Selasa , 21 Agustus 2018
Home / MUKOMUKO / Dipenjara 6 Bulan atau Denda Rp 3 Juta

Dipenjara 6 Bulan atau Denda Rp 3 Juta

RAKOR: Pembahasan rancangan Perbup terkait penindakan ternak yang difasilitasi Bagian Hukum Setda, kemarin (5/12).

MUKOMUKO – Ini peringatan bagi peternak di Mukomuko yang melepasliarkan ternaknya. Peternak bisa disanksi penjara 6 bulan atau denda maksimal Rp 3 juta. Kabag Hukum Setda Mukomuko, Dr. Abdianto, SH, M.Si mengatakan Pemkab Mukomuko merancang Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur sanksi lebih tegas ternak berkeliaran jalan raya, pusat pemerintahan dan fasilitas umum.

“Ini baru rancangan, belum difinalkan. Tapi targetnya tuntas sebelum tutup tahun ini,” kata Abdianto.

Abdianto menyatakan penambahan sanksi dengan Perbup sudah diatur dalam Perda. Agar benar-benar berdampak jangka panjang ketika ada ternak yang terjaring. Sehingga memberi contoh dan teladan ke masyarakat. Penerapannya, peternak yang melanggar dikategorikan melakukan tindak pidana ringan (tipiring). Yakni peternak yang ternaknya pernah tertangkap Satpol PP, lalu kejadian itu terulang.

“Denda Rp 1 juta sebagaimana dalam perda untuk ternak sapi, kerbau masih tetap berlaku. Bagi yang tertangkap kedua kalinya atau lebih, pemiliknya diproses sampai ke Pengadilan Negeri (PN). Di pengadilan nanti diputuskan,” jelas Abdianto.

Abdianto tak menampik ada usulan dari Satpol PP Mukomuko, agar lelang ternak yang tertangkap dipermudah. Dalam Perda diatur, setelah tujuh hari ternak tidak ditebus pemiliknya, maka dilelang terbuka untuk umum. Satpol PP ingin dipermudah, bisa lelang langsung.

Sebab lelang terbuka banyak prosedurnya. Kemudian butuh biaya besar, sebab harus dilelang KPKNL, belum lagi harus diumumkan di media dan itu butuh biaya. “Kalau lelang langsung, lebih simpel prosedurnya. Kalau lelang terbuka untuk umum, banyak biaya dikeluarkan. Sedangkan harga ternak nilainya kecil, paling Rp 10 juta,” demikian Abdianto.

Satpol PP sudah disarankan mengajukan perubahan Perda penertiban ternak. Artinya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang selama ini ditingkatkan payung hukumnya jadi Perbup atau Perda. “Terus juga diawacanakan soal penanganan ternak pascapenertiban. Agar tidak ada yang dirugikan,” demikian Abdianto.(hue)

Baca Juga ...

Pelajar SMP Diduga Mencabuli Anak TK

SELAGAN RAYA – Seorang siswa duduk kelas 3 SMP inisial To (15) warga Kecamatan Selagan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.