Senin , 20 November 2017
Home / MUKOMUKO / DBH Juga Turun Dari Rp 25,8 M, Jadi Rp 22,1 M

DBH Juga Turun Dari Rp 25,8 M, Jadi Rp 22,1 M

MUKOMUKO – Diprediksi proses Pembangunan di Kabupaten Mukomuko tahun 2018, bakal berjalan lambat. Ini karena anggaran pelaksanaan pembangkunan mengalami penurunan.

Ini terpotret, selain Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan Dana Alokasi Umum (DAU) menurun, juga Dana Insetif Daerah (DID) yang selama ini selalu ada, tetapi tahun 2018 sama sekali tidak ada alias nihil.

Berdasarkan dari data yang didapat RB, total Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperoleh Pemkab Mukomuko tahun 2017 sebesar Rp 25,8 miliar. Tetapi tahun 2018, kisaran DBH hanya Rp 22,1 miliar. Artinya berkurang sekitar Rp 3,7 miliar.

Rinciannya, DBH Pajak tahun 2018 total Rp 16,9 miliar, turun Rp 800 juta dibanding tahun 2017 sebesar Rp 17,7 miliar. Kemudian DBH Sumber Daya Alam (SDA) tahun 2018 totalnya Rp 5,05 miliar. Turun Rp 3,1 miliar dibanding tahun 2017 sebesar Rp 8,1 miliar.

Dan bagaimana dengan DAK Non Fisik. Ternyata tahun ini DAK Non Fisik bertambah. Dari sebelumnya hanya Rp 61,2 miliar, tetapi tahun 2018 naik Rp 70,8 miliar.

Besaran tersebut, diantaranya untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) Rp 42,8 miliar. Untuk Tunjangan Khusus Guru sebesar Rp 1,3 miliar dan Tambahan Penghasilan Guru Rp mencapai 1,8 miliar.

Berikutnya Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Rp 3,5 miliar. Lalu bantuan Operasional Kesehatan Rp 17,3 milir. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (KB) Rp mencapai 3,8 miliar, serta Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan Rp 962,2 juta.

Meski DAK Fisik dan DAU menurun, namun Bupati Mukomuko Choirul Huda, SH menyatakan rasa optimisnya penyerapan anggaran tahun 2018 lebih baik dari sekarang.

Ia sebagai kepala daerah mengupayakan tak terjadi lagi pemotongan dana, saat dana tersebut sudah dialokasikan untuk Mukomuko. Mana DAK yang jadi prioritas, itu yang harus dikedepankan oleh OPD.

“Penyerapan kedepan lebih dimaksimalkan dengan melihat mana yang perlu segera, dan paling prioritas. Sehingga tak ditemukan lagi kejadian seperti sebelumnya,’’ kata bupati.

Ia tekankan OPD harus lebih proaktif. Jika ada kendala harus cepat koordinasi. “Jika ada memang kendala harus proaktif, jangan menunggu. Koordonasi itu paling utama dan itu menjadi tugas yang memegang tanggungjawab atas kegiatan tersebut,’’ demikian bupati.(hue)

Baca Juga ...

Masih Ada 10 Paket Pekerjaan Terlambat

MUKOMUKO – Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mukomuko akhirnya menterbitkan surat teguran untuk ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *