Selasa , 12 Desember 2017
Home / BERITA UTAMA / JPU: Cabut Hak Politik Ridwan Mukti

JPU: Cabut Hak Politik Ridwan Mukti

Ketua Tim JPU KPK, Haerudin.

BENGKULU– Jaksa Penuntut Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) meminta hak politik Gubernur (Nonaktif) Ridwan Mukti dicabut selama 5 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok. Ini dibacakan Ketua Tim JPU KPK, Haerudin dalam sidang Kamis (7/12)

“Ada tambahan tuntutan dari kami JPU. Dengan meminta kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu agar hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun setelah menjalani pidana pokok dicabut. Ingat, yang dicabut hak berpolitik alias hak dipilih dalam jabatan publik. Tujuannya untuk melindungi masyarakat dari fakta, informasi, persepsi yang salah dari calon pemimpin,” kata Haerudin.

Hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk pencegahan sehingga publik tidak salah pilih jika yang bersangkutan terdakwa Ridwan Mukti yang diyakinkan bersalah dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, yang mana menerima suap Rp 1 miliar.

“Harus dicegah dengan mencabut hak pilih terdakwa yang nyatanya mengkhianati amanah yang pernah diberikan publik kepadanya. Sehubungan dengan kedudukan Ridwan Mukti melakukan tindak pidana korupsi,” terang Haerudin.

Haerudin menegaskan, bahwa hal serupa juga pernah terjadi di daerah lain dan juga dilakukan hal yang sama. “Tuntutan tambahan ini juga sering diberikan kepada pejabat publik. Untuk semuanya, ya tergantung dengan majelis hakim lagi. Terima tuntutan kita atau tidak. Yang jelasnya sudah kita letak di tuntutan tambahan,” demikian Haerudin.(rif)

Baca Juga ...

Mendagri Restui Mutasi

BENGKULU – Rencana  Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Dr. drh. H Rohidin Mersyah, MMA melakukan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *