Senin , 20 November 2017
Home / METROPOLIS / Mobnas Dikembalikan, Tunjangan Masih “Ditahan”

Mobnas Dikembalikan, Tunjangan Masih “Ditahan”

BENGKULU –  Dua bulan terakhir ini anggota DPRD Provinsi Bengkulu galau. Pasalnya Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu belum juga membayarkan hak keuangan dan administrasi anggota dan pimpinan DPRD Provinsi. Padahal sudah tiga bulan sejak Peraturan daerah yang merupakan turunan PP Nomor 18 tahun 2017 disahkan. Padahal Peraturan Gubernur (Pergub) sudah selesai untuk menetapkan besarannya. Yakni tunjangan transportasi dan tunjangan reses tahun 2017.

Politisi PKB DPRD Provinsi Bengkulu, Seption Muhadi, S.Ag mengatakan, pihaknya meminta agar Pemprov tidak menahan-nahan hak anggota DPRD. Pasalnya sudah sejak September sampai November ini belum ada tanda-tanda akan dibayarkan. Padahal anggarannya juga sudah ada di APBD Perubahan 2017 ini.

“Mobnas sudah dikembalikan. Tapi tunjangan tersebut belum juga diberikan. Untuk tunjangan transportasi Rp 14,5 juta per bulan dan tunjangan reses juga Rp 15 jutaan setiap kali reses. Ini sudah akan berakhir tahun anggaran 2017 belum juga dibayarkan,” ujar Seption kepada RB, kemarin (12/11).

Ia menilai, kalau pembayaran ditunda lantaran masih ada anggota DPRD belum mengembalikan Mobnas itu bukanlah menjadi persoalan. Sebab tunjangan tersebut tentu dibutuhkan semua anggota DPRD. Mengingat yang tidak lagi menggunakan Mobnas tetap membutuhkan biaya untuk melakukan kegiatan turun ke masyarakat melaksanakan Tupoksi sebagai pengawas dan menampung aspirasi masyarakat.

“Kami berharap bulan ini (November, red) sudah dibayarkan. Sebab tidak ada alasan lagi dana sudah ada. APBD-P sudah disahkan dan selesai dievaluasi,” jelasnya.

Sementara, Sekretaris DPRD Provinsi Bengkulu, H. Sofwin Syaiful, SH mengatakan, pihaknya tinggal menunggu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Kemudian akan segera mengajukan permintaan pencairan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah.

“Untuk tunjangan reses itu diberikan hanya satu kali lagi tahun 2017 ini. Sebab dalam setahun hanya tiga kali reses dan dua kali sudah dilakukan sebelum diberlakukannya PP 18 tahun 2017,” ujar Sofwin.

Lanjut Sofwin, untuk tunjangan transportasi memang diberikan sesuai ketetapan yang sudah ada di dalam Pergub. Yakni Rp 14,5 juta per bulannya. Saat ini untuk Mobnas seluruhnya sudah dikembalikan. Sehingga tidak ada lagi yang masih menggunakan fasilitas negara tersebut.

“Insya Allah bulan ini (November, red) tunjangan itu cair. Kita akan segera ajukan pencairannya. Kita berharap setelah diajukan tidak dihambat. Sehingga pembayaranya bisa dilakukan dengan cepat,” paparnya.

Sementara Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu, H. Heru Susanto, SE, MM menegaskan bahwa pihaknya tinggal menunggu surat permintaan membayar dari Sekretaris Dewan. Sebab besaranya sudah ditetapkan dan anggaranya sudah ada di APBD Perubahan.

“Cepat diajukan akan kita langsung proses. Kita juga masih menunggu pengembalian kendaraan dinas yang selama ini digunakan anggota DPRD. Sebab sesuai aturan yang menerima tunjangan kecuali pimpinan DPRD tidak boleh lagi menggunakan fasilitas Mobnas,” katanya. (che)

Baca Juga ...

Kagum dan Ingin Kembali ke Bengkulu – City Tour PWI

BENGKULU – Peserta Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) banyak yang mengaku kagum ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *