Home / METROPOLIS / Desak BPK Audit Ulang Temuan di Benteng

Desak BPK Audit Ulang Temuan di Benteng

BENGKULU – Sekitar 20 orang yang mengatasnamakan Simpul Intelektual Masyarakat Bengkulu Tengah (SIMBT), kemarin (26/9) sekitar pukul 09.00 WIB, menggelar demo di depan kantor Gedung BPK RI Perwakilan Bengkulu. Mereka menuntut agar BPK RI melakukan audit invetigasi atau audit ulang terhadap 20 item terhadap temuan BPK sejak tahun 2015 lalu sampai 2016 di Pemda Bengkulu Tengah (Benteng).

Selain itu juga mempertanyakan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diraih Pemda Benteng selama lima tahun berturut-turut. Koordinator Lapangan (korlap) aksi, Harisna Asari mempertanyakan dasar BPK RI memberikan opini WTP selama lima tahun berturu-turut kepada Pemda Benteng. “Kami meminta agar BPK melakukan audit aset. Lalu meminta agar BPK dapat menugaskan auditor yang memiliki kredibilitas baik. Sebab selama ini terindikasi ada upaya oknum pejabat melakukan lobi-lobi untuk mendapatkan opini WTP,’’ ujar Harisna.

BPK RI Perwakilan Bengkluu juga didesak menindaklanjuti temuan tahun 2016 untuk direkomendasikan ke penegak hukum. Serta audit kembali penggunaan dana hibah KONI Benteng tahun 2015-2016 dan juga beberapa penggunaan anggaran lainnya. Termasuk juga di dalamnya pembelian lahan Denzipur. “Jadi kami minta agar seluruh temuan selama ini diaudit ulang. Kami juga minta agar auditor yang nakal dapat disanksi,’’ jelasnya.

Sementara itu, Kepala Sub Auditorat Bengkulu I BPK RI Perwakilan Bengkulu  Acep Mulyadi  mengatakan akan menampung aspirasi masyarakat. Pihaknya sudah menjadwalkan melakukan audit berupa pemeriksaan dengan tujuan tertentu.  Selama ini di tahun 2011-2015 besar kemungkinan tim auditor memiliki penilaian atau petimbangan professional. Sehingga Pemda Benteng selalu menerima WTP.

“Jadi tidak benar kalau ada auditor yang nakal. Jika ditemukan jelas disanksi dan bisa dipecat. Tahun 2016 itu Benteng menerima opini WDP itu karena ada kerugian Negara yang melebihi batas toleransi,’’ jelasnya.Diakui Acep bahwa walaupun ada temuan, kerugian negara sekaligus, jika ditindaklanjuti, maka masih berpeluang mendapatkan opini WTP. Akan tetapi jika pengembaliannya lewat dari proses penilaian pengelolaan keuangan maka tidak bisa lagi.

Sementara itu, Wakil Bupati Benteng, Septi Peryadi, S.TP mengatakan aksi demo salah satu bentuk demokrasi di Indonesia. Termasuk juga demo yang terjadi di BPK. Terkait tuntutan pendemo itu, Wabup mengatakan akan disikapi dengan mengikuti aturan yang ada. Untuk WTP hal tersebut yang melaksanakan adalah lembaga negara, dan Pemkab Benteng hanya menerima hasil pemeriksaan.

“Pemkab Benteng pasti akan mengikuti aturan yerkait hal yang di sampaikan dalam aksi demo,” demikian Wabup.(che/vla)

Baca Juga ...

Ribuan Penerima Subsidi Jamkes Terancam Dicoret

BENGKULU – Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) Bengkulu melalui Dinas Sosial akan melakukan verifikasi ulang terhadap ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *