Senin , 20 November 2017
Home / BENGKULU SELATAN / Polisi Siap Usut Temuan BPK

Polisi Siap Usut Temuan BPK

KOTA MANNA – Dua tahun berturut-turut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bengkulu menemukan miliaran rupiah kelebihan bayar pada proyek hotmix di Dinas Pekerjaan Umum, saat ini berganti nama Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan (BS).

Meskipun tenggat waktu yang diberikan oleh BPK sudah habis, namun miliaran uang daerah belum juga dikembalikan oleh pihak rekanan. Pemkab sendiri terkesan memberi banyak kelonggoran untuk para rekanan, karena belum juga mengambil langkah upaya hukum untuk mengembalikan kelebihan bayar yang terindikasi merugikan daerah.

Menanggapi ada temuan kelebihan bayar hasil audit BPK tersebut, Kapolres BS AKBP. Ordiva, S.IK menyatakan kesiapan polisi untuk mengusut proyek hotmix temuan BPK, yang terindikasi merugikan negara. Terlebih bila ada laporan resmi dari Pemkab BS ke Polres BS, sehingga menjadi dasar bagi polisi untuk memulai melakukan penyelidikan dugaan korupsi pada paket proyek hotmix tersebut.

“Kita sudah dengar mengenai kelebihan bayar ini. Pemkab juga masih memberi kesempatan bagi rekanan untuk mengembalikan kelebihan bayar itu. Kita tunggu saja sampai deadline dari pemkab, kalau dilimpahkan ke penegak hukum kita siap,” kata Kapolres.

Kelebihan bayar ditemukan pada proyek hotmix tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016. Pada tahun 2015 ada kelebihan bayar mencapai Rp 1 miliar lebih, dan tahun 2016 mencapai Rp 4,2 miliar.

Dijelaskan Kepala Dinas PUPR Kabupaten BS M Suhadi, ST, untuk kelebihan bayar proyek hotmix 10 paket tahun anggaran 2016, dari total temuan Rp 4,2 miliar sudah dikembalikan ke kas daerah sekitar Rp 1,6 miliar dengaan 2 kali angsuran. “Angsuran pertama Rp 600 juta, dan ke-2 Rp 1 miliar. Ada bukti setor ke inspektorat, sedangkan sisanya rekanan minta dispensasi lagi janjinya akan dibayar akhir tahun 2017,” beber Suhadi.

Menurut Suhadi terkait temuan kelebihan bayar ini, pihaknya sudah memberi peringatan berkali-kali ke pihak rekanan terkait baik secara lisan maupun resmi secara tertulis. Mengingat batas pengembalian dari BPK sudah lama berakhir, dan dispensasi dari pemkab dirasa sudah cukup maka, bila akhir tahun ini tidak juga dikembalikan pihaknya akan melimpahkan ke penegak hukum.

“Kita selama ini belum mengambil pilihan ini (melapor ke penegak hukum-red) karena sudah ada niat baik dari rekanan untuk mengembalikan kelebihan meskipun dengan cara mengangsur. Kita tunggu sampai akhir tahun seperti janji rekanan,” pungkas Suhadi.(key)

Baca Juga ...

Dua Murid SD di BS Diculik dan Dicabuli

KOTA MANNA – Anak-anak khususnya perempuan rentan menjadi sasaran tindak kejahatan seksual. Sebut saja Manis ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *