Home / BERITA UTAMA / Ridwan Mukti Pilih Lapas Sukamiskin

Ridwan Mukti Pilih Lapas Sukamiskin

TERTUNDUK: Gubernur Bengkulu (Nonaktif), Ridwan Mukti bersama istri, Lily Martiani Maddari mendengarkan putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu, Kamis (11/1)

BENGKULU –  Jauh sebelum putusan vonis perkara dugaan suap Rp 1 miliar dibacakan Majelis Hakim untuk Gubernur Bengkulu  (nonaktif), Ridwan Mukti dan istri, Lily Martiani Maddari, kemarin  sore (11/1), Ridwan Mukti sudah memikirkan rencana pindah lokasi penahanan. Ide tersebut sudah Ridwan Mukti sampaikan pada Penasihat Hukumnya, Magdir Ismail, yakni dari Rutan Malabero Bengkulu ke Lapas Kelas I Sukamiskin, Bandung. Ini diungkapkan Magdir Ismail pada wartawan RB, Kamis (11/1)  malam. Diakui Magdir, soal pindah tersebut sudah sempat dibahas setelah tuntutan dibacakan pada bulan Desember lalu.

“Sebenarnya soal pindah ini, Pak Ridwan Mukti sudah pernah sampaikan kepada saya. Andai saja putusannya tidak keterlaluan, mau pindah saja ke Sukamiskin. Namun yang terjadi sangat keterlaluan, vonisnya berat amat ini. Delapan tahun. Sementara Pak Ridwan Mukti tidak berbuat apa-apa. Tetapi soal keinginan pindah akan dibicarakan lagi, besar kemungkinan tetap pindah,” jelas Magdir.

Apa yang menjadi motivasi dan dorongan Ridwan Mukti untuk pindah, Magdir tidak memberitahu. Namun yang jelas agar lebih dekat dengan keluarga  terutama anak-anaknya yang berada di Jakarta. Selain itu lebih dekat dengan Jakarta, sehingga  bisa memberi kemudahan bagi Ridwan Mukti untuk konsultasi dengan dokter yang selama ini mengobatinya.

“Pak Ridwan Mukti itu jugakan sedang dalam keadaan sakit. Dokternya ada di Jakarta. Saya kasihan melihat perjuangannya,” kata Magdir.

Magdir sendiri masih tidak percaya dengan keputusan dari Majelis Hakim. Dia menduga ada yang tidak beres dengan hukum di Provinsi Bengkulu. Serta penegakan hukum atas perkara terhadap kliennya memaksa, yang tidak bersalah menjadi salah.

“Bahkan yang membuat dia tidak habis pikir sampai dengan sekarang, terkait hukuman tambahan pencabutan hak politik 2 tahun setelah menjalani hukuman pokok. Hak politik apa yang mau dicabut-cabut?,” tanya Magdir balik bertanya pada media dengan nada kecewa.

Saat ini dia tetap menilai vonis untuk Ridwan Mukti adalah bentuk kesalahan besar dalam dunia hukum. “Kesalahan besar ini. Pertama seorang yang tidak mengakui, dihukum yang tinggi. Yang tidak masuk akal, seperti pencabutan politik segala, emangnya  hak politik apa yang mau dicabut terhadap Ridwan Mukti. Apa urusannya dan apa hubungannya masalah dugaan uang proyek yang sama sekali tidak bisa dibuktikan dalam sidang. Saya tegaskan lagi, ini tidak ad akaitannya,” tutur Magdir.

Pindah Harus Sesuai Prosedur 

Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, Ilham Djaya, SH, MH, M.Pd, mengatakan soal pengajuan pindah harus memenuhi prosedur yang berlaku. Terutama tetap menunggu penetapan putusan berkekuatan hukum tetap dari pengadilan. “Untuk yang Pak Ridwan Mukti, ya bisa saja nanti kita usulkan, asalkan ada putusan hukum yang tetap. Kalau belum ada putusan yang tetap, ya belum bisa pindah. Vonis baru dibaca, siapa tahu pak Ridwan Mukti banding,” imbuhnya.

Selain putusan tetap, Ilham menjelaskan ada syarat lain yang harus dilalui, seperti tahapan sidang secara internal Kementerian Hukum dan HAM. Dalam sidang akan ditanyakan syarat-syarat, apakah lolos secara administratif. “Kalau memang sudah memenuhi persyaratan, ya bisa kita pindahkan. Memang haknya narapidana memang bisa dipindahkan. Ada 3 hal jadi pedoman pindah, pertama faktor keamanan, kedua faktor pembinaan, ketiga, diperlukan instansi terkair,” tutur Ilham.

Pasca Sidang Ricuh

Sementara pengamatan RB pelaksanaan sidang pembacaan vonis Ridwan Mukti dikawal ketat pihak kepolisian, ratusan anggota Polres dikerahkan, dibackup Dalmas dari Polda Bengkulu, Polsek Selebar dan Kampung Melayu. Sidang molor, yang awalnya direncanakan pukul 10.00 WIB dan baru terlaksana pukul 14.00 WIB dikarenakan kesiapan dari majelis Hakim, Ketua Admiral, SH, MH, Nich Samara, SH, MH dan Gabriel Siallagan, SH, MH, yang belum lengkap. Hakim Gabriel masuk dalam sidang perkara Tipikor lain, Andi Roslinsyah dan kawan-kawan.

Vonis dibacakan Ketua Majelis, Admiral yang menjatuhkan vonis untuk Ridwan Mukti dan Lily masing-masing 8 tahun dengan denda Rp 400 juta subsidiar 2 bulan penjara. Ditambah  pencabutan hak berpolitik 2 tahun setelah menjani hukuman pokok untuk RM. Usai membacakan vonis, Admiral bertanya kepada Ridwan atas vonis menerima atau tidak. Ridwan dan Lily yang kala itu hanya diam, tidak memberikan jawaban apapun, melainkan minta kuasa hukumnya yang Hadir, Muhammad Rujito menjawab pikir-pikir.

Insiden Jatuh Pingsan

Suasana sidang yang dipenuhi pengunjung didominasi keluarga dan orang terdekat RM. Hadir pula Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Dr. drh. H. Rohidin Mersyah dan istrinya ikut menyaksikan pembacaan Vonis. Selain itu ada mantan istri Ridwan Mukti, Hj. Lisa Nurfadilah, bersama anaknya menunggu vonis Ketika sidang ditutup, kondisi pengunjung berusaha memberi salam kepada Ridwan Mukti ketika dibawa dalam mobil tahanan KPK. Beberapa menit Ridwan Mukti dibawa pengawal, Lisa Nurfadilah jatuh pingsan.

Dalam kesempatan itu, Ketua Tim JPU KPK, Haerudin menyatakan jika vonis yang diberikan majelis hakim pengadilan Negeri Bengkulu wajar. “Kalau menurut saya selaku ketua tim JPU, itu sudah wajar. Memang terdakwa RM masuk dalam rantai suap. Beberapa saksi sudah menyampaikan kuat keterlibatan Ridwan Mukti, yang jabatannya selaku penyelenggara negara. Sebab kontraktor tidak akan memberi uang ke ibu Lily, istrinya jika Ridwan Mukti tidak punya jabatan apa-apa,” tutur Haerudin.

Plt Gubernur Rohidin Mersyah, yang dua kali datang ke Pengadilan Tipikor, Kamis (11/1) pagi juga tampak  didampingi Wakil Bupati Rejang Lebong, Iqbal Bastari dan Bupati BS, Dirwan Mahmud. Rohidin mengatakan dia datang untuk memberikan semangat kepada Ridwan Mukti yang merupakan teman duetnya dalam Pilgub 2016 lalu.

“Saya mau beri semangat untuk pak Ridwan. Atas hal ini saya ikut prihatin,” tutupnya.(rif)

Baca Juga ...

Pengakuan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi Soal Pertemuan Riung Bandung Terkait Suap Fee Proyek

BENGKULU– Sidang perkara suap fee proyek mendudukkan Bupati Bengkulu Selatan (Nonaktif) Dirwan Mahmud sebagai terdakwa ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.