Jumat , 24 November 2017
Home / METROPOLIS / Mess Pemda Batal jadi Hotel

Mess Pemda Batal jadi Hotel

BATAL: Mess Pemda Provinsi Bengkulu yang sempat diusulkan untuk menjadi hotel batal terlaksana.

BENGKULU – Harapan Pemprov Bengkulu untuk menjadikan gedung Mess Pemprov Bengkulu di Tapak Paderi Kelurahan Malabero menjadi hotel, sirna sudah. Plt Gubernur Bengkulu, Dr. drh. H. Rohidin Mersyah, MMA mengatakan, lahan tempat berdirinya mess itu dilarang untuk dijadikan kawasan perhotelan. Mengingat posisinya ada di kawasan sempadan pantai. Sehingga untuk dijadikan hotel, butuh proses termasuk perizinannya.

Rencananya, gedung mess itu akan dijadikan kantor Mitigasi Bencana. Menurut Rohidin Mersyah, rencana tersebut sudah sudah dirancang. “Sekarang kita sudah bentuk tim kecil untuk melakukan pengkajian terhadap aset Mess Pemda yang dibangun dengan dana Rp 53 miliar tahun 2007 silam tersebut. Tujuannya agar aset itu tidak terbengkalai dan bisa dimanfaatkan,’’ ujar Rohidin.

Dikatakan Rohidin, disisi lain pihaknya akan memanggil PT Sekotong Graha Mandiri yang sebelumnya memenangkan tender lelang pengelolaan gedung Mess Pemda. Tujuannya tidak lain untuk mengetahui kesanggupan pihak pemenang terhadap pengelolaan aset tersebut.

“Aset itu memang harus cepat dimanfaatkan. Agar dana yang sudah dialokasikan untuk membangun tersebut tidak sia-sia. Dijadikannya mess itu sebagai kantor Mitigasi bencana dinilai tepat. Sebab posisinya berada di tepi pantai dan dapat memantau perkembangan jika ada bencana. Terutama seperti bencana tsunami atau gempa dan alam lainnya,’’ jelasnya.

Lanjut Rohidin, pastinya tahun ini diharapkan sudah dapat ada kepastian pemanfaatannya. Tidak hanya mess Pemda tetapi juga View Tower dan Spor center termasuk wisma Bung Karno juga akan dimanfaatkan dengan cepat. “Jadi secepatnya hasil kajian tim nantinya didapati. Sehingga aset-aset itu bisa dimanfaatkan,” jelasnya.

Sementara Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, H Edi Sunandar,SE menegaskan, pemprov harus memiliki ketegasan. Terutama terhadap pemenang lelang sebelumnya. Artinya hasil lelang yang diduga cacat hukum itu harus dibatalkan secara resmi. Jika tidak, maka Pemprov rawan digugat pihak pemenang.

“Mestinya Pemprov terbitkan SK pembatalan pemenang lelang dulu. Sebab proses lelang cacat. Melanggar Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 53 Tentang Standar Usaha Hotel, Peraturan Gubernur Nomor 7 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Mitra Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Mess Pemprov di Jalan Pariwisata Kota Bengkulu dan undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebelum dimanfaatkan apakah akan dikelola untuk jadi hotel atau kantor,’’ pungkasnya.(che)

Baca Juga ...

Bantuan PKH Tahap IV Sudah Bisa Dicairkan

BENGKULU – Kementerian Sosial RI akhirnya sudah menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap IV ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *