Selasa , 12 Desember 2017
Home / BENGKULU SELATAN / Pungut di Atas Rp 200 Ribu, Pungli

Pungut di Atas Rp 200 Ribu, Pungli

SAMPAIKAN: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten BS, Surahman saat menyosialisasikan Program PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten BS, Selasa (5/12).

PASAR MANNA – Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) kembali mendapat jatah Program Strategis Nasional Reforma Agraria, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dulu dikenal Prona. Tahun 2018, jatah PTSL untuk Kabupaten BS sebanyak 17 ribu bidang tanah. Jatah untuk BS ini bertambah dari tahun sebelumnya, tersebar di 7 desa dan 1 Kelurahan.

Dikatakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten BS, Surahman, ST, MH, berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor 5930-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 Tanggal 22 Mei 2017 untuk Provinsi Bengkulu yang masuk dalam wilayah kategori IV yang tidak dibiayai APBN sebesar Rp 200 ribu. Biaya tersebut dapat dianggarkan dari APBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan atau dari masyarakat melalui Peraturan Bupati (Perbup).

Dengan kata lain, pungutan dalam pembuatan PTSL diperbolehkan selama tidak melebihi Rp 200 ribu, sesuai surat keputusan bersama menteri karena sudah ada payung hukum. Lebih dari Rp 200 ribu dipungut dari peserta Program PTSL, maka itu sama dengan Pungutan Liar (Pungli).

“Petugas BPN tidak memungut, kalau ada laporkan ke saya atau ke penegak hukum. Begitu juga dengan uang terima kasih, tidak diperbolehkaan. Uang Rp 200 ribu itu untuk penyiapan dokumen, pengadaan patok dan materai, operasional petugas desa/kelurahan,” beber Surahman, kemarin (5/12) saat sosialisasi Program PTSL.

Dijelaskan Surahman, 7 desa dan 1 kelurahan terpilih menjadi lokasi PTSL meliputi Desa Durian Seginim Kecamatan Seginim, Jeranglah Kecamatan Manna, Kelurahan Masat Kecamatan Pino, Desa Batu Kuning Kecamatan Pino, Pajar Bulan Kecamatan Kedurang, Tanjung Aur 2 Kecamatan Pino Raya. Kedelapan desa dan kelurahan ini dipilih selain masih banyak lahan belum bersertifikat juga antusias dari masyarakat.

“Ada usulan dari desa masuk ke kita, ini juga menjadi pertimbangan kita karena masyarakatnya antusias ingin sekali lahannya bersertifikat,” kata Surahman.

Namun di luar 7 desa dan  1 kelurahan ini, sambung Surahman, bagi masyarakat yang lahannya belum bersertifikat tapi tertarik agar bisa masuk Program PTSL bisa saja mengajukan usulan melalui desa/kelurahan di tempatnya masing-masing. Bila masih ada sisa dari target 17 ribu bidang untuk tahun 2018, maka bisa dilaksanakan dalam tahun itu juga. Sementara jika kuota pengukuran sudah terpenuhi, usulan tersebut bisa diprioritaskan untuk program tahun selanjutnya. Berbeda dengan prona sebelumnya, program PTSL ini untuk seluruh kalangan masyarakat, baik kaya atau ekonomi menengah ke bawah bisa ikut mendaftar.

“Dengan dukungan bupati, serta melibatkan aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya, harapan kita program strategis nasional dapat berjalan dengan baik sesuai harapan dan tidak terjadi pelanggaran,” tandasnya. (key)

Baca Juga ...

Bupati Sidak RSHD, Temukan Atap Bocor

KOTA MANNA – Bupati Bengkulu Selatan (BS), H. Dirwan Mahmud, SH melakukan inspeksi mendadak (sidak) ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *