Selasa , 12 Desember 2017
Home / METROPOLIS / 67 UPTD Akhirnya Disetujui Mendagri

67 UPTD Akhirnya Disetujui Mendagri

BENGKULU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu melalui Biro Organisasi akhirnya menerima Surat Keputusan (SK) persetujuan dari Menteri DaAam Negeri terkait Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD( yang disetujui. Dari 74 UPTD yang diusulkan ada 7 UPTD yang tidak disetujui.  Sehingga ada 67  UPTD disetujui.

Kepala Biro Organisasi Pemprov H Firman Romzi mengatakan rincian tersebut 7 UPT Cabang Dinas yakni di Dinas ESDM sebanyak 3 Cabang Dinas dan Disdikbud juga 3 Cabang Dinas.  Sedangkan untuk 62 UPT tersebut 61 UPTD kelas A dan 1 UPTD kelas B.

Seluruh UPTD itu ada di 16 OPD yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 7 UPTD Dinas Kesehatan  2 UPTD, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga ada 3 UPTD serta Dinas Transmigirasi dan Tenaga Kerja 6 UPTD. Lalu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ada  5 UPTD serta Dinas tanaman POangan  1 UPTD, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga 1 UPTD dan Dinas Perhubungan  2 UPTD.

Ada juga Dinas Koperasi dan UKM sebanyak 2 UPTD dan Dinas Pemuda dan Olahraga 1 UPTD. Ditambah Dinas Pariwisata 1 UPTD, Dinas Kelautan dan Perikanan itu ada  4 UPTD dan Dinas ESDM  4 UPTD. Lalu Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan ada 10 UPTD.  termasuk Badan Pengelola Keuangan Daerah 10 UPTD.

“Alhamdulillah rekomendasi Kemendagri terkait persetujuan UPTD sudah selesai dan diterima. Tinggal lagi seluruh OPD yang memiliki UPTD dapat segera menyusun Pergubnya. Agar bisa diisi atau dikukukan pejabat terutama eselon III dan IVnya. Sebab dari UPTD yang ada untuk eselon III itu sebanyak 65 orang dan eselon IVa sebanyak 184 orang lalu eselon IVb 2 orang,’’ ujar Firman.

Ditambahkannya, ada beberapa UPTD yang baru dan lama. Untuk yang lama ada sebanyak 56 UPTD. Sisanya itu merupakan UPTD baru. Bahkan ada UPTD yang program Gubernur dan baru tahun ini dibentuk juga bisa disetujui berkaitan dengan peternakan. “Untuk UPTD yang lama ada 12 yang tidak diajukan lagi. Ada yang memang di marger dan memang sudah kewenangan Kabupaten/kota serta pusat.  Untuk 7 UPTD yang tidak disetujui itu ada di Dinas Kesehatan 1 UPTD, dan di DKP dan Biro SDM masing-masing satu. Serta 4 UPTD lainya dimarget,’’ tukasnya.(che)

Baca Juga ...

Bengkulu, Kota Peduli HAM

BENGKULU – Segudang prestasi kembali diraih oleh Pemerintah Kota (Pemkot) di era kepemimpinan Walikota, H. ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *