Selasa , 12 Desember 2017
Home / METROPOLIS / 2018, Pejabat Prov Wajib Diassesment

2018, Pejabat Prov Wajib Diassesment

HADIRI: Plt GubernurBengkulu, Dr. drh. H. Rohidin Mersyah, MMA bersama Kepala BKN, Bima Haria Wibisana saat menyaksikan peresmian gedung UPT BKN kemarin.

BENGKULU – Untuk memudahkan pelayanan di bidang birokrasi, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) RI akhirnya mendirikan Kantor Perwakilan atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Provinsi Bengkulu.  Sehingga ASN tidak perlu lagi ke BKN Regional Palembang untuk urusan birorkasi kepegawaian. Peresmian kantor yang berlokasi di Kecamatan Muara Bangkahulu tersebut dihadiri langsung Plt Gubernur Bengkulu Dr. drh. H Rohidin Mersyah, MMA sekitar pukul 09.00 WIB kemarin (5/12).

Dikatakan Rohidin, dengan adanya UPT BKN tersebut, maka akan memudahkan seluruh urusan pelayanan di bidang administrasi dan birokrasi kepegawaian di Bengkulu. Selain itu dapat melakukan penyelenggaran seleksi calon dan tim penilaian kompetensi. Terutama dalam mengukur kompetensi dan assessment pejabat yang ada di Bengkulu.

“Jadi UPT BKN nantinya akan melayani sebanyak 70 ribu ASN se Provinsi Bengkulu. Rinciannya 11 ribu ASN Pemprov dan sisanya itu ASN di 10 Kabupaten/kota,” jelasnya.

Diakui Rohidin, pelayanan itu baik pengurusan pensiun, naik pangkat dan lelang jabatan serta assessment center dan penilaian kompetensi bisa dilakukan. Sehingga mulai tahun depan ini, terutama seluruh pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov akan diuji coba assessment. Sehingga dalam penempatan jabatan, dapat diketahui kompetensinya. Selama ini cukup banyak pejabat menginginkan jabatan, tetapi tolak ukuranya belum ada.

“Dalam assessment atau uji kompetensi itu ada logika, manajerial, regulasi itu semua ada. Kalau nantinya walaupun sudah senior tetapi kemampuan logikanya tidak berkembang maka sulit untuk dimajukan.  Kita berharap 300-400 eselon III dan IV  dites dulu. Kita akan gandeng untuk BKN kerjasama untuk assessment itu,’’ jelasnya.

Tujuannya, agar kemampuan ASN bisa berkembang dan birokrasi lebih produktif. Sehingga reformasi birokrasi seperti itu harus dilakukan dalam mengisi jabatan. Terutama dalam  menghasilkan ASN atau PNS profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. “Keberadaan UPT ini, sebagai komitmen merespon berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah dalam meningkatkan kinerja ASN sesuai standar yang dibutuhkan,” imbuhnya yang langsung menyaksikan uji coba sebanyak 20 IPDN yang diassesment.

Sementara Kepala BKN RI, Bima Haria Wibisana menjelaskan, Kehadiran UPT BKN di Bengkulu untuk mempermudah akses mengurus kepegawaian bagi ASN. Sebab, Bengkulu masih menginduk di Kantor Regional VII Palembang. Sehingga perlu dikembangkan pelayanannya.  Terutama untuk memfasilitasi seleksi rekrutmen ASN dan penilaian kompetensi ASN yang sudah ada. “Sekarang tidak perlu repot lagi. Cukup disini, nanti Kepala Regional yang datang ke Bengkulu,” ujar Bima.(che)

Baca Juga ...

Bengkulu, Kota Peduli HAM

BENGKULU – Segudang prestasi kembali diraih oleh Pemerintah Kota (Pemkot) di era kepemimpinan Walikota, H. ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *