Home / METROPOLIS / 7 Lokasi KTR Mulai Diawasi

7 Lokasi KTR Mulai Diawasi

LIHAT: Tampak salah seorang warga sedang mengamati tanda KTR di Pemprov Bengkulu.

BENGKULU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu melalui Dinas Kesehatan mulai menerapkan Perda Nomor 4 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Bahkan setiap tujuh titik kawasan KTR sudah dipasang stiker. Serta mulai dilakukan pengawasan bagi pelaku perokok sembarangan.

Pantauan RB, hampir di semua kantor-kantor terutama di lingkungan Pemprov sudah dipasang stiker larangan merokok. Pemasangan stiker dilakukan di pintu masuk kantor dan ruangan lainnya. Selain itu fasilitas pelayanan kesehatan yang kewenangannya menjadi urusan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota, tempat proses belajar mengajar, kawasan tempat anak bermain.

Kemudian tempat ibadah, fasilitas olahraga, angkutan umum ,tempat kerja tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan oleh daerah sesuai dengan kewenangannya. Tak hanya bertuliskan larangan merokok, tetapi juga sanksi yang akan dikenakan bagi yang melanggar.

Selain itu juga di wilayah seperti hotel, restoran, bioskop, bandara, stasiun, pusat perbelanjaan, mall, dan pasar swalayan. Tujuannya melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya  rokok yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup.

“Kini tidak bisa lagi merokok sembarangan di kantor-kantor, bisa dipenjara,’’ ujar Miran salah seorang PNS di Pemprov. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu H Herwan Antoni, SKM, MKes, MSi mengatakan bahwa sanksi pidana bagi yang melanggar sudah menanti. Yakni Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR pidana kurungan paling sedikit 3 (tiga) hari paling lama 3 bulan atau denda paling sedikit Rp 50.000 paling banyak Rp 1 juta.

Setiap orang/badan yang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR dikenakan denda Rp 5 juta atau kurungan 7 hari. Selain itu bagi Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok yang tidak melakukan pengawasan internal, pidana penjara 15 hari atau denda Rp 10 juta.

“Kita sudah lakukan sosioalisasi. Kini selain diberikan peringatan lisan dan tertulis juga akan dilakukan penindakan. Sebab yang melakukan penindakan Satpol PP sebagai penegak perda. Peranan masyarakat juga ada dalam pemberlakuan Perda KTR,” pungkasnya.(che)

 

Baca Juga ...

Tahan UP, Indikasi Mala Administrasi

BENGKULU – Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu dalam waktu dekat ini akan segera memanggil Kepala Badan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *