Senin , 20 November 2017
Home / METROPOLIS / WTP di Ujung Tanduk – Pemprov Dispensasi Pelunasan Temuan BPK

WTP di Ujung Tanduk – Pemprov Dispensasi Pelunasan Temuan BPK

BENGKULU – Harapan Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) Bengkulu untuk dapat meraih opini pengelolaan keuangan tahun 2017 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bengkulu di ujung tanduk. Pasalnya cukup banyak temuan-temuan BPK tahun 2016 yang belum selesai ditindaklanjuti. Baik itu temuan belanja modal di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), persoalan aset, serta kelebihan pembayaran tunjangan pegawai. Bahkan Pemprov memberikan kelonggaran pelunasan temuan  terutama yang berkaitan kerugian negara bisa diselesaikan tahun depan.

Data diperoleh RB, dari hasil audit BPK RI, temuan-temuan yang wajib diselesaikan di tahun 2017 cukup banyak. Bahkan mencapai Rp 58,9 miliar. Temuan itu terdiri dari adanya kekurangan volume pekerjaan empat paket proyek sebesar Rp 510 juta dan kelebihan pembayaran pekerjaan proyek jalan di Pulau Enggano tahun 2016 sebesar Rp 7,1 miliar. Selain itu juga ada temuan potensi kerugian negara sebesar Rp 2,7 miliar pada belanja modal jalan irigasi dan jaringan di Dinas PUPR.

Tak hanya itu BPK juga menemukan adanya piutang Pemprov tahun 2016 sebesar Rp 5,94 miliar belum tertagihkan. Lalu indikasi pemahalan harga atas pekerjaan pengecatan jalan sebesar Rp 312 juta dan pembayaran upah pekerja  pada pemeliharaan jalan senilai Rp 1,4 miliar. Temuan terbesar juga didapatinya perusahaan pertambangan yang kurang menempatkan jaminan reklamasi atau jaminan pascatambangan minimal sebesar Rp 38,8 miliar serta Jaminan Kesungguhan Rp 1,6 miliar tidak diketahui kejelasan kepemilikannya.

Lalu juga danya temuan pengelolaan aset tanah pemerintah belum optimal dan terdapat selisih atau tidak dapat ditelusuri atas aset tanah pemerintah minimal seluas 1,941.512 meter persegi. Serta pengelolaan Mess Pemda, View Tower dan Wisma Persada Soekarno serta Jembatan Muara II termasuk Stasiun Kereta Api yang belum sesuai ketentuan. Termasuk juga aset SMA/SMK yang belum selesai.

“Kini untuk kelebihan pembayaran tunjangan serta kerugian negara belanja modal sudah mulai diselesaikan. Hanya saja di Dinas PUPR masih ada Rp 9,1 miliar lagi. Kemudian aset juga sudah dilakukan pendataan. Termasuk juga temuan-temuan lainnya baik yang sifatnya kesalahan administrasi atau kerugian negara sudah banyak diselesaikan,” ujar Asisten II Pemprov, Drs. Ari Narsa JS.

Dikatakan Ari, untuk temuan tersebut masih akan bisa diselesaikan sampai tahun 2018 mendatang. Terutama yang sudah ada niat untuk mengembalikan seperti dengan cara mengangsur. Upaya penagihan dengan cara dilayangkan surat dan meminta bantuan Pengacara Negara dalam hal ini Kejaksaan Tinggi sudah dilakukan.

“Kini temuan yang masih besar terhadap proyek Jalan Enggano mencapai Rp 7,1 miliar. Namun kita berharap tahun 2017 ini Pemprov bisa meraih WTP. Mengingat dalam kurun dua bulan ini seluruh OPD diminta segera menyelesaikan temuan-temuan tersebut,” pungkasnya. (che)

Baca Juga ...

Kagum dan Ingin Kembali ke Bengkulu – City Tour PWI

BENGKULU – Peserta Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) banyak yang mengaku kagum ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *