Selasa , 12 Desember 2017
Home / BERITA UTAMA / Pungli Terhadap Bidan PTT Capai Rp 730 juta

Pungli Terhadap Bidan PTT Capai Rp 730 juta

DIADILI: Mantan Kabid Mutasi BKD Kaur, Daruslan menjalani sidang perdana di PN Tipikor Bengkulu.

BENGKULU- Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu kemarin (5/12) menggelar sidang perdana pungli terhadap bidan PTT Kaur. Dua terdakwa dihadirkan, yakni mantan Kabid Mutasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaur, Daruslan dan Budisyah Gunawan (Kasi Mutasi).

Majelis hakim diketuai, Gabriel Siallagan, SH, MH beranggotakan Agussalim, SH, MH dan Nich Samara, SH, MH mendengarkan  pembacaan dakwaan oleh JPU Ghufroni, SH dan Riky, SH. Dalam materi dakwaan JPU membeberkan bahwa hasil pungli dilakukan kedua terdakwa cukup besar, mencapai Rp 730 juta.

JPU menjelaskan, pungutan liar terhadap saksi-saksi  (bidan dan dokter PTT) yang merupakan peserta CPNS dilakukan terdakwa Daruslan dengan memerintahkan bawahannya, Budisyah untuk memungut biaya dan menakut-nakuti peserta CPNS. Jika bidan dan dokter PTT yang dinyatakan lulus itu tidak membayar maka SK CPNS tidak akan diberikan.

“Hasil pungli Budisyah senilai Rp 440 juta, untuk dia sendiri Rp 160 juta, dan diserahkan kepada terdakwa Daruslan Rp 40 juta. Sedangkan sisanya Rp 240 juta dipakai untuk biaya operasional,” kata jaksa.

Selain memerintahkan Budisyah, dikatakan JPU, terdakwa Daruslan juga melakukan pungutan sendiri. Modusnya sama, dengan kekuasaan meminta uang kepada saksi Satria Pinandita, Mega Triutamai dan Ferdiansyah, Yenny Pourwashi, dan Eka Eka Sofia dengan cara berbicara langsung kepada saksi. Jika tidak menggunakan uang maka SK CPNS tidak terdakwa keluarkan. Saksi takut SK CPNS tidak dikeluarkan maka menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa antara Rp 20 juta hingga Rp 80 juta perorang.  ‘’Total uang yang diterima langsung Daruslan dari para saksi (korban, red) itu mencapai Rp 290 juta. Bila digabungkan dengan hasil yang diperoleh Budisyah, maka total uang pungli mencapai Rp 730 juta,” terang JPU.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e UU RI Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP. Kedua terdakwa juga dijerat   pasal 11 huruf e (dakwaan subsidair) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP. Dan lebih subsidair, dikenakan  Pasal 5 ayat (2) UU RI tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Dalam dakwaan tersebut JPU juga menjelaskan kronologis dugaan pungli ini. Diawali Pemda Kabupaten Kaur melaksanakan Rekrutmen CPNS terakhir 2016 bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan RI, dalam program Pengangkatan CPNS tenaga kesehatan yakni dokter dan bidan PTT. Tanggal 21 Februari 2017 Kementerian Kesehatan mengumumkan nama-nama tenaga kesehatan yang lulus,sebanyak 99 orang. Setelah CPNS lulus, disuruh melengkapi berkas-berkas hingga ke BKN.

Terdakwa mengajak Budisyah untuk memungut biaya kepada 5 orang. 15 Juli 2017 lalu, setelah itu anggota Unit Opsal Jatanras Polda Bengkulu mendapat informasi dari masyarakat bakal ada pengambilan uang dari bidan PTT secara liar. Atas dasar itu tim opsnal melakukan penggerebekan dan ditemukan uang sebesar Rp 15 juta dalam amplop coklat.(rif)

Baca Juga ...

Mendagri Restui Mutasi

BENGKULU – Rencana  Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Dr. drh. H Rohidin Mersyah, MMA melakukan ...

Komentar
harianrakyatbengkulu.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

  1. Brantas abis… orang seperti ini ga usah dikasih lama idup menyusahkan orang hidupnya…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *