sepertinya tidak membuat RM putus asa. Seperti dakwaan JPU pada sidang sebelumnya, pada 5 Juni RM memerintahkan Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR  Syaifudin Firman untuk memanggil para pemenang lelang yang tidak hadir di Jakarta menghadap dirinya saat itu juga. Sebelumnya rekanan langsung ke Jakarta dan menemui Ridwan Mukti malam tanggal 1 Juni 2017, pertemuan berlangsung di Coffe Shop Hotel Mulia Jakarta. Pertemuan antara Ridwan Mukti, Rico Kadafi, Rico Diansari, Teza Arizal dan Rahmani Saifullah. Sementara terdakwa Jhoni Wijaya, Ahmad Irfansyah dan Haryanto alias Lolak tidak hadir.

Jhoni Wijaya Ikut Sidang Lanjutan di Pengadilan

Syaifudin langsung memanggil hingga pukul 16.00 WIB, berlangsung pertemuan dan RM menyatakan kecewa, meminta kepada pemenang lelang memberikan kontribusi dan terkait kontribusi agar dikoordinasikan dengan Rico Diansari. Selain Rico Diansari, hadir Ahmad Irfansyah dan Haryanto alias Lolak.

Berlanjut pada tanggal 7 Juni, pasca pertemuan di Kantor Gubernur, Jhoni Wijaya khawatir. Hingga menemui Riko Diansari, di Graha Riko Putra Selatan (RPS) Lingkar Barat. Jhoni menanyakan soal kontribusi yang disebut Gubernur. Lalu Rico Diansari menyatakan untuk fee proyek 10 persen dari nilai kontrak dan diserahkan melalui dirinya. Jhoni Wijaya menyanggupi dan siap membayar jika uang muka proyek direalisasi.

Selain Mantan Kepala dinas PUPR Provinsi, Kuntadi, dalam sidang kemarin juga dihadirkan  Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR  Syaifudin Firman, PT Rivo Putera MAndiri KSO PT Sumber Alam Makmur Sejati, Ahmad Irfansyah dan PT Peu Putra Agung, Hariyanto alias Lolak sebagai saksi. Sedangkan JPU KPK yang ikut dalam sidang, dipimpin langsung ketua Tim, Fitroh Rohcahyanto, Herry BS, Ratna Putra, Joko Hermawan dan NN Gina Saraswati.

Syaifudin juga dicecar beberapa pertanyaan. Tidak jauh dari keterangannya dalam BAP di KPK, Syaifudin bertemu RM tanggal 30 Mei 2017. Dia tidak sendiri, melainkan ada Taufiq Adun (Kepala Biro Administrasi Pembangunan), Ali Sadikin (Kepala Dinas PMD), Ahmad Saihoni Anwar Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

“Ya, saya hanya ikut dipanggil, berhubung saya kepala bidang. Saya juga sempat mendapat perintah dari Pak Kuntadi. Agar tidak disampaikan pesan Pak Ridwan, perintah agar pemenang lelang ke Jakarta. Jadi saya diam saja dan saya tidak sampaikan pesan itu. Hingga Pak Ridwan benar-benar marah, dan memanggil semua pemenang lelang, yang berlangsung pertemuan di kantor Gubernur,” ujar Syaifudin.

Tidak hanya Syaifudin. Saksi lainnya, Ahmad Irfansyah yang merupakan Direktur  PT Sumber Alam Makmur Sejati, menyatakan pernah bertemu dengan Ridwan Mukti di Kantor Gubernur 5 Juni. Tidak ada angin dan hujan kata Ahmad Irfansyah, RM Marah dan membahas masalah Pilgub. “Pak RM bertanya kepada kami, siapa kami dan kemana pada saat Pilgub. Kami jawab seadanya saja,” jelas Ahmad.

Hakim Rahmat sempat bertanya kepada Ahmad Irfansyah, kenapa saksi tetap mau datang  untuk memenuhi panggilan gubernur. Namun Ahmad Irfansyah, nyatakan dia datang sekedar silaturahmi dan tidak ada maksud untuk suap atau yang lain.

“Pasalnya, kami diundang itu sudah lelang. Tidak ada rasa takut lelang dibatalkan. Saya tak ada beban datang ke kantor Gubernur saat itu bersama teman,” ucapnya.

Termasuk Direktur PT Peu Putra Agung, Hariyanto alias Lolak. Menyatakan dia tidak memiliki rasa takut sama sekali dengan Ridwan Mukti saat itu. Terbukti ia tidak datang ke Jakarta saat ada pesan melalui Rico Diansari dan Kuntadi. “Saya sudah teken lelang. Saya iya kan saja dan tidak ada istilah waktu itu saya ngikut apa yang diminta. Hingga OTT, saya tidak bayar fee 10 persen itu,” demikian Lolak.

Ketua Tim, Fitroh Rohcahyanto menyatakan, jika keterangan dari empat saksi di depan majelis, sudah menguatkan dugaan suap. Sebagaimana dari keterangan pak Kuntadi hingga dua pihak swasta, menegaskan jika Ridwan Mukti memanggil dan minta pihak swasta ke Jakarta, hingga Ridwan Mukti memperlihat kekecewaan saat pertemuan di gedung daerah, hingga permintaan fee proyek 10 persen.

“Baru 4 saksi dihadirkan. Kita berencana Minggu depan Selasa 19 September, akan membawa saksi Rico Dian Sari dan jika tidak ada kendala teknis, juga akan dihadirkan Gubernur nonaktif, Ridwan Mukti bersama istrinya, Lili Martiani Maddari. Selain itu ada saksi lain lagi yang sudah masuk dalam dakwaan, tetap dminta keterangannya. Untuk menguatkan dakwaan kami JPU,” papar Fitroh.

Minggu Depan RM di Rutan

Fitroh memastikan, Ridwan Mukti dan istrinya, Lily akan dititipkan sementara di rutan Bengkulu. Sekaligus pada minggu berikutnya 25 September, melimpahkan berkas ke Pengadilan secara serentak. “Berkas Riko segera dimasukkan ke PN. Begitu juga dengan RM dan istrinya. Dilimpahkan akhir September, dengan target kita awal Oktober Ridwan Mukti dan istrinya jalani sidang pertama,” tegas Fitroh.

Sementara, Penasehat Hukum (PH) Gubernur Bengkulu (Non Aktif) Ridwan Mukti (RM), Maqdir Ismail membantah keterangan saksi dalam sidang dengan terdajwa Jhoni kemarin. “Hingga saat ini yang saya tahu dan keterangan dari Pak Ridwan langsung. Bahwa pak Ridwan tidak pernah meminta uang seperti disampaikan Pak Kuntadi. Kita lihat nanti pernyataan RM di persidangan nanti,” tutup Maqdir.

Untuk mengingatkan kembali, Jhoni ini sendiri tertangkap dalam operasi tangkap tangan KPK pada bulan Juni lalu. Jhoni yang merupakan Direktur PT Statika Mitra Saraba (SM) ini, terlibat dalam pemberian suap fee proyek Rp 1 miliar, yang jadi barang bukti di waktu OTT KPK. Dalam pemeriksaannya, jika Jhoni pernah membuat komitmen fee proyek dari total didapatkan Rp 4,7 miliar dengan Gubernur.(rif)

Baca Juga ...

Perkara Suap Menguat

BENGKULU– Perkara dugaan suap terhadap Gubernur Bengkulu (nonaktif), Dr. H Ridwan Mukti, MH menguat. Penegasan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *