Selasa , 12 Desember 2017
Home / METROPOLIS / Gaji Honorer Bakal di Bawah UMP

Gaji Honorer Bakal di Bawah UMP

BENGKULU – Harapan 1.910 tenaga honorer kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu agar gajinya bisa ditingkatkan pada tahun 2018 terancam gagal. Pasalnya, Pemprov masih berpedoman dalam pembayaran gaji mulai 1 Januari 2018 mendatang sama dengan gaji tahun 2017 ini.

Namun demikian, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Dr. drh. H Rohidin Mersyah, MMA mengatakan tidak akan ada pemutusan kontrak terhadap tenaga honorer. Kecuali yang kinerjanya selama ini hasil evaluasi memang tidak memadai. Terutama kedisiplinan yang kurang. Sehingga terhitung 1 Januari nantinya seluruh tenaga honorer akan menerima Surat Keputusan (SK) kontrak satu tahun lagi.

“Kalau gajinya kita lihat kemampuan APBD dulu. Tapi minimal sesuai dengan gaji tahun ini. Walaupun UMP Rp 1,88 juta per bulan. Artinya kalau tahun 2017 ini, Rp 1,5 juta, maka besar kemungkinan paling tidak segitu akan dibayarkan,’’ ujar Rohidin kepada RB.

Dikatakan Rohidin, tenaga honorer yang masih dibutuhkan terutama petugas kebersihan, Satpam, Satpol PP serta juga pramusaji dan sopir. Akan tetapi jumlahnya disesuaikan kebutuhan OPD. Pihaknya berharap walaupun gaji belum naik, mereka masih tetap diberdayakan. Karena jika gaji dinaikan, dan keuangan tidak memungkinkan, akan berdampak kepada pengurangan tenaga honorer.

“Kita lihat nanti, kalau uangnya memang mampu bayar Rp 1,88 juta per bulan tentu akan dibayarkan. Tapi kalau tidak mampu, juga tidak bisa dipaksakan. Pastinya kesejahteraan mereka tetap menjadi perhatian serius,” jelasnya.

Sementara Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu H Edi Sunandar, SE mendesak agar pembayaran gaji tenaga honorer kontrak sesuai UMP. Sebab  anggaran sudah ditetapkan dan Pemprov sudah menetapkan besaran UMP terhitung 1 Januari 2018. Pertimbangannya tenaga honorer juga bekerja sama dengan PNS. Baik kehadiran dan kerjanya bahkan ada yang melebihi tupoksi PNS.

“Harapan kami jangan hanya kesejahteraan PNS saja yang diprioritaskan. Tetapi tenaga honorer juga. Mereka masuk dari pagi dan pulang sore. Sehingga tidak ada waktu lagi untuk mencari tambahan hidup. Jika Pemprov tidak melaksanakan, berarti Pemprov sendiri melanggar Pergub UMP,’’ jelasnya.(che)

Baca Juga ...

Bengkulu, Kota Peduli HAM

BENGKULU – Segudang prestasi kembali diraih oleh Pemerintah Kota (Pemkot) di era kepemimpinan Walikota, H. ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *